Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.99
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Suara Hukum Ethics and Law Journal: Business and Notary
Putra, Made Aditya Pramana
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Pertiwi, Anggie Aprilia; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan kontrak elektronik dalam konteks transaksi e-commerce di Indonesia, dengan berfokus pada aspek-aspek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ialah metode penelitian hukum yurisidis normatif untuk memecahkan masalah terkait bentuk dan keabsahan kontrak elektronik. Dalam era digital yang terus berkembang, transaksi e-commerce menjadi lebih dominan dan kontrak elektronik menjadi sarana utama dalam menjalankan transaksi bisnis. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kontrak elektronik diatur dan diterapkan dalam kerangka hukum Indonesia menjadi sangat penting. Penelitian ini mencakup analisis aspek-aspek utama terkait dengan legalitas kontrak elektronik, termasuk persetujuan elektronik, tanda tangan elektronik, identifikasi para pihak yang terlibat, perlindungan konsumen dalam konteks e-commerce, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Hasil analisis ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pentingnya mematuhi persyaratan hukum dalam kontrak elektronik, serta bagaimana UU ITE memainkan peran dalam memastikan legalitas transaksi e-commerce di Indonesia. Implikasi dari hasil penelitian ini membantu mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan peningkatan kepercayaan dalam transaksi online di Indonesia. Kata Kunci : Kontrak Elektronik, Tranksaksi E-Commerce, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ABSTRACT The purpose of this study is to examine and analyze the validity of electronic contracts in the context of e-commerce transactions in Indonesia, focusing on legal aspects regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). The method used in writing this journal is a normative jurisdical law research method to solve problems related to the form and validity of electronic contracts. In the ever-evolving digital era, e-commerce transactions are becoming more dominant and electronic contracts are becoming the main means of carrying out business transactions. Therefore, a deep understanding of how electronic contracts are regulated and applied within the Indonesian legal framework becomes essential. This research includes analysis of key aspects related to the legality of electronic contracts, including electronic consent, electronic signatures, identification of the parties involved, consumer protection in the context of e-commerce, as well as dispute resolution mechanisms. The results of this analysis will provide deeper insight into the importance of complying with legal requirements in electronic contracts, as well as how the ITE Law plays a role in ensuring the legality of e-commerce transactions in Indonesia. The implications of the results of this study help drive sustainable growth and increased trust in online transactions in Indonesia. Keywords: Electronic Contract, E-Commerce Witness, Electronic Information and Transaction Law
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL ONLINE SHOP (SELLER) DENGAN PENGGUNAAN SISTEM PEMBAYARAN COD DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Maheswari, Kanisa Paramesti; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemudahan yang ada dari kemajuan internet yakni dengan dapat dilakukannya transaksi jual beli tanpa harus bertatap muka yang disebut sebagai belanja daring. Kegiatan jual beli menggunakan media online yang sekarang menjamur tidak hanya mendatangkan keuntungan. Namun dapat juga mendatangkan kerugian baik bagi pihak pelaku usaha maupun pelanggan. Beragamnya sistem pembayaran yang disajikan salah satunya melalui sistem pembayaran COD kini menyebabkan banyak kerugian bagi pemilik usaha dikarenakan perilaku buruk pembeli. Dalam kasus pelaku usaha yang mengalami kerugian masih sedikit sekali aturan yang mengatur dan menjamin hak-hanya sekaligus tindakan seperti apa yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, perlu tindak lanjut dari UU Perlindungan Konsumen yang selanjutnya dapat mengatur bagaimana mekanisme lanjutan ketika penjual mengalami kerugian yang disebabkan oleh pembeli.
