<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efektivitas penggunaan ambang batas presiden atau presidential threshold dalam pemilihan umum presiden di Indonesia. Setiap negara yang berdaulat dipimpin oleh seorang pemimpin negara untuk menjalankan segala bentuk tugas kenegaraannya. Sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kedadulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Indonesia mengimplementasikan sistem presidensial dalam pemerintahannya dimana pemerintahan dipimpin oleh seorang presiden terpilih dan bertindak atas nama rakyat sebagaimana bagian dari negara demokrasi. Presiden di Indonesia dipilih oleh rakyat melalui sebuah proses pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan jenis metode Hukum Normatif melalui data kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, undang-undang, dan peraturan terkait judul penelitian yang membahas tentang Presidential Threshold. Hasil Penelitian pertama, Dalam proses pencalonan Presiden di Indonesia di usung oleh partai politik menggunakan sistem presidential threshold dimana hanya partai yang memenuhi ambang batas yang boleh mengajukan calon presiden, Presidential threshold yang telah ditetapkan yaitu sebesar 20% dari perolehan kursi di parlemen bagi setiap partai politik. Hasil Penelitian kedua, Ambang batas ini telah membatasi hak berpolitik warga negara Indonesia dan interpretasi dari presidential threshold seharusnya adalah ambang batas untuk keterpilihan presiden bukan untuk pencalonannya, maka dengan demikian telah melanggar konstitusi yang diatur dalam pasal 28D ayat 3.]]>
Copyrights © 2023
