<![CDATA[Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi program andalan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Payung hukum yang menjadi landasan yuridis program PKH adalah Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang memiliki tujuanpengentasan kemiskinan. Melihat tujuan program PKH sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, tentu tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya kerja sama dan koordinasi yang baik antara pendamping program PKH dan KPM. Disinilah peran pendamping sosial yang diharapkan dapat mengawal program PKH agar betul-betul tepat sasaran serta dalam pencairan dana apakah dipergunakan sesuai dengan kebutuhan atau gaya hidup. Sehingga peneliti mengambil fokus mengenai implementasi program keluarga harapan dalam upayapengentasan kemiskinan. guna keberhasilan PKH di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ini.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini pengimplementasian PKH telah memberikan dampak positif dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Program ini membantu keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya bantuan tunai, keluarga dapat lebih fokus pada investasidalam pendidikan anak dan perawatan kesehatan, yang pada gilirannya dapat membuka peluang ekonomibaru dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam pengimplementasian PKH di Desa Sukorejo dapat dilihat dari jumlah orang yang kurang mampu, penerima bantuan yang sudah mendapatkan bantuan ada perubahan atau tidak.]]>
Copyrights © 2024
