Garuda - Garba Rujukan Digital

PERTANGGUNGJAWABAN CALON LEGISLATIF ATAS TINDAK PIDANA MONEY POLITICS DALAM PEMILIHAN UMUM Sapanca, I Made Satriya Bitananda; Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i10.p3

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tanggung jawab caleg pemilu Indonesia terhadap pelaku kejahatan politik uang dari perspektif undang-undang pemilu dan upaya pemerintah untuk memberantas kejahatan politik uang. Metode penelitian makalah ini adalah penelitian yuridis normatif, memilah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil kajian, pelaku yang terbukti melakukan praktik politik uang dalam pemilu akan dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang pemilu. Dalam pelaksanaannya yang dikenakan sanksi bukan hanya pelaku yang memberikan imbalan ataupun mejanjikan suatu materi namun masyarat yang menerima imbalan tersebut juga dapat dikenakan sanksi yang berlaku. Hingga saat ini, pemerintah dalam usahanya untuk dapat menganggulangi tindak pidana ini, telah melalukan upaya-upaya demi menghadirkan pejabat-pejabatt yang berkualitas. Kata Kunci: Pertanggngajwaban, Money Politic, Pemilihan Umum. ABSTRACT The purpose of The purpose of this study is to identify the responsibility of Indonesian election candidates for money politics crimes from the perspective of the election law and the government's efforts to eradicate money politics crimes. The research method of this paper is normative juridical research, sorting out the primary and secondary legal materials related to this research. Based on the results of the study, perpetrators who are proven to practice money politics in elections will be subject to sanctions based on the election law. In its implementation, those who are subject to sanctions are not only the perpetrators who provide rewards or promise material, but the people who receive these rewards can also be subject to applicable sanctions. Until now, the government in its efforts to be able to overcome this crime has made efforts to bring in quality officials. Keywords: Accountability, Money Politics, General Elections.

PENJATUHAN PIDANA PENJARA BAGI ANAK SEBAGAI KURIR NARKOBA Prasetya, Ngurah Oky Wira; Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 08 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i08.p4

ABSTRAK Tujuan dari penulisan artikel ini adalah diharapkan dapat melihat bentuk penegakan hukum jika ada seorang anak atau remaja sebagai media pengantar perantara narkoba. Hal ini jelas bertentangan/melanggar UU NO. 35 tahun 2009 (Narkotika). Dimana narkoba sendiri semacam zat bahan berbahaya serta mampu mempengaruhi kondisi jiwa/psikologi seseorang. Lalu UU No. 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak ini memuat pengaturan terkait bagaimana serta apa yag menjadi ganjaran sesuai kepada orang dibawah umur yang berurusan dengan tindakan pidana. Metode Penelitian yakni penulisan Normatif yakni penelitian hukum yang meneliti dengan data sekunder. Sehingga perlu diteliti terkait penegakan hukum terkait penerapan ganjaran yuridis pada seorang dibawah umur menjadi kurir narkoba. Hasil dari studi ini untuk anak yang menjadi kurir tersebut untuk saat ini akan diberikan keadilan restorative yaitu diversi. Kata kunci : Pidana Anak, Pidana Penjara, Narkoba ABSTRACT The purpose of writing this article is, hoped that we can see the form of law enforcement if there is a child or teenager as a medium of delivery for drug intermediaries. This clearly contradicts/violates Law NO. 35 of 2009 (Narcotics). Where drugs themselves are a kind of dangerous substance and can affect a person's mental/psychological condition. Then Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System contains regulations regarding how and what is the appropriate reward for minors who are involved in criminal acts. The research method is normative writing, namely legal research that examines with secondary data. So it needs to be researched regarding law enforcement regarding the application of juridical rewards to underage people who become drug couriers. The results of this study are that children who are couriers will now be given restorative justice, namely diversion. Key Words : Child Criminal, Imprisonment, Drugs, Child

HARMONISASI HUKUM SUAP PASIF DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA Kusuma Wardana, Anak Agung Made Agung; Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v13.i1.p2

