Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.99
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Suara Hukum Ethics and Law Journal: Business and Notary
Putra, Made Aditya Pramana
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA Setiadewi, Angelia Ayu; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 13 No 06 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2024.v13.i6.p5

Abstract

Tujuan dibuatnya tulisan ini untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik Hak Indikasi Geografis di Indonesia dan Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran Hak Indikasi Geografis. Metode penulisan menggunakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa Indikasi Geografis mendapat perlindungan setelah mendaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan lembaga perwakilan masyarakat daerah yang diproduksikan barang yang bersangkutan, lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu atau kelompok konsumen barang. Bahwa dapat disimpulkan mengenai perlindungan hak atas merek dapat dilakukan dengan tindakan yang bersifat preventif dan represif. Penegakkan terhadap pelanggaran hak merek dilakukan dengan upaya-upaya hukum diantaranya mengajukan gugatan (litigasi) dan upaya hukum lain secara non-litigasi. Kata Kunci: Perlindungan, Penegakan, Indikasi Geografis ABSTRACT The purpose of this paper is to examine how legal protection for owners of Geographical Indication Rights in Indonesia and how legal remedies can be taken in case of violations of Geographical Indication Rights. The writing method uses normative legal research, namely legal research examining literature materials (secondary data). The result of this writing shows that Geographical Indications receive protection after registering on the basis of an application submitted by the representative institution of the regional community that produced the goods concerned, the institution authorized for it or the consumer group of goods. That it can be concluded that the protection of trademark rights can be done with preventive and repressive measures. Enforcement of trademark rights infringement is carried out with legal remedies including filing lawsuits (litigation) and other legal remedies in a non-litigation manner. Keywords: Protection, Enforcement, Geographical Indications
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN INVESTASI ONLINE Kirana, Kadek Mahadina; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i10.p2

Abstract

ABSTRAK Penulisan jurnal ini ditujukan agar dapat memahami bagaimana penegakan hukum terhadap orang yang melakukan penipuan dalam investasi khisusnya investasi online dan juga memahami tentang perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh korban penipuan investasi. Dalam pembuatan jurnal ini, metode penulisan yang penulis gunakan yaitu metode penelitian normative. Dan dapat diketahui bahwa seseorang yang melakukan penipuan investasi dapat dikenakan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Orang tersebut juga dapat dijerat “Pasal 103 UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal” karena inevestasi tersebut termasuk penanaman modal illegal. Dan karena dilakukan secara online, maka dikenakan juga Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Kemudian mengenai perlindungan hukum bagi seseorang yang menjadi korban penipuan investasi dilakukan dengan tindakan preventif dan represif. Kata Kunci : Penegakan hukum, Penipuan, Investasi online. ABSTRACT Writing this journal intendes for understand about law enforcement is against people who commit investment fraud, especially online investment and and also understand about the legal protection that can be obtained by victims of investment fraud. In this study using normative legal research methods. And it can be seen that someone who commits investment fraud can be subject to Article 378 of the Criminal Code concerning Fraud. This person can also be charged with “Article 103 of Law no. 8 of 1995 concerning the Capital Market” because the investment includes illegal investment. And because it is done online, it is also subject to “Article 28 paragraph (1) of Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions”. Then regarding legal protection for victims of investment fraud can be done with preventive and repressive measures. Keywords : Law Enforcement, Fraud, Online Investment.
PERMAINAN TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL Putra, I Kadek Dwika Mahotama; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i10.p1

