<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab Notaris apabila terjadi kemerosotan akta yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak dan bagaimana mekanisme gugatan salah satu pihak apabila mengalami kerugian akibat kemerosotan akta tersebut. Notaris dapat dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena kesepakatan antara Notaris dengan pihak yang berkepentingan didasarkan pada kesepakatan kepailitan (inspanningsverbintenis). Kekosongan hukum atas pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris harus dicarikan jalan keluarnya6 dengan menggunakan metode pencarian hukum (rechtvinding), konstruksi analogi dipilih karena memiliki unsur yang sama dengan Pasal 44 ayat (1) sampai dengan (4) Undang-Undang Jabatan Notaris. Penyelesaian secara nonlitigasi menjadi lebih efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa akibat kemerosotan akta notaris dibandingkan dengan penyelesaian secara litigasi melalui pengadilan yang harus menempuh proses hukum yang rumit. Secara umum penyelesaian melalui jalur non litigasi lebih cepat dan murah dibandingkan dengan jalur litigasi, serta dapat dilakukan secara rahasia, sehingga privasi para pihak dapat terjaga dan hubungan baik antara Notaris dengan pihak yang dirugikan dapat terjaga. Kesepakatan yang dicapai melalui jalur non litigasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak yang didukung oleh berbagai landasan hukum di Indonesia.]]>
Copyrights © 2024