ANALISIS TANGGUNG JAWAB KONSUMEN TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN COD PADA AKTIVITAS JUAL BELI E-COMMERCE Suprapto, Josephine; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 03 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Maraknya kasus jual beli online melalui sistem pembayaran COD (Cash On Delivery) oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab menjadi pusat perhatian publik saat ini, dimana sudah banyak pelaku usaha yang dirugikan dikarenakan sistem COD ini. Penelitian ini menginvestigasi implikasi meningkatnya teknologi dan informasi terhadap pergeseran aktivitas jual beli dari offline ke online, khususnya dalam konteks e-commerce dengan sistem pembayaran Cash on Delivery (COD). Fokus penelitian adalah untuk memahami fenomena wanprestasi konsumen dalam pembayaran COD dan mengeksplorasi tanggung jawab konsumen atas kerugian yang mungkin dialami oleh pelaku usaha, dengan merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang menganalisis berbagai isu hukum yang berkaitan dengan aktivitas jual beli online dan mekanisme pembayaran COD. Hasil penelitian menyoroti pentingnya pemahaman konsumen terhadap prosedur dan kewajiban mereka dalam transaksi e-commerce, serta perlunya e-commerce untuk menyediakan informasi yang jelas dan memberikan perlindungan kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Kata kunci: Jual beli online, Tanggung jawab, Cash On Delivery (COD), UUPK, UU ITE. ABSTRACT The rise of cases of buying and selling online with the Cash On Delivery (COD) payment system by irresponsible consumers is the center of public attention at this time, where many business actors have been harmed because of this COD payment system. In cases where the business actor has carried out his obligation to pack and deliver the ordered goods to the consumer, the consumer does not carry out his obligations properly, namely paying for the goods he has ordered and has been sent to the intended address even though the goods have been opened on the grounds that the goods ordered did not match the item he thought or did not prepare cash to be used to pay for the item. The problems that occur have raised debate about how and who should be responsible for losses due to the COD payment system. To answer this problem, normative legal research methods are used by analyzing secondary data, so that it is concluded that the responsibility for the COD payment system is shared between business actors and e-commerce in accordance with UUPK and UU ITE. Business actors who suffer losses as a result of consumer actions can ask for compensation by filing a default suit against consumers. Keywords: Buying and selling online, Responsibility, Cash On Delivery (COD), UUPK, UU ITE.
PENGATURAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE Putra, Dharma Santana; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan dari penelitian ini yakni untuk mengidentifikasi dan mengetahui berbagai metode penyelesaian sengketa wanprestasi yang terkait dalam transaksi jual beli online serta peraturan hukum yang mengatur alternatif penyelesaian sengketa, dengan penekanan khusus pada proses mediasi dalam sengketa wanprestasi yang berkaitan dengan transaksi jual beli online. Dalam penulisan penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap perundang-undangan dan konseptual untuk memberikan pemahaman yang deskriptif, jelas, dan sistematis. Studi menerangkan bahwa, dalam hal masing-masing pihak setuju, penyelesaian sengketa wanprestasi pada transaksi jual beli online dapat ditempuh secara litigasi atau non-litigasi. Kemudian terkait dengan penerapan hukum mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa terutama pada transaksi jual beli online, hingga mekanisme mediasi telah tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Kata Kunci: Wanprestasi, Penyelesaian Sengketa, Mediasi, Transaksi Jual Beli Online ABSTRACT The purpose of writing this study is to identify and know various methods of resolving default disputes related to online buying and selling transactions as well as legal regulations governing alternative dispute resolution, with special emphasis on the mediation process in default disputes related to online buying and selling transactions. In writing research using normative legal research with an approach to legislation and conceptual to provide a descriptive, clear, and systematic understanding. The study explains that, in the event that each party agrees, resolution of default disputes in online buying and selling transactions can be pursued in litigation or non-litigation. Then related to the application of mediation law as an alternative dispute resolution, especially in online buying and selling transactions, until the mediation mechanism has been stated in PERMA No. 1 of 2016. Key Words: Default, Dispute Resolution, Mediation, Online Buying and Selling Transactions
KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS ROYALTI PEMUTARAN LAGU UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI CAFE Putri, Kadek Githa Nirmala; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Royalties are rewards that creators receive for their creations. Examining legal protection for creators for the use of their works in the form of songs for commercial purposes in cafes is part of the purpose of this study. In this research, a statutory research approach is used which is also called normative legal research. The result is preventive and repressive protection given to the creator of the royalties he created. Legal consequences if the work is used for commercial purposes, it will be charged royalty payment obligations to the party. Keywords: Legal Protection, Copyright, Copyright Holder, Royalties
PERLINDUNGAN DAN BENTUK TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN JASA TRANSPORTASI ONLINE Mahendra, Komang Yoga; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ini untuk mengidentifikasi bentuk/wujud perlindungan hukum bagi pengguna atau pelanggan layanan transportasi online GoJek dan mengidentifikasi langkah-langkah tanggung jawab hukum yang seharusnya diambil diberikan oleh penyedia layanan khususnya pihak PT. GoJek kepada pengguna layanan yang merasa dirugikan saat menggunakan aplikasi. Studi penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif yang menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang kepala pengguna atau pelanggan transportasi online didasarkan pada Pasal 1320 KUHperdata, yaitu perlindugan hukum preventif dan represif. Sementara itu, PT. GoJek Indonesia dapat memberikan bentuk tanggung jawab berupa kompensasi santunan untuk mengganti kerugian. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pertanggung Jawaban Hukum, Ojek Online, GoJek
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MATERI KOMEDI BAGI PEKERJA SENI PERTUNJUKAN KOMEDI BERDASARKAN HAK CIPTA DI INDONESIA Ramadhani, Sandi Nico; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan mengevaluasi perlindungan hukum terhadap materi komedi dalam konteks hak cipta bagi para pekerja seni pertunjukan komedi di Indonesia. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode perbandingan peraturan perundang-undangan sebagai landasan analisis. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap materi komedi bagi pekerja seni pertunjukan komedi berdasarkan hak cipta di Indonesia belum diatur secara jelas. Hal ini, yang menyebabkan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak disadari oleh pelaku pekerja seni pertunjukan komedi. Materi komedi sejatinya adalah suatu bentuk hasil karya cipta seni yang tertuang Pasal 28 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 1 angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan hal tersebut. Pentingnya pengetahuan mengenai hak cipta suatu materi komedi oleh pelaku pekerja seni pertunjukan komedi bisa bermanfaat terhadap hak ekonomi yang akan mereka dapatkan sehingga bisa mensejahterakan kehidupannya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Materi Komedi, Hak Cipta, Hak Ekonomi This study aims to investigate and evaluate the legal protection of comedy material in the context of copyright for comedy performing arts workers in Indonesia. In this study, a normative legal research approach is used with the comparative method of statutory regulations as the basis for analysis. The results of this study indicate that legal protection for comedy material for comedy performing arts workers based on copyright in Indonesia has not been clearly regulated. This is what causes many law violations that are not realized by the perpetrators of comedy performing arts workers. Comedy material is actually a form of artistic creation as stated in Article 28 C paragraph (1) in the 1945 Constitution and Article 1 number 3 in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright confirms this. The importance of knowledge regarding the copyright of comedy material by actors of comedy performing arts can be beneficial for the economic rights they will get so that they can prosper their lives. Keywords: Legal protection, comedic material, copyright, economic rights
PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PETUGAS KEBERSIHAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BADUNG Dewi, I Gusti Agung Ayu Kade Ita Puspita; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is to determine the implementation of occupational health and safety protection and the measures taken to reduce hazards and prevent work accidents and work-related illnesses among sanitation workers in the Environmental and Sanitation Agency of Badung Regency. The research methodology employed in this study is empirical legal research, utilizing a case and factual approach as its foundation. The research findings indicate that occupational health and safety protection for sanitation workers in the Environmental and Sanitation Agency of Badung Regency adheres to the applicable legal regulations. However, it is observed that some sanitation workers choose not to utilize the provided safety equipment while carrying out their duties. Furthermore, the absence of the implementation of occupational health and safety management system (SMK3) and the establishment of the Occupational Health and Safety Committee (P2K3) has resulted in inadequate efforts to control the risks of hazards undertaken by the Environmental and Sanitation Agency of Badung Regency, thus failing to effectively reduce work accidents and work-related illnesses.
Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions as Communal Intellectual Property: Are They Protected Under the WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources, and Associated Traditional Knowledge 2024? Samsithawrati, Putu Aras; Dharmawan, Ni Ketut Supasti; Putra, Made Aditya Pramana; Sawitri, Dewa Ayu Dian
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v7i1.1-26

Abstract

Indonesia has a culture and natural wealth that has the potential to be protected by Communal Intellectual Property (CIP). Indonesian national law has shown seriousness in the legal protection of CIP by issuing various CIP laws and regulations. However, the protection of CIP at the international level has only appeared with the issuance of the WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge GRATK/DC/7 2024 (WIPO Treaty GRATK/DC/7 2024) 2024. This paper examines the protection of Traditional Knowledge (TK) and Traditional Cultural Expressions (TCE) as CIP in Indonesia and internationally through the WIPO Treaty GRATK/DC/7 2024. The normative legal research method is used with a statutory, conceptual, comparative and analytical approach. The results show that PP 56/2022 and Permenkumham 13/2017 provide sufficient protection for CIP works including TK and TCE, especially in the form of defensive protection (inventory and recording of CIP). WIPO Treaty GRATK/DC/7 2024 emphasizes genetic resources (GR) protection and TK related to GR and not TCE. However, TCE protection internationally is seen in the amendment to the Berne Convention, Article 15.4 through "anonymous works". WIPO Treaty GRATK/DC/7 2024 is an advancement in international recognition of the protection of CIP, especially TK related to GR. Internationally, this document is a legal umbrella to protect Indonesian CIP including TK that is used commercially considering that communities from regions in Indonesia are very rich in TK that they have inherited across generations.
Perlindungan Hukum Terhadap Lagu Rohani yang Digunakan pada Ibadah Online dalam Perspektif Hak Cipta Rasong, David George Conqueror; Putra, Made Aditya Pramana
Ethics and Law Journal: Business and Notary 2025: ELJBN Volume 3 Issue 1 Year 2025 (In Progress Issue)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.258

Abstract

The aim of this study is to examine how copyright is protected for spiritual songs used in online worship on YouTube media and what legal measures can be taken to protect the copyright of spiritual songs if there is a legal violation against them. This study uses normative legal research methods with a statutory approach. The results of the study show that Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright regulates that Rohani songs are also creations that must be protected. A creator has the right to receive royalties if his work is used commercially by another party. Regarding the mechanism for withdrawing song royalties, it is regulated more clearly in Government Regulation (PP) Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties. There are two types of legal measures to overcome copyright violations of Rohani songs, namely preventive legal measures and repressive legal measures. ABSTRAK Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji bagaimana Perlindungan Hak Cipta atas lagu Rohani yang dipakai dalam ibadah online pada media Youtube serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi Hak Cipta lagu Rohani apabila terjadi pelanggaran hukum terhadapnya. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa lagu Rohani juga merupakan suatu ciptaan yang harus dilindungi. Seorang pencipta berhak mendapatkan royalty apabila karya ciptaannya digunakan secara komersial oleh pihak lain. Mengenai mekanisme penarikan royalty lagu diatur secara lebih jelas di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Ada dua jenis upaya hukum untuk mengatasi pelanggaran hak cipta lagu Rohani yaitu upaya hukum preventif dan upaya hukum represif. Kata Kunci : Perlindungan Hukum , Lagu Rohani, Hak Cipta, Ibadah Online
Co-Authors Agatha, Gusti Ayu Shellomitha Astawa, Ni Made Ayu Gita Lestari Barbara, Iolana Marta Cahyani, Anak Agung Mira Dewi, I Gusti Agung Ayu Kade Ita Puspita Diamanta, Dewa Putu Hong, Tan Jian Israel, Xavier Lausdeo Kirana, Kadek Mahadina Krisna Putri, Anak Agung Ayu Cintya Maharani, Putu Ayu Cintya Mahendra, Komang Yoga Maheswari, Kanisa Paramesti Ni Ketut Supasti Dharmawan Ontong, Giacintha Viona Paramita, Ida Ayu Nyoman Citra Winda Pertiwi, Anggie Aprilia Putra, Dharma Santana Putra, I Kadek Dwika Mahotama Putra, I Putu Gede Indra Pradana Putri, Kadek Githa Nirmala Putri, Putu Kiki Amylia Putu Aras Samsithawrati Ramadhani, Sandi Nico Rasong, David George Conqueror Samudra, Gilbert Febrian Nata Sawitri, Dewa Ayu Dian Setiadewi, Angelia Ayu Siahaan, Daniela Aryanda Suprapto, Josephine Sutrisna, Pande Putu Nugrahita Prameswari Wipascitananda, I Gusti Ngurah Agung