Penggunaan Metode Point System Berbasis Job Value dalam Perancangan Sistem Kompensasi Ideal pada UKM XYZ

Akmal Nurisnanto Dewatmoko (Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University)
Muhamad Fadili (Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University)
Muhammad Hasbi Assidik (Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University)
Rayvin Virgiawan (Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University)
Rozak Uyub Faozan (Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University)
Maharani Sekar Pramesthi (Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University)
Lindawati Kartika (Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University)

JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI
Vol. 8 No. 2 (2024)

Sistem kompensasi yang optimal merupakan salah satu faktor yang berdampak pada kepuasan dan kinerja karyawan. Di Kota Bogor, salah satu Usaha Kecil Menengah (UKM) bernama XYZ belum mengadopsi sistem kompensasi khusus dalam membayar gaji karyawannya. Oleh karena itu, diperlukan struktur kompensasi ideal yang dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi sistem kompensasi, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan menyusun struktur kompensasi ideal untuk UKM XYZ. Penelitian ini bersifat kuantitatif, dengan analisis data menggunakan pendekatan deskriptif dan metode Point System berbasis Job Value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UKM XYZ belum mengimplementasikan sistem kompensasi yang ideal bagi karyawan mereka. Faktor-faktor kompensasi yang diperhitungkan melibatkan Pendidikan, Pengetahuan dan Pelatihan, Pengalaman Kerja, Kemampuan Fisik, Komunikasi, Kerja Sama, Perencanaan-Koordinasi, Orientasi Pelayanan Pelanggan, Analisis dan Pemecahan Masalah, serta Tanggung Jawab Finansial dan Aset Fisik. Sebagai solusi, direkomendasikan agar UKM XYZ menerapkan sistem kompensasi tumpang tindih (overlapping) untuk mencapai tingkat upah yang kompetitif dengan UKM sejenis sesuai tingkat kenaikan inflasi dan UMP.