JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Articles
575 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN POTRET UNTUK PROMOSI TANPA IZIN PIHAK TERKAIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[Nurtati Dwika]]>;
<![CDATA[Emmi Siregar]]>;
<![CDATA[Irda Pratiwi]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 2 No 1 (2020): EDISI BULAN JANUARI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v2i1.388
<![CDATA[portrait are photography work with humans objects. And the portrait it self is regulated by copyright law. If a portrait is taken without the consent of the photographed, the photografer will be subject to law number 28 of 2014. if the portrait is used for promotion or published without the must permission of the photographer or the heir, the photografer must first ask permission of the photografer. If the photographer does not have permission to the photographed or the heirs to carry out commercial uses, procurement, distribution, etc., will be subject to article 115 of law number 28 of 2014 concerning copyright. The photographer will be charged with a maximum fine of Rp 500.000.000,00 (five hundred million rupiah). It would be better if a photographer who would take someone’s portrait for promotion would be better to ask permission of the portrait or ask permission from the heirs first]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PT GOLGON AKIBAT TINDAK PIDANA PENCURIAN DILAKUKAN PEKERJA/SATPAM ]]>
<![CDATA[Muhammad Yasid Nasution]]>;
<![CDATA[Dody Suryandi]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.819
<![CDATA[Pasal 65 ayat 6 hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja yang dipekerjakannya. Pasal 66 ayat (1) UU Ketenagakerjaan misalnya yang mengatur bahwa outsourcing hanya boleh dilakukan untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsug dengan proses produksi. Satpam adalah pegawai yang menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS RAHASIA BANK TERHADAP SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/PUU-X/2012 ]]>
<![CDATA[Muhammad Yasid Nasution]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 1 No 2 (2019): EDISI BULAN JULI 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v1i2.223
<![CDATA[Bahwa dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 40 ayat (1) memberikan kewajiban bagi bank untuk merahasiakan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam ketentuan sebagaiamana dimaksud pada Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A Undang Undang Perbankan. Adanya pengecualian ini maka rahasia bank hanya dapat dibuka apabila memenuhi kriteria ketentuan dalam undang undang ini sehingga pihak pihak yang tidak termasuk dalam pengecualian ini tidak akan dapat dibukakan rahasia kepadanya, hal ini dinilai Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi seseorang yang hendak menuntut pembagian harta bersama dalam perkawinan sehingga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mengabulkan uji materi atas Pasal 40 ayat (1) Undang undang Perbankan. Hal ini mengakibatkan keadaan hukum baru sehingga Pemerintah dan DPR perlu merevisi rumusan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, yang semula hanya 2 (dua) ayat menjadi 3 (tiga) ayat dengan menambahkan satu ayat ke (3) yang berbunyi: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan jika untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAPKEJAHATAN KEAMANAN NEGARA DALAM MEDIA SOSIAL INTERNET ]]>
<![CDATA[Syawal Amry Siregar]]>;
<![CDATA[Lestari Victoria Sinaga]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 2 No 2 (2020): EDISI BULAN JULI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v2i2.646
<![CDATA[Privacy and State Secrets can be destroyed by cyber secret scientists who can cause widespread unrest in society. This research uses a normative juridical method that is reviewing the laws and regulations namely Law number 19 of 2016 concerning ITE (Electronic Information and Transactions), Law No. 3 of 2002 concerning National Defense. Based on the results and conclusions obtained, the trend of the threat of cyber attacks will develop in accordance with the development of information technology so that Law No. 3 of 2002 concerning National Defense can be provided about defense in the State defense system consisting of military and non-military security that also uses cyber.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU ]]>
<![CDATA[KARINA OCTAVIA SEMBIRING]]>;
<![CDATA[BAYU FAHRURAJI PUTRA]]>;
<![CDATA[RAHMAYANTI Rahmayanti]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 1 No 1 (2019): EDISI BULAN JANUARI 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The problem of narcotics crime has become a very serious problem. mental, emotional, and behaving in society. Criminal law policy in viewing perpetrators of narcotics abuse as victims, but field data shows that almost 99% of judges' decisions are still in prison terms. Regarding this journal, it explains the problem of how the application of criminal law concerning the regulation of criminal acts of narcotics generally of the type of methamphetamine in Indonesia. The research method in this journal is done by a normative juridical approach.]]>
<![CDATA[Responsibilities of the Board of Directors in the Bankruptcy of the Limited Liability Company ]]>
<![CDATA[Padriadi Wiharjokusumo]]>;
<![CDATA[Novita Romauli Saragih]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 2 No 1 (2020): EDISI BULAN JANUARI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v2i1.410
<![CDATA[Article 97 paragraph (1) of the Company Law requires each member of the Board of Directors to be required in good faith and full responsibility to undertake the supervision of the company for the interests and business of the company. This implies the Board of Directors is liablefor each management and representation of the company in the company’s framework in pursuing its purposes and objectives.This researchexaminesthe responsibilities of the board of Directors in the bankruptcy of the Limited Liability Company based on Law No. 40 of 2007. This research was conducted through a normative juridical approach.The data source of this research was gained from the library study. Then it was analyzed using the qualitative analysis which depicts and dissects the significant information.The conclusion of this research is thatthe responsibilities of the Board of Directors in Bankruptcy Limited Liability Company based on Law No. 40 of 2007 comprises 2 (two) aspects, in particular; civil liability and criminal liability.]]>
