Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.187
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Politic and Government Studies
Erowati, Dewi -
Unknown Affiliation
Arts Humanities

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
IMPLEMENTASI SISTEM PAJAK ONLINE DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA SEMARANG (Studi pada pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang) Vashya, Bivelly Anggitha; -, turtiantoro -; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Semarang City Government has made innovations while also utilizing EGovernment by implementing an online system for local tax collection in the City of Semarang, especially on taxes that are paid with a self-assessment system such as parking taxes. This research was conducted in order to find out and analyze the implementation of the online tax system in collecting local taxes in the parking tax sector at the Semarang City Regional Revenue Agency and to determine the supporting factors and inhibiting factors that influence the implementation of the online tax system in collecting local taxes on parking taxes in Semarang. Semarang city. This research is a type of qualitative research using a descriptive approach. The location of the research was carried out at the Regional Revenue Agency of Semarang City. The research subject of Semarang City Regional Revenue Agency and parking tax payers. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. While checking the validity of the data is done by using the triangulation method. The results of this study indicate that the implementation of local tax collection on parking taxes using an online system for monitoring, reporting, and payment has not been going well. The supporting factors of the implementation of local tax collection in the electronic system-based parking tax sector in Semarang City are adequate human resources and have a good understanding and attitude, adequate facilities and budget, the existence of SOPs and organizational structures as guidelines in carrying out their respective duties. Inhibiting factors such as the lack of socialization so that the lack of information received by parking taxpayers, software that often errors due to system differences, the limitations of inputting online tax payments due to differences in the cut off owned by the Semarang City Bapenda with the cut off owned by the taxpayer
PENERAPAN KONSEP WHAT’S THE PROBLEM REPRESENTED TO BE APPROACH DALAM PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA: STUDI KASUS PASAR DESA CIPEUNDEUY, KABUPATEN BANDUNG BARAT Manuel, Savanna Fransisca Sylvia; -, Fitriyah -; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat dibentuk dengan fokus pada pengelolaan Pasar Desa Cipeundeuy. Sejak tahun 2022, pengelolaan pasar dialihkan dari pemerintah desa ke BUMDes sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian ekonomi desa dan efisiensi pengelolaan aset desa. Namun, proses ini memunculkan berbagai masalah bagi para pedagang pasar, termasuk kenaikan biaya sewa kios yang signifikan, pemeliharaan fasilitas yang tidak optimal, dan kebijakan relokasi pasar yang memberatkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis proses problematisasi kebijakan tersebut melalui pendekatan What’s the Problem Represented to Be? (WPR), yang diperkenalkan oleh Bacchi, serta Teori Elit. WPR digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana masalah-masalah yang muncul diidentifikasi dan direpresentasikan dalam kebijakan pembentukan BUMDes, sementara Teori Elit digunakan untuk memahami peran aktor-aktor berkuasa dalam proses kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tujuan awal pembentukan BUMDes adalah meningkatkan efisiensi dan kemandirian pengelolaan aset desa, kebijakan ini lebih menguntungkan pemerintah desa dan kelompok elit lokal dibandingkan para pedagang. Kenaikan harga sewa kios yang drastis dan program relokasi pasar yang memberatkan pedagang menunjukkan ketidakseimbangan antara kebijakan yang diambil dan kepentingan pedagang pasar. Selain itu, jabatan dalam BUMDes cenderung didominasi oleh kepentingan politik lokal, mengabaikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga memunculkan dinamika kekuasaan lokal yang memperburuk keadaan. Penelitian ini penting karena memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana kebijakan publik yang terlihat baik di permukaan dapat memunculkan ketidakadilan bagi kelompok yang lebih lemah. Dengan menggunakan pendekatan WPR, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa kebijakan BUMDes di Desa Cipeundeuy bukan hanya masalah efisiensi pengelolaan aset desa, tetapi juga sarat dengan kepentingan politik elit lokal yang mengabaikan kesejahteraan masyarakat umum, khususnya para pedagang. Kesimpulan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi perbaikan kebijakan BUMDes ke depan, terutama dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan
