<![CDATA[Artikel ini mendeskripsikan tentang pengesahan nikah atas pernikahan yang terjadi dengan wali muhakkam di pengadilan agama. Dalam fikih wali muhakkam diperbolehkan dan memiliki implikasi hukum disahkannya perkawinannya. Namun pengambilalihan pendapat fikih tentang wali muhakkam ini apabila dikaji dengan teori tujuan hukum, maka akan menyebabkan tujuan dari regulasi perundang-undangan tentang perkawinan akan tidak tercapai. Karena dengan pemahaman konvensional fikih wali muhakkam ini, masyarakat mendapatkan celah untuk sesukanya menikah sirri bahkan untuk pernikahan di bawah umur sekalipun. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primernya adalah UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Nomor 149/Pdt.P/2022/PA.Bjb. Penelitian ini menemukan bahwa pengesahan nikah atas pernikahan sirri dengan wali muhakkam dikabulkan oleh majelis hakim. Rekonstruksi yang penulis temukan adalah menyatakan bahwa pernikahan dengan wali muhakkam harus dianggap tidak sah dan permohonan atas pengesahan atas pernikahan tersebut patut untuk ditolak.]]>
Copyrights © 2024
