Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.727
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah Jurnal Muadalah DiH : Jurnal Ilmu Hukum SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Anterior Jurnal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Jurnal Hadratul Madaniyah Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Journal of Islamic Law JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) JHCLS Kawanua International Journal of Multicultural Studies Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman
Gusti Muzainah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
PRINSIP PRINSIP HUKUM KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT BANJAR Muzainah, Gusti
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 15 (2012)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v8i15.259

Abstract

ABSTRAKPrinsip-prinsip hukum kedudukan perempuan dalam hukum adat masyarakat Banjar terlihat pada norma-norma hukum yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembagian warisan pada “lembaga damai” dengan cara islah dan  faraid-islah.  Proses pada lembaga damai ini memperlihatkan bagaimana perempuan diakui kedudukannya sebagai ahli waris dan besarnya bagian warisannya. Penelitian bertujuan menemukan norma hukum waris dan prinsip prinsip hukum kedudukan perempuan dalam hukum waris adat masyarakat Banjar tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa norma hukum waris adat masyarakat Banjar terdapat dalam “lembaga damai” yaitu dilakukan dengan cara islah dan faraid islah, kedudukan hukum perempuan diakui sebagai ahli waris dan besarnya bagian bersifat relatif, yaitu bisa lebih besar dari laki-laki, bisa sama dengan laki-laki dan bisa lebih sedikit dari laki-laki.  Relatifnya bagian warisan tersebut ditemukan dalam penelitian adanya prinsip prinsip Ketuhanan, prinsip kemanfaatan dan prinsip keseimbangan yang semuanya bersandarkan pada dalil “maslahah mursalah”, sehingga hukum waris adat masyarakat Banjar tidak membedakan kedudukan hukum perempuan dengan kedudukan hukum laki-laki.Kata Kunci : Lembaga damai, islah dan faraid islah, prinsip Ketuhanan, kemanfaatan dan keseimbangan.
Prinsip Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar Muzainah, Gusti
Muadalah Vol 2, No 1 (2014): Perempuan dan Budaya
Publisher : IAIN Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jsga.v2i1.461

Abstract

The legal principles of women position in the Banjar community customary law are reflected from the legal norms used in the division of inheritance in lembaga damai  (peace institute) by means of peaceful settlement (islah /faraid islah). The process in the so called lembaga damai shows how women position is recognized as heir. This study is conducted to identify the legal norms of inheritance and the legal norms of women position in the Banjar community customary law.This study employs normative methods which data is drawn from primary, secondary and tertiary legal materials and from in depth interviews with the key informant. The result of the study shows that the Banjar legal norms on inheritance which is implemented in the lembaga damai is executed with peace settlement (islah/faraidh islah). Women are recognized as heir and their part of inheritance is relative—can be larger than men, can be equal to men, or can be less than men. This relative magnitude of inheritance indicates that the principle of divine, the principal of benefit and balance which it all rest on “maslahah mursalah” proposition are well applied.
DISHARMONISASI PROBLEM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI KABUPATEN KOTABARU MUZAINAH, GUSTI
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 15, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.252 KB) | DOI: 10.18592/syariah.v15i2.549

Abstract

This paper discusses the rules that con?ict with the higher, so the local regulations must be canceled. If the local law has been withdrawn, the local laws cannot be enforced and cannot be guided due to invalid. On the contrary, if the local legislation has not been canceled, then the local regulations have binding force or valid until cancellation. The urgency of norms con?ict resolution of that theory, based on the deepest layer of law that is the legal philosophy in mining activities in forest areas is precisely the Forestry Act rests the preservation of forests while the regency government was grounded in economic interests.
DISHARMONISASI PROBLEM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI KABUPATEN KOTABARU MUZAINAH, GUSTI
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 15, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.252 KB) | DOI: 10.18592/syariah.v15i2.549

Abstract

This paper discusses the rules that con?ict with the higher, so the local regulations must be canceled. If the local law has been withdrawn, the local laws cannot be enforced and cannot be guided due to invalid. On the contrary, if the local legislation has not been canceled, then the local regulations have binding force or valid until cancellation. The urgency of norms con?ict resolution of that theory, based on the deepest layer of law that is the legal philosophy in mining activities in forest areas is precisely the Forestry Act rests the preservation of forests while the regency government was grounded in economic interests.
Sistem Kewarisan pada Masyarakat Banjar Muzainah, Gusti; APHA, Journal Manager
Jurnal Hukum Adat Indonesia Vol 2 No 2 (2018): Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2023.133 KB) | DOI: 10.46816/jial.v2i2.36

Abstract

This study aims to explore the legal values that live in the Banjar community related to the inheritance system. This research is a normative legal research that is examining inheritance legal norms that live and apply in the Banjar community. The results of this study indicate that the inheritance system in the Banjar community is a mixed inheritance system between the individual system and the major system. In the process of inheritance involving Tuan Guru to ask for instructions on the distribution of his inheritance. On the basis of the instructions of Tuan Guru they conduct deliberation or islah. This situation in the Banjar community is to develop religious values into the values of customary law. In the implementation of the distribution of inheritance they prioritize deliberation, if not achieved, it will be forwarded to the religious court.
Prosiding Hukum Waris Menurut Adat di Indonesia Handayani, Emy; Sembiring, Rosnidar; Ginting, Sryani Br; Al Amruzi, HM Fahmi; Warjiyati, Sri; Sari, Zeti Nofita; Suprapto, Suprapto; Rato, Dominikus; Aseri, Muhsin; Hasan, Ahmadi; Aida, Nur; Wahidah, Wahidah; Marthin, Marthin; Salamah, Ummu; Ziyad, Ziyad; Muzainah, Gusti; Fidiyani, Rini; Pawana, Sekhar Chandra; APHA, Journal Manager
Jurnal Hukum Adat Indonesia 2021: Prosiding Webinar Hukum Waris Menurut Adat di Indonesia
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6031.397 KB) | DOI: 10.46816/jial.v0i0.37