Abstract

ABSTRAK Permainan tradisional merupakan permainan yang di mainkan oleh masyrakat tradisional yang tak jarang bahwa permainan tradisional ini sudah dimainkan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah budaya pada masyarakat tradisional kita di Indonesia. Hal ini menyebabkan perlunya pengetahuan tengtang bagaimana pengaturan hukum dan perlindungan hukum bagi permainan tradisional guna memberikan pengakuan bahwa memang permainan tradisional itu merupakan permainan khas Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau doctrinal research adalah cara yang digunakan dalam melakukan penelusuran hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan. Bahan Pustaka yang dimaksud adalah produk hukum yang digunakan sebagai ajang utama dalam mengidentifikasi suatu permasalahan. Yang dimana dalam penelitian ini menemukan hasil bahwa sudah adanya pengaturan mengenai permainan tradisional guna untuk mempertahankan eksistensi dari permainan tradisional yang masuk ke dalam kekayaan intelektual bidang ekspresi budaya tradisional, mengenai pengaturan dan perlindungan dari permainan tradisional diatur pada UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Yang dimana dalam undang-undang tersebut telah mengatur tentang inventarisasi dari permainan tradisional. Kata Kunci: Pengaturan, Perlindungan, Permainan tradisional. ABSTRACT Traditional games are games played by traditional people, it is not uncommon that these traditional games have been played for generations so that they have become a culture in our traditional society in Indonesia. This causes the need for knowledge about legal regulations and legal protection for traditional games in order to provide recognition that traditional games are indeed typical Indonesian games. This research uses normative legal research methods. Normative legal research methods or doctrinal research are methods used to carry out legal research which is carried out by examining library materials. The library materials in question are legal products that are used as the main means of identifying a problem. This research found that there are already regulations regarding traditional games in order to maintain the existence of traditional games which are included in intellectual property in the field of traditional cultural expression. Regarding the regulation and protection of traditional games, it is regulated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and Law No. 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture. This law regulates the inventory of traditional games. Keywords: Regulation, Protection, Traditional Games
PERTANGGUNGJAWABAN SELEBGRAM TERHADAP KONSUMEN DALAM PROSES ENDORSEMENT DI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM Putri, Putu Kiki Amylia; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 08 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i08.p2

Abstract

ABSTRAK Penelitian dilakukan sebagai cara untuk menambah pengetahuan tentang aturan hukum serta pertanggungjawaban seorang selebgram kepada konsumen, ketika akan melakukan endorsement di sosial media Instagram. Penelitian ini dilakukan dengan hukum normatif yaitu mendekatkan pada aturan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang dihadapi di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 8 Th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen, wajib memberikan perlindungan sesuai yang tertera pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 guna pertimbangan bagi selebgram yang akan mempromosikan produknya tersebut maupun jasa yang akan di promosikan. Apabila terdapat problematika mengenai informasi yang diberikan pada sosial media, maka hal tersebut tidaklah dibebankan kepada selebgram, hal itu dikarenakan pelaku usaha yang menitipkan iklan berisi substansi dan kalimat yang akan disampaikan oleh selebgram ketika memasarkan produk tersebut. Substansi yang tersampaikan merupakan petunjuk yang diberikan oleh pelaku usaha, maka dari itu pelaku usaha yang wajib untuk bertanggung jawab. Namun berbeda halnya, selebgram dapat juga dibebankan tanggung jawab ketika iklan yang disampaikan memuat informasi yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka selebgram dapat dibebani tanggung jawab. Kata Kunci: Selebgram, Endorsement, Intagram, Konsumen ABSTRACT The research was conducted as a way to increase knowledge about the rule of law and the accountability of a celebgram to consumers, when going to do endorsements on Instagram social media. This research was conducted with normative law, namely drawing closer to the rules of law and the approach of cases faced in the community. Based on the provisions of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, it is mandatory to provide protection as stated in Article 8 to Article 17 for consideration for celebgrams who will promote their products and services to be promoted. If there is a problem regarding the information provided on social media, then it is not charged to the celebgram, it is because the business actor who leaves the advertisement contains the substance and sentence that will be conveyed by the celebgram when marketing the product. The substance conveyed is the guidance given by business actors, therefore business actors are obliged to be responsible. However, unlike the case, the celebgram can also be charged with responsibility when the advertisement submitted contains information that is contrary to the applicable rules, then the celebgram can be burdened with responsibility. Keywords: Selebgram, Endorsement, Instagram, Consumer
AKIBAT HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU YANG DINYANYIKAN ULANG “COVER SONG” PADA MEDIA SOSIAL Wipascitananda, I Gusti Ngurah Agung; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 13 No 02 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2024.v13.i2.p5

