<![CDATA[Reformasi demokrasi dan administrasi publik di Indonesia pada tahun 2001 membuka jalan bagi aktor non-partisan seperti policy entrepreneurs untuk dapat terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Policy entrepreneurs dapat digambarkan sebagai pendukung perubahan kebijakan yang dicirikan oleh individu atau organisasi yang termotivasi. Dengan menggunakan sumber daya dan pengaruhnya, mereka bertindak sebagai agen perubahan sepanjang siklus kebijakan dengan menghadirkan solusi kebijakan yang inovatif, membangun koalisi dukungan, dan mengamankan tindakan legislatif. Korelasi antara policy entrepreneurs dengan perubahan kebijakan ditunjukkan melalui pendekatan teoritis multiple streams, koalisi advokasi, inkrementalisme dan punctuated equilibrium, serta neo-institusionalisme. Kebutuhan yang besar akan aktor intelligence seperti policy entrepreneurs yang mampu melangkah maju dan mengkatalisasi proses perubahan kebijakan di Indonesia menjadi alasan penulis membuat artikel ini. penulis menghimpun data serta melakukan tinjauan dari berbagai literatur yang sudah ada sebelumnya dan berusaha untuk menyajikannya secara komprehensif, sehingga diharapkan artikel ini akan mempermudah pembaca dalam memahami posisi maupun peran policy entrepreneurs dalam formulasi kebijakan. Terakhir, pada dua penelitian sebelumnya mengenai policy entrepreneurs di Indonesia yang ditinjau pada artikel ini ditemukan bahwa policy entrepreneurs di Indonesia dapat hadir melalui organisasi think tanks.]]>
Copyrights © 2023
