<![CDATA[Dalam hukum perdata mengatur mengenai hak perorangan, hubungan individu, dan kepemilikan serta pengalihan hak atas berbagai jenis benda. Salah satu mekanisme pengalihan hak adalah melalui jaminan fidusia. Fidusia memberikan jaminan atas utang dengan menggunakan benda sebagai objek. Namun, implementasinya sering menimbulkan masalah, terutama terkait pengalihan benda sebagai objek tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Tinjauan yuridis terhadap tindakan pidana ini memiliki permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni Faktor-faktor penyebab pelaku tindak pidana perbuatan pengalihan benda sebagai objek jaminan fidusia secara sepihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Studi Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN.Tjk dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana perbuatan pengalihan benda sebagai objek jaminan fidusia secara sepihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. (Studi Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN.Tjk. Dengan menganalisis faktor faktor penyebab pelaku dan pertanggungjawaban pidana serta merinci aspek perundang-undangan terkait, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana perbuatan pengalihan benda sebagai objek jaminan fidusia secara sepihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.]]>
Copyrights © 2024
