<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pengawasan yang dijalankan oleh pihak Inspektorat dalam pemberantasan pelanggaran yang dilakukan oleh setiap SKPD yang bermasalah. Dalam menjalakan fungsi-fungsi dan tugas-tugas terhadap program pengawasan Inspektorat pada umumnya dijalankan belum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai Reformasi Birokrasi Melalui Efektivitas Implementasi Program Kebijakan Sistem Pengawasan. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dimana data yang diperoleh dari studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan interpretasi. Adapun hasil penelitian yakni pertama untuk meningkatkan Reformasi Birokrasi, penerapan kebijakan pengawasan yang meliputi proses pemeriksaan dan pengujian. Faktor pendukung utama dalam efektivitas implementasi program kebijakan sistem pengawasan termasuk dukungan penuh dari pimpinan daerah, alokasi sumber daya yang memadai, dukungan politik dari pimpinan daerah, pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai, serta pemanfaatan teknologi dan informasi. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi, seperti resistensi terhadap perubahan dari dalam organisasi, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya efektivitas komunikasi dalam organisasi]]>
Copyrights © 2024
