<![CDATA[Keberadaan organisasi advokat muncul sejak zaman kolonialisme, namun dalam praktik dan perjalanannya dipenuhi polemik dan kerap berhujung pada perpecahan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadikan kesinambungan anatara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan praktik dilapangan dari berbagai organisasi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya guna meningkatkan kualitas dan profesionalisme advokat yang tidak merujuk pada sistem yang terstandarisasi. Tujuan penelitian ini yakni menganalisis eksistensi organisasi advokat Indonesia dengan mengkaji analisis model single bar system organisasi advokat Indonesia guna meningkatkan profesionalisme. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan perdebatan mengenai single bar system dengan multy bar system masih menjadi polemik. Dalam hal ini single bar system perlu diterapkan pada ranah regulator, yang memiliki wewenang menetukan standar profesi advokat yang sama, baik dalam melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Ujian Profesi Advokat (UPA), menentukan standar kelulusan, serta dalam penyumpahan hingga pemberhentian advokat.]]>
Copyrights © 2024