Abstract

Tujuan agar dapat mengetahui pengaturan yang berkaitan dengan cover song pada media sosial yang merujuk pada Undang-Undang Hak Cipta, menjadikan itu sebagai tujuan dari penulisan karya ilmiah ini. Undang-Undang Hak Cipta menawarkan pembelaan yang dapat digunakan oleh pemilik, pencipta, dan pemegang hak cipta jika terjadi sesuatu yang akan melanggar hak cipta lagu tersebut. Untuk menganalisis produk hukum digunakan penelitian hukum normatif dalam penciptaan karya ilmiah ini. Hasil studi menunjukan bahwa penggunaan hak cipta lagu dalam konteks media sosial dapat memiliki berbagai akibat hukum. Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan yang kuat terhadap lagu dan musik. Ketika seseorang menyanyikan ulang lagu atau menggunakan lagu yang dimiliki oleh pencita ataupun pemilik lagu pada media sosial tanpa izin atau lisensi yang sesuai, ini dapat mengakibatkan pelanggaran hak cipta. Akibat hukum yang mungkin termasuk tuntutan hukum, denda, atau pembatasan konten. Penting untuk memahami ketentuan hak cipta yang berlaku dan melibatkan izin yang diperlukan untuk menghindari masalah hukum pada media sosial. Tidak hanya itu, media sosial pun dimanfaatkan sebagai alat untuk menginformasikan konsumen tentang penggunaan yang tepat di era digital dan meningkatkan kesadaran akan hak cipta. Kata Kunci: Akibat Hukum, Hak Cipta Lagu, Media Sosial ABSTRACT The aim is to find out the regulations relating to cover songs on social media which refer to the Copyright Law, making this the aim of writing this scientific work. The Copyright Law offers defenses that owners, creators and copyright holders can use if something happens that would infringe the song's copyright. To analyze legal products, normative legal research was used in the creation of this scientific work. The study results show that the use of song copyrights in the context of social media can have various legal consequences. The Copyright Act provides strong protection for songs and music. When someone resings a song or uses a song owned by the creator or owner of the song on social media without the appropriate permission or license, this can result in copyright infringement. Possible legal consequences include lawsuits, fines, or content restrictions. It is important to understand applicable copyright provisions and involve necessary permissions to avoid legal problems on social media. Not only that, social media is also used as a tool to inform consumers about appropriate use in the digital era and increase awareness of copyright. Key Words: Legal Consequences, Song Copyright, Social Media
MENINJAU PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA Krisna Putri, Anak Agung Ayu Cintya; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 09 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i09.p2

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berdasarkan pengaturan dan hukum di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari kajian mengenai perlindungan hak indikasi geografis dapat dilakukan dengan tindakan yang bersifat preventif dan represif. Penegakkan terhadap pelanggaran hak indikasi geografis dilakukan dengan upaya-upaya hukum diantaranya mengajukan gugatan (litigasi) dan upaya hukum lain secara non-litigasi. Kata kunci: Perlindungan, Penegakan, Indikasi Geografis. ABSTRACT The aim of this study is to find out based on regulations and laws in Indonesia. This paper uses normative legal research methods with a statutory approach. The results of the study regarding the protection of geographical indication rights can be carried out with preventive and repressive measures. Enforcement of violations of geographical indication rights is carried out through legal measures, including filing a lawsuit (litigation) and other non-litigation legal remedies. Key Words: Protection, Enforcement, Geographical Indications.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA MAGANG YANG TIDAK MEMPEROLEH HAK UANG SAKU SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Siahaan, Daniela Aryanda; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 13 No 08 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2024.v13.i8.p2