<![CDATA[ANALISIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Muhammad Taufikqurrahman]]>;
<![CDATA[Efensisus Bali]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.824
<![CDATA[Dana Desa adalah adalah Dana yang bersumber dari Negara. Berdasarkan Permenkeu RI nomor 241 tahun 2014 pasal (1) tentang pelaksanaan pertanggungjawaban tranfer ke daerah dan dana desa, dana desa diartikan sebagai dana yang bersumber dari APBN ynag dperuntukkan bagi dan ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyeleggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembiayaan kemasyarakatan. Pernyataan ini menekankan bahwa fungsi dana desa adalah untuk membantu desa dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di desa tersebut. Penggunaan Dana Desa untuk kepentingan lain akan dikenal sabagi praktek penyalahgunaan dana desa yang merupakan korupsi. Hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa pengalokasian dana desa di dusun I Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang telah disalahguakan, terdakwa diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (2) Jo pasal 18 Undang-Undang No 31 tahun 1997 sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang no 20 tahun2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan berdasarkan putusan Nomor 125/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan kepada terdakwa, yaitu terdakwa dipenjara lima tahun, ditahan rumah tahanan negara, dan harus membayar biaya perkara sebesar lima ribu rupiah.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN POLSEK TIGADOLOK DALAM MEMBERANTAS PERJUDIAN DI KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN ]]>
<![CDATA[Mitra Bakara]]>;
<![CDATA[Eka Magdalena]]>;
<![CDATA[Nico Alfredho Sidabutar]]>;
<![CDATA[Theresia Simatupang]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 1 No 2 (2019): EDISI BULAN JULI 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v1i2.231
<![CDATA[Gambling is every game that bases the hope for a win generally depends only on luck. The expectation will increase because of intelligence and custom players. One area that many people commit the crime of gambling is Tigadolok police station area. The problem discussed in this journal is, how the role of the government in tackling was gambling in Tigadolok, what factors caused the people to commit the crime of gambling, how the policy of Tigadolok police station police forces tried to tackle gambling in Tigadolok. The method of research in writing this journal was empirical and normative legal research, which basically focused on research in the field and positive legal norms in the form of legislation relating to the cases in the study the mechanism of the police in combating gambling. The results showed that there was a gambling criminal case in the territory of the Tigadolok police station, with the number of cases from the year of 2013- 2018 as many as 20 cases. The conclusions were that many efforts done in combating the disease pathology among them was through awareness about the laws governing the crime of gambling, and the main factor for the people committed the crime of gambling was the economic factors where people think that with gambling they could earn additional money for the family income, while police conduct the socialization of Bhayangkara Public Order and Safety Trustees (BABINKAMTIBMAS)]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PENYEBAR KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Gomgom T.P Siregar]]>;
<![CDATA[Indra Purnanto S. Sihite]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.762
<![CDATA[The handling of cases of spreading pornographic photos through the social media Facebook is not subject to temporary detention when conducting an investigation because based on the investigator's belief, the perpetrator will not run away, nor will he remove evidence, but what happens is evidence from the perpetrator. Using normative juridical research, which examines the regulations of Law No. 19/2016 on ITE. Criminal law enforcement for perpetrators of spreading pornographic content on social media in terms of the Law on Information and Electronic Transactions Article 45 paragraph 1 of Law No. 19 of 2016 on ITE, the threat of punishment for the perpetrators of dissemination can be sentenced to a maximum imprisonment of 6 years and a maximum fine of Rp. 1,000,000,000 billion.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU DAN PIL EKSTASI DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA DALAM PUTUSAN NOMOR : 473/PID.SUS/2015/PT.MDN ]]>
<![CDATA[Sanna Friani Manalu]]>;
<![CDATA[Arta Rumiris Sipahutar]]>;
<![CDATA[Sampe Raja Sinaga]]>;
<![CDATA[Mesias J.P Sagala]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 1 No 2 (2019): EDISI BULAN JULI 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v1i2.224
<![CDATA[The study was intended to explore the application of law for drug abusers of the type of methamphetamine based on court decision No. 473 / PID.SUS / 2015 / PT.MDN. Narcotics is an interesting issue to discuss because it is always followed by opinions that are pro and contra. The provision of criminal law can be interpreted as one of the penalties given to someone who violates the applicable law. In this case, a narcotics addict can be considered a violator of the law, because he has been abusing drugs. In accordance with the times, which are marked by technological advances, information and communication can multiply people to engage in criminal acts. The results of this study indicated that the application of material criminal law to decision No. 473 / PID.SUS / 2015 / PT.MDN had to be in accordance with the demands of the public prosecutor. Because in the statement of the defendant disclosed in court, (1) it was mentioned that there was a sale and purchase transaction carried out by the defendant with someone he did not know. (2) Legal considerations against judges who imposed criminal sanctions on the verdict No. 473 / PID.SUS / 2015 / PT.MDN had to be based on the consideration of the public prosecutor and judge, the offender could be sentenced to life imprisonment or at least imprisonment for 5 years or a maximum of 20 years and a fine of at least 1 billion rupiahs or at most 10 billion rupiahs by applying article 114 paragraph (1) of Law No. 35 2009 on narcotics.]]>
