<![CDATA[Tujuan dibuatnya tulisan ini untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik Hak Indikasi Geografis di Indonesia dan Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran Hak Indikasi Geografis. Metode penulisan menggunakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa Indikasi Geografis mendapat perlindungan setelah mendaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan lembaga perwakilan masyarakat daerah yang diproduksikan barang yang bersangkutan, lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu atau kelompok konsumen barang. Bahwa dapat disimpulkan mengenai perlindungan hak atas merek dapat dilakukan dengan tindakan yang bersifat preventif dan represif. Penegakkan terhadap pelanggaran hak merek dilakukan dengan upaya-upaya hukum diantaranya mengajukan gugatan (litigasi) dan upaya hukum lain secara non-litigasi. Kata Kunci: Perlindungan, Penegakan, Indikasi Geografis ABSTRACT The purpose of this paper is to examine how legal protection for owners of Geographical Indication Rights in Indonesia and how legal remedies can be taken in case of violations of Geographical Indication Rights. The writing method uses normative legal research, namely legal research examining literature materials (secondary data). The result of this writing shows that Geographical Indications receive protection after registering on the basis of an application submitted by the representative institution of the regional community that produced the goods concerned, the institution authorized for it or the consumer group of goods. That it can be concluded that the protection of trademark rights can be done with preventive and repressive measures. Enforcement of trademark rights infringement is carried out with legal remedies including filing lawsuits (litigation) and other legal remedies in a non-litigation manner. Keywords: Protection, Enforcement, Geographical Indications]]>
Copyrights © 2024