Peran Pemerintah Kota Semarang dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Hidayah, Ulan -; -, Yuwanto -; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang pada tahun 2020 sebanyak 5.800 penyandang dan 3.191 dari jumlah tersebut masuk ke dalam DTKS, permasalahan ini yang coba diatasi lewat pemberdayaan. Penelitian ini membahas mengenai peran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik sekaligus orang tua penyandang disabilitas. Tujuan penelitian untuk menganalisis peran dan mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Semarang selaku OPD yang melaksanakan pemberdayaan penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas tahun 2022-2023. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peran Pemerintah Kota Semarang dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas dilaksanakan belum baik dikarenakan peran yang dijalankan peran kecil yang merepresentasikan Pemerintah Kota Semarang meliputi peran memfasilitasi berupa pemberian motivasi lewat bimbingan, fasilitasi pelatihan tetapi belum dilaksanakan monitoring dan belum ada pemberian dukungan. Peran edukasi dilakukan melalui pemberian keterampilan hempers kepada penyandang disabilitas fisik dan pelatihan ecoprint, gesek godong kepada orang tua serta pemberian informasi terkait pelatihan. Terakhir peran representasi dilakukan dengan jalinan kerjasama dengan pihak King Batik dan pelatih perseorangan. Faktor pendukung peran meliputi sosialisasi dan ketersediaan sumber daya berupa Sumber daya manusia dan prasarana. Faktor penghambat peran antara lain beban kerja pegawai yang bertambah akibat adanya pegawai lain yang merangkap jabatan di luar jabatan utama, ketersediaan pegawai, dan sikap serta keterbatasan akses masyarakat terhadap program dikarenakan sosialisasi yang terbatas hanya pada HIMIKS. Temuan penelitian bahwa pemberdayaan ekonomi yang dilakukan belum sampai pada pendampingan, pemberian modal, maupun pemasaran alhasil pemberdayaan yang dilakukan belum mencapai kemandirian. Kemudian ditinjau dari struktur dan fungsi organisasi, pemberdayaan ekonomi ini diletakkan di bagian kecil di bidang rehabilitasi sosial dengan struktur yang kecil dan merepresentasikan peran yang besar membuat pelaksanaan fungsinya masih belum optimal serta dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara
IMPLEMENTATION OF JAKLAPOR AS A DIGITAL PUBLIC COMPLAINT SERVICE ON THE QUALITY OF PUBLIC SERVICES OF DKI JAKARTA Ralina, Aribah Shafa; Manar, Dzunuwanus Ghulam; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DKI Jakarta with over 11 million residents, faces a growing need for efficient public services in the digital age. One key area is handling public complaints. To address this, the DKI Jakarta Provincial Government established JAKI under the President Instruction No.3 of 2003 concerning National Policies and Strategies for E-Government Development and the Presidential Regulation No.95 of 2018 concerning Electronic Based Government Systems. This research aims to discuss the implementation of JAKI as a digital public complaint service on the quality of public services in DKI Jakarta. This research tries to determine if in fact JakLapor, a feature of JAKI, has run optimally as a digital public complaint service. The research was conducted using a qualitative approach. Data collection was obtained through in-depth interviews with 4 staffs of Jakarta Smart City and 5 citizens of DKI Jakarta and through document analysis comprising of papers, books, journals and articles.. Data collection techniques include data analysis and interpretation, data reduction and data presentation. From the research that has been done, there is a result that the implementation of JakLapor has achieved succession in several criteria as seen from the benefits felt by the citizens of DKI Jakarta, the implementing and supervising actors adhering to the Standard Operating Procedures (SOP) regulated