Abstract

Tujuan artikel ini disusun untuk mengetahui persyaratan serta hak dan kewajiban penyelenggara pemagangan dan peserta pemagangan dan menganalisis perlindungan hukum bagi peserta magang yang tidak memperoleh hak uang saku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditinjau dari “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenegakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri.” Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif, bahan hukum primer dan sekunder, dan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa “penyelenggara pemagangan memiliki hak untuk memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan dan memberlakukan tata tertib dan perjanjian magang serta berkewajiban untuk membimbing, memenuhi hak, dan memberikan uang saku kepada peserta pemagangan.” Selain penyelenggara, peserta magang juga memiliki hak dan kewajiban. “Peserta magang memiliki hak memperoleh bimbingan, pemenuhan hak, dan memperoleh uang saku serta berkewajiban untuk mentaati perjanjian, mengikuti program magang sampai selesai, mentaati tata tertib, dan menjaga nama baik penyelenggara pemagangan.” Merujuk dengan adanya hak menerima uang saku dari penyelenggara pemagangan kepada peserta magang, maka jika hal ini dilanggar, penyelenggara tersebut telah melanggar perjanjian yang sudah dibuat oleh kedua pihak. “Perjanjian tersebut menjadi dianggap tidak sah dan status peserta pemagangan akan berubah menjadi pekerja perusahaan yang bersangkutan.” Kata Kunci: Pemagangan, Uang Saku, Perjanjian Magang ABSTRACT The purpose of this article was compiled to find out the requirements as well as the rights and obligations of apprentice organizers and apprentice participants and to analyze the legal protection for apprentices who do not receive allowance following the provisions of the laws and regulations reviewed by “the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower and Regulations of The Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 6 of 2020 on Domestic Apprenticeship Organizing.” This study uses normative legal research methods, primary and secondary legal materials, and statute and conceptual approaches. Based on statutory regulations, the research results show that "apprenticeship organizers have the right to utilize the work results of apprenticeship participants and enforce apprenticeship rules and agreements and are obliged to guide, fulfil rights, and provide allowance to apprenticeship participants." Apart from the organizers, interns also have rights and obligations. "Intern participants have the right to receive guidance, fulfil their rights, and receive an allowance and are obliged to comply with the agreement, follow the internship program until completion, obey the rules and regulations, and maintain the good name of the internship organizer." Referring to the right to receive an allowance from the apprenticeship organizer for the apprentices if this is violated, the organizer has violated the agreement that both parties have made. "The agreement will be deemed invalid, and the status of the apprentice participant will change to that of an employee of the company concerned." Key Words: Apprenticeship, Allowance, Apprentice Agreement
RELEVANSI PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI PEMULIHAN REGULASI DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL Cahyani, Anak Agung Mira; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 13 No 03 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2024.v13.i3.p5

