<![CDATA[Indonesia sebagai negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila menjamin kebebasan beragama setiap warga negaranya. Konstitusi UUD 1945 mengamanahkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memeluk dan menjalankan agamanya tanpa diskriminasi. Namun dalam praktiknya, terjadi kasus pelarangan ibadah haji bagi Jemaat Ahmadiyah yang dilakukan oleh Kementerian Agama sebagai otoritas pelaksana haji berdasarkan fatwa MUI, yang menyatakan bahwa Ahmadiyah bukan bagian dari Islam. Tulisan ini menghadirkan pembahasan tentang pelarangan haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama kepada Jemaat Ahmadiyah dalam perspektif kebebasan beragama Gus Dur. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Melalui pendekatan analisis, tulisan ini menyimpulkan bahwa setiap individu bebas untuk memilih dan melaksanakan ajaran agama. Pelarangan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama. oleh karena itu, membatalkan larangan haji merupakan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai HAM dan dapat menciptakan lingkungan yang menghargai keberagaman tanpa adanya diskriminasi.]]>
Copyrights © 2024
