<![CDATA[Krisis kemanusiaan yang terjadi pada etnis Rohingya yang berlangsung bertahun-tahun bermula dari konflik antara etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar. Sejak pasca-Perang Dunia II, etnis Rohingya menghadapi diskriminasi sistematis dan pembatasan hak. Faktor penyebabnya meliputi diskriminasi, kebijakan pemerintah Myanmar, dan ketidakstabilan politik. Dampaknya meliputi kematian, pengungsian massal, dan pelanggaran hak asasi manusia. Krisis ini berdampak signifikan terhadap perempuan dan anak-anak. Sudah banyak hasil penelitian terkait peran pemerintah Indonesia dalam krisis kemanusiaan yang terjadi, namun tinjauan sistematis terkait berbagai penelitian mengenai topik tersebut belum ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan sistematis terhadap peran pemerintah Indonesia dalam krisis kemanusiaan Rohingya. Metode penelitian yang digunakan adalah sistematik review dengan model PICO (Population, Intervention, Comparison and Outcome) menggunakan aplikasi Rayyan ai sesuai dengan kriteria inklusi dan menuliskan hasil screening menggunakan Prisma. Hasilnya menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia menjadi fokus utama dalam mengatasi krisis kemanusiaan di Myanmar, dengan keterlibatan Indonesia dalam upaya diplomasi regional dan global, selain strategi bantuan kemanusiaan, diplomasi maraton, dan peran perantara antara pemerintah Myanmar dan dunia internasional. masyarakat. Kebijakan Indonesia dalam menangani krisis Rohingya dapat berbeda pada periode kepresidenan yang berbeda. Tantangan utama terhadap peran Indonesia dalam menerapkan prinsip non-intervensi ASEAN, terbatasnya dukungan internasional, isolasionisme Myanmar, dan kompleksitas konflik etnis dan agama di Negara Bagian Rakhine. Perlakuan terhadap Rohingya bertentangan dengan Islam dan memerlukan perlindungan, seperti solidaritas umat Islam, Maqasid Syariah Al Khamsah, dan posisinya sebagai pengungsi Rohingya yang membutuhkan suaka khususnya dari umat Islam di seluruh dunia.]]>
Copyrights © 2024
