Garuda - Garba Rujukan Digital

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bumdes Dile dalam Pengelolahan Unit-Unit Usaha Darma Saputra, Fidentus Didakus
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Tidak berjalannya unit usaha BUMDes tentunya sangat dipenagruhi oleh bermacam-macam faktor. Baik secara internal maupun eksternal. Faktor-faktor pengahambat itulah yang membuat BUMDes Dile mengalami kemacetan selama beberapa tahun terakhir semenjak dibentuk tahun 2016. Unit usaha yang masih eksis hanyalah unit usaha sewa tenda dan kursi. Sedangkan kedua unit usaha lain mengalami kendala. Peneliti sangat menfukuskan perhatian kepada faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja BUMDes Dile. Penulis melakukan kajian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan Kinerja Bumdes Dile Dalam Implementasi Program Unit Usaha. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pemilihan subyek adalah teknik purposive. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah dilakukan secara interaktif terdiri dari reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan conclusion Drawing/Verification. BUMDes Dile tidak berjalan dikarenakan beberapa faktor, yaitu kapasitas sumber daya manusia yang tidak maksimal dalam mengelola dikarenakan masih terdapat persoalan internal yang belum selesai. Persoalan internal itu adalah SK pengurus yang belum dibuat, sehingga pengurus kehilangan legitimasi dari masyarakat. Pelaporan pelaksanaan program yang tidak di buat dari tahun 2018 sampai sekarang. Dan pelaksanaan peningkatan keterampilan pengurus melalui DIKLAT yang tidak efektif dan efisien. Semua temuan ini kemudian mempengaruhi kinerja BUMDes Dile yan mengalami penurunan kualitas dari tahun ke tahun.

Agensi Penenun Menghadapi Kebijakan Pembatasan Penggunaan Tenun Ikat Untuk Urusan Adat di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur Petronela Somi Kedan; Fidentus Didakus Darma Saputra
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Kewatek biasanya digunakan untuk menyebut sarung tenun yang biasa dipakai oleh perempuan dan Nowin atau Kremot adalah sebutan untuk sarung tenun yang biasa digunakan oleh laki-laki. Kewatek digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan juga untuk kegiatan-kegiatan adat yang hampir setiap tahun diselenggarakan. Tokoh masyarakat bersama beberapa tokoh adat dan pemerintah memproduksi kebijakan untuk membatasi penggunaan Kewatek dalam urusan adat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendalami latar belakang dari kebijakan pembatasan Kewatek, mengelaborasi agensi penenun menghadapi kebijakan pembatasan dan meneliti dampak yang di hadapi masyarakat Adonara dari pembatasan tenun ini. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan berorientasi aktor (actor oriented approach). Hasil penelitian menemukan tiga dampak kebijakan pembatasan penggunaan Kewatek untuk urusan adat yaitu pada penurunan pendapatan para penenun, degradasi pengetahuan lokal terkait Kewatek dan distorsi relasi sosial. Agensi penenun dalam menghadapi pembatasan penggunaan Kewatek untuk urusan adat terlihat dari kemampuan penenun untuk terus meregenerasi keterampilan menenun secara ototidak, menjual tenun menggunakan relasi dengan menjaga kualitas dan adaptasi mekanisme penentuan harga dan pembayaran serta memanfaatkan mekanisme adat penggunaan Kewatek untuk urusan adat berdasarkan catatan.

MODEL KEPEMIMPINAN KONTIGENSI FIEDLER DALAM PENERAPAN E-GOVERNMENT Fidentus Didakus Darma Saputra
Jurnal Dialektika Politik Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Dialektika Politik
Publisher : STISIP Widyapuri Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37949/jdp.v8i1.95

The utilisation of information and communication technology in government processes to improve the efficiency, effectiveness, transparency and accountability of governance. The application of E-government is important to help the government provide public services. The demand for transparency and accountability has finally become E-government as a key requirement so that the quality of good governance is not just a theory on paper. So that government agencies from the central to the regional level are obliged to implement the use of information systems and technology on a massive scale. The implementation of E-government in the regions is also in line with the demands of central government regulations that are concerned with the development of digital-based services. This research focuses on the role or model of government leadership. This research uses descriptive qualitative research methods. The results of the study found that the first Fiedler Contingency Model Leader Member Relationship is the most needed leadership model in the Public Service mechanism with data 60% strongly agree and 40% agree regarding this model which prioritises democracy as a pillar of service. The leadership model is carried out through democratic values. Second, the Degree Of Task Structure leadership model found that 80% strongly agree and 20% disagree. This means that the leadership model based on command lines is still relevant in the government bureaucracy. So that all duties and responsibilities are carried out based on TUPOKSI. So that there are no mistakes in providing policies or implementing policies. Third, namely Leader Position Power, the results showed that 40% strongly disagreed, 40% agreed and 20% strongly agreed. This means that this leadership model is less favoured by government officials because this model tends to be authoritarian and prioritise the selfishness of a leader.

ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PROSES PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA Maria Oktavianus Bupu1; Fidentus Didakus Darma Saputra
Jurnal Dialektika Politik Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Dialektika Politik
Publisher : STISIP Widyapuri Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37949/jdp.v8i1.96

Mbomba Village is one of 158 villages in Ende Regency that participated in the 2019 simultaneous village head elections. On 29 January 2019, the village head election took place in Mbomba Village. The stage examined is the preparation stage. There are several processes in the preparation stage, namely notification of the end of the term of office, village head election committee, proposed election cost plan and determination of voters. Through the Proposed Election Cost Plan, the budget for the implementation of the village head election obtained from the regency is 10,000,000 and its allocation and use is by a team from the regency. For funds originating from the Village Fund Budget (ADD) of Rp.5,000,000, the budget is also included in the 2019 RKPDes. This research focuses on analysing the Good Governance concept approach to the implementation of the Pilkades preparation process. This research uses a qualitative method, so that the research conducted seeks to describe the facts in the field. Based on the concept raised to analyse the implementation of the Pilkades preparation process, the Good Governance concept contains several key indicators, namely accountability, participation, and transparency. The first research result is Accountability, where it was found that the notification of the end of the term of office according to the rules before six months was not delivered. This was due to the BPD's term of office ending at the same time as the village head's term of office. Whereas before the end of the term the letter should have been delivered. The second is participation in the formation of the Pilkades committee. It was found that the formation process was only represented by some members of the community. Whereas all components of the community should be involved. Third, transparency related to information on the selection of the Pilkades committee was not publicly disclosed. This is because the BPD has selected individuals who have the potential to become the committee.

MODEL KEPEMIMPINAN KONTIGENSI FIEDLER DALAM PENERAPAN E-GOVERMENT Didakus Darma Saputra, Fidentus
TheJournalish: Social and Government Vol. 5 No. 1 (2024): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v5i1.695

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Penerapapan E-government ini penting untuk membantu pemerintah memberikan public service. Tuntutan untuk transparan dan akuntabel akhirnya menjadi E-government sebagai syarat kunci agar kualitas good Governance tidak sekedar teori di atas kertas. Sehingga instansi pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah wajib untuk menerapkan penggunaan sistem informasi dan teknologi secara masif. Implementasi E-government di daerah juga sejalan dengan tuntutan regulasi pemerintah pusat yang konsen terhadap pengembangan pelayanan berbasis digital. Penelitian ini berfokus kepada peran atau model kepemimpinan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sehingga penelitian ini hanya konsen di dalam instansi pemerintah di Kantor Kecamatan Ndona.Hasil dari penelitian ditemukan bahwa Model Kontigensi Fiedler pertama Leader Member Relationship adalah model kepemimpinan yang paling dibutuhkan dalam mekanisme Public Service dengan data 60% sangat setuju dan 40% setuju terkait model ini yang mengedepankan demokrasi sebagai pilar pelayanan. Model kepemimpinan dilakukan melalu nilai-nilai demokrasi. Kedua, yaitu model kepemimpinan Degree Of Task Structure ditemukan hasil penelitian bahwa 80% sangat setuju dan 20% kurang setuju. Artinya model kepemimpinan berdasarkan garis komando masih relevan di birokrasi pemerintahan. Sehingga segala tugas dan tanggung jawab dilakukan berdasarkan TUPOKSI. Agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan kebijakan maupun melaksanakan kebijakan. Ketiga yaitu Leader Position Power ditemukan hasil penelitian bahwa 40% sangat tidak setuju, 40% setuju dan 20%sangat setuju. Artinya model kepemimpinan ini kurang disukai oleh aparat pemerintah dikarenakan model ini cenderung otoriter dan lebih mengedepankan keegoisan seorang pemimpin.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search