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami terkait pengaturan dan harmonisasi pengaturan suap pasif dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Selain itu ditujukan untuk memberikan wawasan tentang penanganan perkara suap pasif berdasar pada sistem peradilan pidana. Praktik suap seringkali terjadi dan bahkan sudah berlangsung sejak lama di masyarakat. Pihak yang diberi suap pada umunya adalah seorang pejabat atau orang penting dengan maksud meminta kemudahan/keuntungan sehingga penerima suap harus melanggar kewajibannya dengan melakukan hal-hal diluar norma serta tanggungjawab jabatannya. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif untuk menelaah persoalan yang diangkat. Guna mempertajam analisis, menggnakan perpektif perundang-undangan, konseptual, dan membandingkan suatu peritiwa hukum yang terjadi (pendekatan perbandingan) sebagai bahan pendekatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi tumpang tindih pengaturan suap pasif. Untuk mengatasi hal tersebut diperlkuan harmonisasi secara vertikal maupun horizintal untuk menyelaraskan aturan. Jika keselarasan ini tercipta dengan mengedepankan penegakan hukum oleh setiap sub sistem dalam sistem peradilan pidana maka mampu mewujudkan kepastian serta kesepandingan hukum. Namun, ketentuan suap pasif dalam RKUHP perlu diubah dengan memperluas sikap batin berupa sebagian kesengajaan dan sebagian kealpaan (pro parte dolus pro parte culpa) dan kriminalisasi perbuatan permintaan suap yang dilakukan oleh pejabat publik. Kata Kunci: Harmonisasi Hukum, Suap Pasif, Tindak Pidana Korupsi. ABSTRACT The purpose of this research is to know and understand the regulations and harmonization of passive bribery regulations in Law No. 20 of 2001. In addition, it is intended to provide insight into the handling of passive bribery cases based on the criminal justice system. The practice of bribery occurs frequently in society and has been going on for a long time. The party who receives a bribe is usually an official or an important person with the intention of asking for a favor/benefit so that the recipient of the bribe must violate his obligations by doing things outside the norms and responsibilities of his position. This research uses the normative legal method to study the issues raised. In order to sharpen the analysis, it uses legal, conceptual and comparative perspectives of a legal event that occurs (comparative approach) as an approach material. The results show that there is an overlap in the regulation of passive bribery. To overcome this, vertical and horizontal harmonization is needed to harmonize the rules. If this harmony is created by prioritizing law enforcement by each subsystem in the criminal justice system, it will be able to realize legal certainty and equality. However, the provisions on passive bribery in the Criminal Code need to be amended by broadening the inner attitude in the form of partial intent and partial negligence (pro parte dolus pro parte culpa) and criminalizing the act of soliciting bribes from public officials. Keywords: Legal Harmonization, Passive Bribery, Corruption Crime.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCATUTAN IDENTITAS OLEH PARTAI POLITIK Mahaputra, I Made Gede Raharja; Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 12 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i12.p3

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah dimana penulis mengkaji seperti apakah pertanggungjawaban pidana bagi partai politik yang menyalahgunakan Data Pribadi untuk menguntungkan Partai tersebut dalam Pemilian Umum, Metode Penelitian yang digunakan yaitu Metode Penelitian Hukum Normatif yang berfokus metode pengkajian hukum yang berdasarkan analisisnya pada suatu undang-undang yang sedang berlaku dan relevan dengan masalah hukum yang menjadi fokusnya, pendekatan yang dipakai untuk melaksanakan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis, serta pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini dimana dapat diketahui bahwa pengaturan terkait data pribadi di Indonesia telah diatur dalam UU ITE. Pertanggungjawaban pidana terkait pencatutan identitas oleh partai politik diatur dalam pasal 520 dan pasal 544 Undang-Undang Pemilu dan pasal 67-73 UU perlindungan data pribadi. Kata Kunci: Pemilu, Perlindungan, Data Pribadi, Partai Politik ABSTRACT The purpose of writing this research is where the author examines what criminal liability is like for political parties who misuse personal data to benefit the party in general elections. The research method used is the Normative Legal Research Method which focuses on legal study methods based on analysis of a law. currently in force and relevant to the legal issues that are the focus, the approaches used to carry out this research are a statutory approach, an analytical approach, and a case study approach. The results of this research show that regulations regarding personal data in Indonesia are regulated in the ITE Law. Criminal liability related to identity harvesting by political parties is regulated in articles 520 and 544 of the Election Law and articles 67-73 of the personal data protection law. Key Words: Elections, Protection, Personal Data, Political Parties