in the Decree of the Regional Secretary No.99 of 2022 and functioning in accordance to the relevant regulations, the resources deemed sufficient both financial and human resources, the institution and regime characteristics of JakLapor have also been deemed in accordance to the Governor Regulation No.144 of 2019 and Decree of the Regional Secretary no.99 of 2022. However, there are several setbacks in the running of JakLapor such as the bureaucratic mismatch between the government and the private sectors and the limitation of citizen participation due to the lack of socialization. Furthermore, there are several recommendations to be noted which are to improve communication between government departments and to conduct more thorough socializations
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2023 DI KOTA SEMARANG Nasution, Muhammad Reza Aulia; Erowati, Dewi -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Kota Layak Anak tahun 2023 di Kota Semarang dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan publik oleh Donald Van Metter dan Van Horn. Dengan mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan, termasuk studi-studi tentang keberhasilan implementasi kebijakan serupa serta kendala yang dihadapi, penelitian ini memperluas pemahaman tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk dokumen kebijakan, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan observasi lapangan. Analisis data dilakukan dengan merujuk pada indikatorindikator kunci yang dikemukakan dalam Model Implementasi Kebijakan. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang dalam menerapkan Kebijakan Kota Layak Anak, mulai dari kurangnya sumber daya hingga kendala komunikasi antar lembaga terkait
Analisis Permasalahan Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan PT Dompet Anak Bangsa dalam Pemanfaatan Layanan dan Penerimaan Pembayaran Uang Elektronik Melalui Go-Pay (Studi Penelitian: Pada Bus Rapid Transit Trans Semarang) Nurmayasari, Alfina -; Erowati, Dewi -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta merupakan salah satu strategi untuk mengatasi keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah sehingga tujuan pembangunan dan pengoptimalan pelayanan publik tetap tercapai. Namun, dalam keberjalananya tidak jarang ditemui berbagai kendala atau permasalahan yang dapat menghambat pengoptimalan hasil dari kerjasama. Penelitian tentang analisis permasalahan kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT Dompet Anak Bangsa dalam Pemanfaatan Layanan dan Penerimaan Pembayaran Uang Elektronik melalui Go-Pay di BRT Trans Semarang bertujuan untuk menganalisis tiga poin utama yaitu bagaimana permasalahan yang terjadi, dampak, dan upaya mengatasi permasalahan tersebut. Teori yang digunakan untuk mengalisis penelitian ini adalah teori Public Private Partenership dari Kurniadi dengan melihat tiga aspek utama yaitu kepastian hukum, kelembagaan, dan kemampuan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunaan data primer dan sekunder melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Triangulasi digunakan untuk melakukan pengecekan atau pembandingan data untuk memastikan keabsahannya. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dan PT Dompet Anak Bangsa jika dilihat dari aspek Kepastian Hukum, permasalahan yang terjadi adalah tidak diperbaharuinya MoU dan jangka waktu dari MoU dan PKS berbeda. Hal tersebut disebabkan karena ketidak pastian hukum pada peraturan terkait. Dampaknya adalah kerjasama tersebut tidak memiliki payung hukum dan upaya yang harus dilakukan adalah melakukan perbaikan pada peraturan sebelumnya. Sementara dari aspek kelembagaan, permasalahan berkaitan dengan tidak adanya kelembagaan khusus, pengawasan tidak dilakukan dengan sistematis, dan tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban dalam pengelolaan majamenen aset. Masalah tersebut disebabkan karena tidak adanya tim pengawasan dan pengendalian. Dampaknya, pemenuhan hak dan kewajiban tidak dijalankan dengan baik. Dalam aspek kemampuan pemerintah, permasalahan yang terjadi adalah buruknya komunikasi dan negosiasi yang disebebakan karena pemerintah tidak ahli dalam hal tersebut. Dampaknya kepentingan pemerintah tidak dapat teradvokasikan dengan baik dan upaya yang harus dilakukan adalah menyusun strategi negosiasi
PERBANDINGAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) ERA BASUKI TJAHAJA PURNAMA DAN ERA ANIES BASWEDAN DI KELURAHAN SENAYAN KECAMATAN KEBAYORAN BARU Manning, Victoria Albertine; -, supratiwi -; Erowati, dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi pada aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat harus berkualitas dan mampu mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut mampu dibuktikan oleh Kelurahan Senayan dengan berhasil meraih beberapa penghargaan PTSP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan PTSP pada era Ahok dan era Anies di Kelurahan Senayan, serta faktor pendukung dan penghambat dari kedua era tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta menggunakan data primer dan sekunder. Lokasi penelitian berada di Kantor PTSP Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Metode pengumpulan data meliputi teknik wawancara dengan Lurah Senayan, Kepala PTSP dan Petugas Kelurahan Senayan serta Warga Kelurahan Senayan, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Anies Baswedan telah berhasil memenuhi lima aspek pelayanan publik dan good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, serta reponsivitas. Pada era Ahok, aspek reponsivitas belum berjalan dengan baik dan untuk aspek transparansi, akuntabilita, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi ditemukan hasil yang positif. Transparansi dan peningkatan fasilitas menjadi faktor pendukung, sedangkan responsivitas dan kendala teknologi menjadi hambatan dalam PTSP era Ahok. Faktor pendukung pada era Anies adalah inovasi teknologi dan responsivitas yang baik, sementara itu masalah integrasi sistem dan keterbatasan SDM menjadi hambatan. Rekomendasi yang diberikan yaitu pelatihan penggunaan teknologi bagi petugas PTSP, inovasi aplikasi perizinan, dan kaderisasi pada pergantian petugas
PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA BAHARI MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DI SELANGAN CITY KOTA BONTANG Tiara, Hawa Aurahma; Erowati, dewi -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pengembangan kampung wisata berbasis collaborative governance di Selangan City sebagai destinasi wisata bahari di Kota Bontang. Paradigma kolaborasi dapat berkembang karena pemerintah bukan hanya satu-satunya aktor dalam pembangunan yang memengaruhi pengembangan salah satu kampung wisata bahari dan penelitian ini difokuskan pada kolaborasi antar stakeholder melalui pendekatan collaborative governance dengan beberapa aspek proses kolaborasi dan pengembangan ini direalisasikan melalui program CSR PT Badak LNG. Riset ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data yang dalam pengumpulannya dilakukan dengan wawancara dengan Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang, Staf (Corporate Social Responsibility) CSR PT. Badak LNG, dan masyarakat Kampung Selangan. memperhatikan beberapa aspek pada pendekatan collaborative governance serta diselaraskan dengan regulasi yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pengembangan tersebut sudah berjalan dengan lancar, namun pemerintah masih belum terlalu banyak berkontribusi secara aktif dengan memberikan daya dukung yang optimal dengan memfasilitasi dari segi pariwisata kepada masyarakat setempat seperti infrastruktur, sarana prasana umum yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Selangan City. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah untuk lebih aktif guna mengembangkan, berkontribusi, serta menjaga aktivitas pariwisata supaya bisa berjalan secara beriringan dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat
PENGEMBANGAN COMMUNITY BASED TOURISM DI DESA WISATA KRIKILAN, KECAMATAN KALIJAMBE, KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 Hartian, Muhammad Ifan; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengembangan community based tourism dan partisipasi masyarakat di Desa Wisata Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Wisata Krikilan, penggiat wisata Desa Krikilan, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sangiran, Pengelola Desa Wisata Krikilan, Pemerintah Desa Krikilan, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sragen. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan community based tourism di Desa Wisata Krikilan menggunakan 4 (empat) aspek oleh Suansri (2013), yaitu sumber daya alam dan budaya, organisasi masyarakat, manajemen, dan pembelajaran. Selain itu, juga menggunakan 3 (tiga) tahapan partisipasi masyarakat oleh Cohen & Uphoff, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Desa Wisata Krikilan mampu memelihara sumber daya alam dan budaya yang ada melalui pengembangan UMKM dari hasil bumi dan kegiatan kebudayaan yang rutin dilakukan di lingkungan Sangiran. Dalam aspek manajemen, masyarakat mempunyai skema pengelolaan desa wisata melalui lokakarya pangan dan pengrajin sekaligus menjadi salah satu aspek pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk mempelajari cara hidup lokal. Sedangkan, aspek organisasi masyarakat yang masih fleksibel, masyarakat Desa Krikilan belum memiliki norma yang spesifik mengatur keberjalanan desa wisata. Di sisi lain, partisipasi masyarakat berpengaruh dalam menentukan potensi desa wisata, mengelola balai ekonomi desa, dan rutin menyampaikan kritik dan saran kepada pengelola desa wisata di setiap agendanya
EVALUASI KEBIJAKAN "TUKA-TUKU PURBALINGGA" SEBAGAI MEDIA PEMASARAN UMKM DI KABUPATEN PURBALINGGA Prasetiyo, Ading Angga; -, Wijayanto -; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Purbalingga mengeluarkan kebijakan Tuka-Tuku Purbalingga yangmemiliki tujuan sebagai media pemasaran, memberikan fasilitas untuk pelaku usaha, danmewujudkan masyarakat yang mencintai produk lokal UMKM di Kabupaten Purbalingga.Selama keberjalanannya 5 tahun terakhir terdapat masalah seperti kebijakan tidak menyasarkepada seluruh pelaku UMKM, penjualan online yang stuck tidak mengalami peningkatan, danmotivasi pelaku UMKM yang rendah. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakanTuka Tuku Purbalingga dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatanstudi kasus. Informasi serta data yang didapatkan dilakukan dengan cara menggunakan teknikwawancara, dokumentasi, observasi. Kemudian wawancara dengan narasumber Kepala BidangUMKM, Koordinator Tuka Tuku, Admin Tuka Tuku, pelaku UMKM yang sudah tergabungdan yang belum tergabung, serta 3 masyarakat yang pernah membeli produk Tuka TukuPurbalingga. Untuk menunjang data penelitian, maka penelitian ini juga menggunakan studiliteratur yang didapatkan dari internet, jurnal, dan dokumen penting lainnya. Penelitian inimenggunakan indikator kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yaitu Efektivitas;Efisiensi; Kecukupan; Pemerataan; Responsivitas; Ketepatan. Hasil penelitian menunjukan 1)Efektivitas belum berhasil karena kebijakan ini hanya mengarah kepada UMKM yang mapansaja. 2) Kebijakan ini sudah Efisien karena keuntungan yang diperoleh lebih besar daripadabiaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan Tuka Tuku Purbalingga.3) Kecukupan belum berhasil karena perlu adanya SDM yang mempunyai pengetahuan dalamdigital marketing dan bisnis agar tercipta inovasi baru. 4) Pemerataan belum berhasil karenayang tergabung ke dalam Tuka-Tuku yang sudah lolos kurasi yang dilakukan oleh DinkopUKM Purbalingga hanya UMKM yang sudah mapan. 5) Responsovitas belum behasil karenakurangnya sosialisasi yang aktif dari Tuka Tuku agar informasinya sampai di lapisanmasyarakat Purbalingga dan pelaku usaha. 6) Ketapatan sudah berhasil dengan dibuktikanperubahan yang signifikan pelaku UMKM dari sebelum dan sesudah tergabung ke dalamkebijakan tersebut. Saran yang tepat untuk kebijakan Tuka-Tuku Purbalingga adalah DinkopUKM Purbalingga perlu melakukan pendalaman pemahaman terkait kebijakan Tuka Tukukepada pelaku UMKM agar memberi motivasi dan meningkatkan minat pelaku usaha, sertaperlu adanya keterbukaan akses informasi agar mudah dijangkau oleh pelaku UMKM danmasyarakat
Co-Authors -, Fitriyah - -, Supratiwi - -, Turtiantoro - -, Wijayanto - -, Yuwanto - Akira, El Thassqilani - Aprilianto, Panca Prasetio Arisanti, Fauzia Nisrina astuti, puji - Azhari, Balqis Khaylaryanda Bilhaq, Eqtadha - Dewi, Bunga Maha Diani, Resty Okta Dzunuwanus Ghulam Manar Farranajla, Fathya Naila Harja, Danu - Hartian, Muhammad Ifan Hidayah, Ulan - Kamil, Laila Shafia Adzandien Khairunnisa, Dafana - Kurniawan, Bagas - Laila Kholid Alfirdaus Mahendra, Dicka - Manning, Victoria Albertine Manuel, Savanna Fransisca Sylvia Marlina, Neny - Mufti, Dewanda - Munawaroh, Jauharotul - Nasution, Muhammad Reza Aulia Ningrum, Fatimah Kartika Nunik Retno Herawati Nurmayasari, Alfina - Prasetiyo, Ading Angga Putra, Ezra Rizky Putri, Civanda Adi Putri, Ghelfira Kuni Izzataqi Ralina, Aribah Shafa Renata, Azelia - Setiyono, Budi - Sunaringtyas, Karima Azzahra Talia, Nita - Teguh - Yuwono Tiara, Hawa Aurahma Vashya, Bivelly Anggitha Zahra, Naily Fairuz Zinta, Annisa Zahra