Abstract

ABSTRAK Revolusi industri dan perkembangan teknologi saat ini mengubah sistem dari kehidupan masyarakat, kepentingan terhadap hukum meningkat seiring terlupakannya hak-hak dari para pihak yang menggunakan media bisnis digital. Saat ini sudah ada suatu pengaturan yang memuat perlindungan konsumen namun pengaturan tersebut sudah using dan belum mampu mengakomodasi permasalahann kontemporer ini. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mencari solusi yang efektif, baik dengan merevisi undang – undang yang ada atau menggagas regulasi baru yang sesuai dengan era digitalisasi. Upaya untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa juga menjadi kunci untuk menjawab segala tantangan ini. Dalam meulis artikel ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dimana sumber – sumber yang penulis gunakan dapat diperiksa sebagaimana peraturan-peraturan terkait dan mencari kesenjangan yang perlu diatasi dalam rangka melindungi konsumen dalam bisnis digital.. Kata Kunci: Hukum, Perlindungan Konsumen, Transformasi Digital ABSTRACT The industrial revolution and technological developments are currently changing the system of people's lives, the interest in law increases as the rights of parties using digital business media are forgotten. Currently, there is a regulation that contains consumer protection, but the regulation is already using and has not been able to accommodate this contemporary problem. The purpose of writing this article is to find effective solutions, either by revising existing laws or initiating new regulations in accordance with the digitalization era. Efforts to improve the efficiency of dispute resolution are also key to answering all these challenges. In writing this article, the author uses a normative research method where the sources that the author uses can be examined as well as related regulations and look for gaps that need to be addressed in order to protect consumers in digital business. Key Word: Law, Consumer Protectio, Digital Transformation
KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Pertiwi, Anggie Aprilia; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan kontrak elektronik dalam konteks transaksi e-commerce di Indonesia, dengan berfokus pada aspek-aspek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ialah metode penelitian hukum yurisidis normatif untuk memecahkan masalah terkait bentuk dan keabsahan kontrak elektronik. Dalam era digital yang terus berkembang, transaksi e-commerce menjadi lebih dominan dan kontrak elektronik menjadi sarana utama dalam menjalankan transaksi bisnis. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kontrak elektronik diatur dan diterapkan dalam kerangka hukum Indonesia menjadi sangat penting. Penelitian ini mencakup analisis aspek-aspek utama terkait dengan legalitas kontrak elektronik, termasuk persetujuan elektronik, tanda tangan elektronik, identifikasi para pihak yang terlibat, perlindungan konsumen dalam konteks e-commerce, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Hasil analisis ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pentingnya mematuhi persyaratan hukum dalam kontrak elektronik, serta bagaimana UU ITE memainkan peran dalam memastikan legalitas transaksi e-commerce di Indonesia. Implikasi dari hasil penelitian ini membantu mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan peningkatan kepercayaan dalam transaksi online di Indonesia. Kata Kunci : Kontrak Elektronik, Tranksaksi E-Commerce, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ABSTRACT The purpose of this study is to examine and analyze the validity of electronic contracts in the context of e-commerce transactions in Indonesia, focusing on legal aspects regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). The method used in writing this journal is a normative jurisdical law research method to solve problems related to the form and validity of electronic contracts. In the ever-evolving digital era, e-commerce transactions are becoming more dominant and electronic contracts are becoming the main means of carrying out business transactions. Therefore, a deep understanding of how electronic contracts are regulated and applied within the Indonesian legal framework becomes essential. This research includes analysis of key aspects related to the legality of electronic contracts, including electronic consent, electronic signatures, identification of the parties involved, consumer protection in the context of e-commerce, as well as dispute resolution mechanisms. The results of this analysis will provide deeper insight into the importance of complying with legal requirements in electronic contracts, as well as how the ITE Law plays a role in ensuring the legality of e-commerce transactions in Indonesia. The implications of the results of this study help drive sustainable growth and increased trust in online transactions in Indonesia. Keywords: Electronic Contract, E-Commerce Witness, Electronic Information and Transaction Law
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL ONLINE SHOP (SELLER) DENGAN PENGGUNAAN SISTEM PEMBAYARAN COD DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Maheswari, Kanisa Paramesti; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemudahan yang ada dari kemajuan internet yakni dengan dapat dilakukannya transaksi jual beli tanpa harus bertatap muka yang disebut sebagai belanja daring. Kegiatan jual beli menggunakan media online yang sekarang menjamur tidak hanya mendatangkan keuntungan. Namun dapat juga mendatangkan kerugian baik bagi pihak pelaku usaha maupun pelanggan. Beragamnya sistem pembayaran yang disajikan salah satunya melalui sistem pembayaran COD kini menyebabkan banyak kerugian bagi pemilik usaha dikarenakan perilaku buruk pembeli. Dalam kasus pelaku usaha yang mengalami kerugian masih sedikit sekali aturan yang mengatur dan menjamin hak-hanya sekaligus tindakan seperti apa yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, perlu tindak lanjut dari UU Perlindungan Konsumen yang selanjutnya dapat mengatur bagaimana mekanisme lanjutan ketika penjual mengalami kerugian yang disebabkan oleh pembeli.
Co-Authors Agatha, Gusti Ayu Shellomitha Astawa, Ni Made Ayu Gita Lestari Barbara, Iolana Marta Cahyani, Anak Agung Mira Dewi, I Gusti Agung Ayu Kade Ita Puspita Diamanta, Dewa Putu Hong, Tan Jian Israel, Xavier Lausdeo Kirana, Kadek Mahadina Krisna Putri, Anak Agung Ayu Cintya Maharani, Putu Ayu Cintya Mahendra, Komang Yoga Maheswari, Kanisa Paramesti Ni Ketut Supasti Dharmawan Ontong, Giacintha Viona Paramita, Ida Ayu Nyoman Citra Winda Pertiwi, Anggie Aprilia Putra, Dharma Santana Putra, I Kadek Dwika Mahotama Putra, I Putu Gede Indra Pradana Putri, Kadek Githa Nirmala Putri, Putu Kiki Amylia Putu Aras Samsithawrati Ramadhani, Sandi Nico Rasong, David George Conqueror Samudra, Gilbert Febrian Nata Sawitri, Dewa Ayu Dian Setiadewi, Angelia Ayu Siahaan, Daniela Aryanda Suprapto, Josephine Sutrisna, Pande Putu Nugrahita Prameswari Wipascitananda, I Gusti Ngurah Agung