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN MELAKUKAN TINDAKAN ABORSI DITINJAU DARI UU NO 36 TAHUN 2009 Latif, Mohammad Fadli; Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 13 No 05 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2024.v13.i5.p2

Tujuan Pendalaman studi ini adalah untuk melihat pemidanaan yang sah bagi korban Pemerkosaan yang melakukan aborsi di tinjau dari UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi korban pemerkosaan yang berencana melakukan aborsi telah jelas diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan KUHP, terdapatnya pertentangan norma hukum dalam KUHP alam pasal 346-348 dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maka diterapkan aturan dari asas Lex Spesialist derograt Legi Generalis yang artinya “peraturan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan peraturan hukum yang bersifat umum” sebagai bentuk dari kepastian hukum terhadap korban pemerkosaan untuk mendapatkan perlindungan secara hukum Kata Kunci: Kepastian Hukum, Korban Pemerkosaan, Aborsi ABSTRACT The purpose of this study is to see the legal punishment for rape victims who have abortions in review of Law Number 36 of 2009 concerning health. This research uses normative legal research methods by reviewing laws and regulations. The results showed that legal certainty for rape victims who plan to have an abortion has been clearly regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health and the Criminal Code, there is a conflict of legal norms in the Criminal Code in articles 346-348 and Law No. 36 of 2009 concerning Health, the rules of the Lex Spesialist derograt Legi Generalis principle are applied, which means "special regulations can override general legal regulations" as form of legal certainty for rape victims to get legal protection Keywords: Legal certainty, Rape victim, Abortion.

EFEKTIVITAS APLIKASI SILON DALAM PENDAFTARAN BAKAL CALON DPRD PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN KLUNGKUNG Kusuma Wardhana, A A Gde Bagus Wijaya; Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 13 No 04 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2024.v13.i4.p3

ABSTRAK Tujuan dari penulisan studi ini adalah untuk mengkaji lebih dalam terkait bagaimana sistem pencalonan yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung dalam tahapan Pendaftaran Bakal Calon DPRD Kabupaten Klungkung yang menggunakan aplikasi dalam penerapan tahapan pemilihan umum. Metode Penelitian yang diguanakan penulis adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagiamana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil studi menunjukan dalam penggunaan aplikasi dalam melaksanakan tahapan pendaftaran bakal calon DPRD Kabupaten Klungkung lebih efektif dari pada melaksanakan pendaftaran bakal calon secara manual, yang dimana dalam penerapan sistem pencalonan tersebut terdapat aplikasi aplikasi yang menunjang kemudahan serta penyederhanaan dalam mengunggah dokumen yang diperlukan dari bakal calon yang akan di usung oleh partai politik peserta pemilu. Kata Kunci: Sistem Pencalonan, Pendaftaran, Bakal Calon. ABSTRACT The purpose of writing this study is to examine in more depth how the nomination system implemented by the Klungkung Regency General Election Commission in the Klungkung Regency DPRD Candidate Registration stage uses an application in implementing the general election stages. The research method used by the author is empirical juridical. Empirical juridical research is a legal research method that attempts to see law in a real sense or can be said to see and examine how law works in society. The results of the study show that the use of applications in carrying out the registration stages for Klungkung Regency DPRD candidates is more effective than carrying out manual registration of prospective candidates, where in implementing the nomination system there is an application that supports the ease of uploading the required documents from prospective candidates who will be selected. carried by the political parties participating in the election. Keywords: Nomination System, Registration, Prospective Candidates

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS Purnama, Adam Galih; Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 13 No 07 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2024.v13.i07.p02

