<![CDATA[Penelitian ini mengeksplorasi keterlibatan Presiden dan perangkatnya dalam kampanye pemilihan presiden (Pilpres) berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Melalui pendekatan penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan normatif hukum, penelitian ini menganalisis regulasi dan implementasi hukum terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara dalam kampanye politik. Data primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, sementara data sekunder berasal dari pemberitaan media, situs web, dan jurnal terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif terhadap teks Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, mengidentifikasi tantangan dan polemik yang muncul terkait dugaan keterlibatan pejabat negara dalam kampanye. Tulisan ini menegaskan bahwa keterlibatan kampanye jelas diatur dalam pasal-pasal UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang aturan-aturan kampanye, maupun aturan keterlibatan kampanye yang dilakukan oleh Presiden dan perangkatnya. Sehingga aturan tersebut harus dipatuhi secara tegas, jika tidak mematuhinya akan dikenakan sanksi administratif, tertulis, denda, bahkan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pelaksanaan aturan kampanye dan peran pejabat negara, termasuk Presiden, dalam menjaga integritas proses pemilu di Indonesia.]]>
Copyrights © 2024
