<![CDATA[Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni guna megetahui perlindungan hukum bagi pejabat yang didakwa melakukan perdagangan pengaruh ataupun Trading in Influence yang dirinya sendiri tidak mengetahui kalua pengaruhnya diperdagangkan orang dengan secara sengaja dan tak bertanggungjawab, tentunya dengan berpedoman kepada article 18 United Nation Convention Against Corruption yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan nited Nation Convention Against Corruption menjadi Undang-Undang. Metode penelitian yang dipergunakan paada penelitian ini yakni yuridis normative, melalui pendekatan analisis, ketetapan undang - undang dan comparative (perbandingan) dengan beberapa negara. Hasil dari penelitian ini penulis simpulakan bahwa dalam hal perlindungan hukum yang bisa dijamin pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia terhadap kasus trading in influence ini yaitu: Proses Praperadilan, Persidangan Biasa, dan Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa. The objective of this research is to explore the legal safeguards available to officials accused of engaging in influence peddling without their own knowledge of the intentional and irresponsible trading of their influence. This exploration is grounded in Article 18 of the United Nations Convention Against Corruption, which was incorporated into Law Number 7 of 2006 in Indonesia. The research adopts a normative juridical approach, employing analytical, statutory, and comparative methodologies across various jurisdictions. The findings suggest that under the Indonesian Criminal Procedure Code, legal protection for cases of influence peddling encompasses pretrial proceedings, regular trials, as well as ordinary and extraordinary legal remedies.]]>
Copyrights © 2024