Tujuan dari penulisan studi ini adalah untuk mengkaji lebih dalam terkait perlindungan hukum bagi tenaga kerja penyandang disabilitas yang seringkali dikucilkan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi penyandang disabilitas, khususnya untuk memastikan haknya atas pekerjaan. Dengan Studi Kasus ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait bagaimana langkah pemerintaah dalam memberikan hak bagi para penyandang disabilitas. Penelitian ini akan membahas terkait korelasi tenaga kerja penyandang disabilitas dan tanggung jawab perusahaan pada studi kasus UNIQLO. Penulis menggunakan model penelitian normatif dalam penelitian berikut. Jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan di bawah prinsip-prinsip panduan untuk mengevaluasi dan menggunakan sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, serta memanfaatkan berbagai persyaratan hukum. Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang didefinisikan oleh aturan yang berkaitan dengan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi individu dengan kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, sudah cukup Kata Kunci: Pemalsuan Tanda Tangan, Jaminan, Wanprestasi Debitur, Perjanjian Tidak Sah. The purpose of writing this study is to examine more deeply regarding legal protection for workers with disabilities who are often excluded from society. This is of course a challenge for persons with disabilities, especially to ensure their right to work. With this case study, it is hoped that it can provide information regarding how the government steps in providing rights for persons with disabilities. This research will discuss the correlation of workers with disabilities and corporate responsibility in the UNIQLO case study. The author uses a normative research model in the following research. This type of yuridis normative research is research conducted under guiding principles to evaluate and use reading sources related to the issues raised, as well as taking advantage of various legal requirements. The conclusion of this article is that various existing laws and regulations, defined by rules relating to the right to work for individuals with special needs or persons with disabilities, are sufficient. Key Words: Forgery of Signatures, Guarantees, Defaults on Debtors, Invalid Agreements.

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP KELUARGA DEKAT DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Bimantara, Anak Agung Martha; Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 13 No 02 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2024.v13.i2.p1

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum Tindak Pidana Pembunuhan terhadap keluarga dekat pada KUHP yang masih berlaku saat ini dan bagaimana pengaturannya dalam rangka pembaharuan hukum pidana melelalui pengesahan RKUHP dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil dalam pembahasan ini menunjukkan bahwa KUHP yang masih berlaku saat ini tidak membedakan ketentuan mengenai pemberatan pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap orang yang memiliki kedudukan khusus maupun mempunyai hubungan tertentu dengan pelaku. Terhadap korban dalam pembunuhan yang dilakukan tidaklah menjadi persoalan penting, walaupun tindak pidana tersebut ditujukan terhadap orang tua sendiri, pasangan, maupun anak. Hal baru muncul dalam KUHP yang baru saja disahkan. Ketentuan Pasal 458 ayat (2) secara khusus mengatur mengenai pemberatan pidana yang mana jika pembunuhan ini dilakukan terhadap orang tua, pasangan, maupun anaknya, memungkinkan untuk menambah penjatuhan pidana pokok sebanyak 1/3 (satu per tiga). Hal ini ditentukan sebagai hal yang memeberatkan dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa dengan adanya hubungan khusus antara pelaku kejahatan dengan korban yang merupakan keluarga dekatnya, yang seharusnya pelaku berkewajiban memberi pelindungan. Kata Kunci: Pembunuhan, Keluarga dekat, Pembaharuan Hukum Pidana ABSTRACT This journal aims to find out how the legal regulation for the Criminal Act of Murder against close relatives in the present Criminal Code and how the regulations are made in the context of reforming the criminal law through the legalization of the RKUHP by Undang-Undang Nomor 2023 concerning the Criminal Code. This paper uses a type of normative research with a statue approach method. The results of this study indicate that the current Criminal Code does not recognize provisions stating that a murderer will be subject to a more severe sentence for killing someone who has a certain position or has a special relationship with the murderer. Against the victims in the murders committed is not an important issue, even though the killings were committed against their own parents, spouses, or children. New things have appeared in the Criminal Code which has just been legalized. The provisions of Article 458 paragraph (2) specifically regulate aggravation if the crime of murder is committed against their a mother, father, wife, husband or child, the main penalty can be increased by 1/3 (one third). The aggravation of punishment in this provision is based on the consideration that with a special relationship between the murderer and the victim who is his close relatives, the murderer should have the responsibility to provide protection. Key Words: Murder, Close Relatives, Criminal Law Reform.

