<![CDATA[Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat dibentuk dengan fokus pada pengelolaan Pasar Desa Cipeundeuy. Sejak tahun 2022, pengelolaan pasar dialihkan dari pemerintah desa ke BUMDes sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian ekonomi desa dan efisiensi pengelolaan aset desa. Namun, proses ini memunculkan berbagai masalah bagi para pedagang pasar, termasuk kenaikan biaya sewa kios yang signifikan, pemeliharaan fasilitas yang tidak optimal, dan kebijakan relokasi pasar yang memberatkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis proses problematisasi kebijakan tersebut melalui pendekatan What’s the Problem Represented to Be? (WPR), yang diperkenalkan oleh Bacchi, serta Teori Elit. WPR digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana masalah-masalah yang muncul diidentifikasi dan direpresentasikan dalam kebijakan pembentukan BUMDes, sementara Teori Elit digunakan untuk memahami peran aktor-aktor berkuasa dalam proses kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tujuan awal pembentukan BUMDes adalah meningkatkan efisiensi dan kemandirian pengelolaan aset desa, kebijakan ini lebih menguntungkan pemerintah desa dan kelompok elit lokal dibandingkan para pedagang. Kenaikan harga sewa kios yang drastis dan program relokasi pasar yang memberatkan pedagang menunjukkan ketidakseimbangan antara kebijakan yang diambil dan kepentingan pedagang pasar. Selain itu, jabatan dalam BUMDes cenderung didominasi oleh kepentingan politik lokal, mengabaikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga memunculkan dinamika kekuasaan lokal yang memperburuk keadaan. Penelitian ini penting karena memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana kebijakan publik yang terlihat baik di permukaan dapat memunculkan ketidakadilan bagi kelompok yang lebih lemah. Dengan menggunakan pendekatan WPR, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa kebijakan BUMDes di Desa Cipeundeuy bukan hanya masalah efisiensi pengelolaan aset desa, tetapi juga sarat dengan kepentingan politik elit lokal yang mengabaikan kesejahteraan masyarakat umum, khususnya para pedagang. Kesimpulan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi perbaikan kebijakan BUMDes ke depan, terutama dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan]]>
Copyrights © 2024
