<![CDATA[Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Penerapapan E-government ini penting untuk membantu pemerintah memberikan public service. Tuntutan untuk transparan dan akuntabel akhirnya menjadi E-government sebagai syarat kunci agar kualitas good Governance tidak sekedar teori di atas kertas. Sehingga instansi pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah wajib untuk menerapkan penggunaan sistem informasi dan teknologi secara masif. Implementasi E-government di daerah juga sejalan dengan tuntutan regulasi pemerintah pusat yang konsen terhadap pengembangan pelayanan berbasis digital. Penelitian ini berfokus kepada peran atau model kepemimpinan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sehingga penelitian ini hanya konsen di dalam instansi pemerintah di Kantor Kecamatan Ndona.Hasil dari penelitian ditemukan bahwa Model Kontigensi Fiedler pertama Leader Member Relationship adalah model kepemimpinan yang paling dibutuhkan dalam mekanisme Public Service dengan data 60% sangat setuju dan 40% setuju terkait model ini yang mengedepankan demokrasi sebagai pilar pelayanan. Model kepemimpinan dilakukan melalu nilai-nilai demokrasi. Kedua, yaitu model kepemimpinan Degree Of Task Structure ditemukan hasil penelitian bahwa 80% sangat setuju dan 20% kurang setuju. Artinya model kepemimpinan berdasarkan garis komando masih relevan di birokrasi pemerintahan. Sehingga segala tugas dan tanggung jawab dilakukan berdasarkan TUPOKSI. Agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan kebijakan maupun melaksanakan kebijakan. Ketiga yaitu Leader Position Power ditemukan hasil penelitian bahwa 40% sangat tidak setuju, 40% setuju dan 20%sangat setuju. Artinya model kepemimpinan ini kurang disukai oleh aparat pemerintah dikarenakan model ini cenderung otoriter dan lebih mengedepankan keegoisan seorang pemimpin.]]>
Copyrights © 2024