PERTANGUNGG JAWABAN HUKUM TERHADAP KORBAN ANAK DALAM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Angelina, Putu Dian; Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p11

Tujuan penulis jurnal ini adalah untuk menelaah pengaturan dan pertangungg jawaban pidana bagi pelaku kekerasan seksual yang menyebabkan anak menjadi terganggu untuk meraih masa depan. Kekerasan pada anak seringkali, masyarakat, terutama orang tua dan keluarga dengan anak kecil, merasa khawatir karena pelecehan seksual masih menjadi masalah yang kerap muncul saat ini. Dengan demikian, peranan orang tua dan keluarga sangat penting dalam mendeteksi tanda-tanda pelecehan atau kekerasan seksual pada anak. Dampak kekerasan seksual ini sangat luas, termasuk dampak kesehatan dan terutama dampak psikologis yang dapat berlanjut hingga dewasa. Anak dapat mengalami trauma, kehilangan kepercayaan pada orang dewasa, merasa tidak aman, dan merasa tidak berdaya. Meskipun dampak fisik mungkin tidak terlalu terlihat, dampak psikologisnya dapat sangat merusak. Oleh karena itu, peranan orang tua, keluarga, dan masyarakat dalam melindungi anak sangat penting, termasuk melalui sistem kesejahteraan sosial dan komunikasi yang terbuka agar anak dapat dibekali dan dilindungi dari potensi kejahatan tersebut serta membangun hubungan yang positif. ABSTRACT The aim of the authors of this journal is to examine criminal arrangements and accountability for perpetrators of sexual violence that cause children to be disturbed from achieving a future. Violence against children often makes people concerned, especially parents and families who have small children to be more vigilant. Sexual harassment is still a phenomenon that still occurs frequently these days. This is the role of parents, the family is very important to explore signs of children experiencing sexual harassment or violence. The impact experienced by children who received sexual violence is very long-lasting, besides having an impact on their health, another impact that is very influential is the impact on their mentality which will experience prolonged trauma or even until they are adults. Children will experience trauma as a result of sexual violence such as losing the child’s trust in adults, feeling insecure, sexually traumatized, and feeling helpless. Physically it may not bee to influential but mentally or psychologically it causes trauma and mental disorders that are not good. Here the role of parents, family, society is very important in providing protection for children, it is necessary to have a system, which includes a social welfare system for children and families. Communication is one of the solutions in preventing sexual violence that occurs in children, in addition to establishing communication so that a family can be open and harmonious with each other. Parents and families can provide protection to children through communication that exists between the two so that they can equip and protect children from lurking evil, create an attitude of openness, mutual respect, mutual respect and attitudes that support positive things done to children.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA GAUTAMA, PUTU GITHA CAESARA; Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The aim of writing the article is to find answers to questions regarding the criminal responsibility of children as perpetrators of terrorism in Indonesia and what the government's efforts are to prevent children from falling into criminal acts of terrorism. The research method applied is normative research, centered on the analysis of written legal documents such as laws, court decisions and legal expert opinions using the statute approach. The results show that children's criminal responsibility for terrorism cases is based on the SPPA Law. In the SPPA Law, Article 81 states "the prison sentence that can be imposed on minors is a maximum of ½ (one-half) of the maximum penalty of imprisonment for adults." and "if the criminal offense committed by the child is a criminal offense punishable by the death penalty or life imprisonment, the penalty imposed is a maximum imprisonment of 10 (ten) years." The government has also carried out preventive efforts as mandated by Article 43A paragraph (1) of the PTPT Law, which is carried out in 3 ways, namely national preparedness, counter-radicalization and de-radicalization. Furthermore, prevention of children is also carried out through PERMEN PPPA No. 7/2019 in primary, secondary and tertiary forms.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search