Konsep Welfare State Pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Susanto, Agung
Yudanto, Dika
O.R, Barransyah Hendri

Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024

Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan erat, tetapi keduanya memiliki makna dan dimensi yang berbeda. pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidak selalu menjamin pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Fokus pada aspek-aspek kualitatif pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan distribusi pendapatan, juga merupakan bagian integral dari pencapaian pembangunan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. pemerintahan Jokowi Jilid I ditandai den­gan optimisme tinggi atas prospek ekonomi. Target pertum­buhan ditetapkan di kisaran angka 7%. Namun, kondisi faktor ekster­nal yang kuiang kondusif dan bu­tuhnya koordinasi yang lebih baikantar K/L dalam mendorong in­vestasi menyebabkan target terse­but belum tercapai.Secara rata­-rata pertumbuhan ekonomi dalam periode 2014-­2018 kurang lebih 5%. Laju per­tumbuhan ekspor sebesar 3,76% lebih rendah daripada laju per­tumbuhan impor sebesar 4,56%. kebijakan ekonomi dalam konsep welfare state pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jenis penelitian yang akan saya gunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis berarti penelitian ini akan mencakup analisis terhadap asas-asas hukum, struktur hukum, tingkat sinkronisasi hukum, perkembangan sejarah hukum. Pemerintahan Jokowi telah melaksanakan konsep welfare state melalui program dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi ketidaksetaraan akan tetapi belum bisa mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, program pembangunan ekonomi di era Jokowi perlu dievaluasi dari berbagai perspektif, termasuk tingkat keberhasilan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan Indonesia. Pemerintah belum bisa menciptakan masyarakat mandiri dengan terus menerus menerima produk barang maupun jasa dari luar, karena kurangnya upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kedewasaan berpikir masyarakat dan para pelaku usaha.