Abstract

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Prosiding Webinar Asosiasi Pengajar Hukum Adat dengan Tema "Hukum Waris Menurut Adat di Indonesia" yang diselenggarakan Lembaga Studi Hukum Indonesia bekerjasama dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan APHA Indonesia dapat kami selesaikan. Webinar Nasional ini dibagi menjadi empat seri dalam 4 minggu, yaitu: Webinar seri 1 pada Minggu ke 1 Bulan Februari 2021 Webinar seri 2 pada Minggu ke 2 Bulan Februari 2021 Webinar seri 3 pada Minggu ke 3 Bulan Februari 2021 Webinar seri 4 pada Minggu ke 4 Bulan Februari 2021 Penyusunan prosiding ini dimaksudkan agar masyarakat luas dapat mengetahui dan memahami berbagai informasi terkait dengan penyelenggaraan seminar nasional tersebut. Informasi yang disajikan dalam prosiding ini meliputi berbagai perkembangan pelaksanaan hukum waris di beberapa daerah di Indonesia.
Pembagian Warisan Keluarga Ulama Palangka Raya Dalam Tinjauan Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar Gusti Muzainah; Syaikhu Syaikhu
Jurnal Hadratul Madaniyah Vol 7 No 1 (2020): Jurnal Hadratul Madaniyah
Publisher : ​Institute for Researches and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/jhm.v7i1.1598

Abstract

Diskursus mengenai hukum - terutama hukum kewarisan selalu menarik untuk dikaji, dalam hubungannya dengan kondisi sosio kultural masyarakat di Indonesia.Hal ini terjadi karena hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, maksudnya masing-masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri-sendiri.Setidaknya ada tiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yaitu: pertama, hukum kewarisan berdasarkan syari'at Islam, seperti tertuang dalam ilmu faraid kedua, hukum kewarisan adat yang sangat pluralistis keadaannya dan sifatnya tidak tertulis, dan ketiga, hukum kewarisan yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)/BW.Dari ketiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yang paling dominan dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam dan hukum adat. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam dengan berbagai suku yang sangat beragam, yang tentunya pelaksanaan pembagian harta warisan pun akan beragam pula sesuai dengan sistem kekeluargaan yang mereka anut, begitu juga dalam kewarisan masyarakat Banjar.
Moderation of Homosexual Fiqh in Indonesia: A Study of The Huzaemah Tahido Yanggo’s thought Ariyadi Ariyadi; Gusti Muzainah; Alfiandri Setiawan; Athoillah Islamy; Adib Susilo
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 7 No 2 November (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (775.918 KB) | DOI: 10.29240/jhi.v7i2.5462

Abstract

This study aims to identify the moderation of Huzaemah Tahido Yanggo's fiqh of the law of purity over homosexual acts. This is a qualitative research in the form of heirloom studies which uses a normative-philosophical approach. The paradigm of moderate fiqh conceptualized by M. Quraish Shihab becomes the theory of analysis. The results show that there is a paradigm basis for moderate fiqh in the construction of Huzaemah's fiqh on the law of purity over homosexual acts. This great conclusion can be seen from the following various aspects. The first aspect is the dimensions of the paradigm of fiqh al-maqashid and fiqh al-awlawiyat in the use of theological foundations that emphasize the realization of the benefit orientation of Islamic sharia, namely the regeneration of offspring (hifz al-nasl) and the protection of honor (hifz al-'ird). The second aspect is the paradigm pattern of fiqh al-muwazanat, and fiqh al-ma'alat in the basis of consideration of the impact of disease from a medical perspective, and violations of national legal norms in Indonesia. The pattern of the fiqh al-ma'alat paradigm can also be seen from Huzaemah's advice to the community and the government to realize preventive efforts, healing as well as rehabilitation and empowerment of homosexual actors to positive things. The theoretical implications of this study show that a holistic fiqh paradigm is needed in prohibiting homosexual acts, namely by involving multiple perspectives, such as medical, state norms, psychology and socio-cultural norms.
Legal Culture Hybridity of the South Kalimantan Malay-Chinese in the Division of Inheritance Firqah Annajiyah Mansyuroh; Ahmadi Hasan; Gusti Muzainah
Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 21 No. 1 (2022)
Publisher : Pascasarjana UIN ANTASARI Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/al-banjari.v21i1.6861

Abstract

Cultural negotiation is essential because the process always involves conflict and differences. Malay-Chinese is one of the minority groups in South Kalimantan. This study aims to find out how Malay-Chinese culture negotiates differences in the legal culture of inheritance distribution between Chinese customary law, Malay custom, and Islamic law. This research is empirical legal research conducted under an interdisciplinary umbrella. This type of research is field research or research, empirical law. In this study, the author uses a legal sociology approach or practical juridical approach, which is an approach that looks at the legal reality in society, and a legal anthropological approach. The research findings show that Malay-Chinese negotiates differences in Islamic values and religion by choosing or combining the two cultural values. The negotiation process is carried out by applying cultural values as they are ethnic and adapt to the cultural values of Malay Islam. This cultural negotiation process then builds a hybrid Malay-Chinese identity. Resistance, their hybridity is used to survive and to fight the dominant Malay Islamic cultural values.
ANALISIS PENENTUAN DISPENSASI PERNIKAHAN PADA PENGADILAN AGAMA DI KALIMANTAN SELATAN: Analysis Of The Determination Of Marriage Dispensation At The Religious Court In South Kalimantan St. Zubaidah; Fahmi Al amruzi; Gusti Muzainah
Anterior Jurnal Vol. 21 No. 3 (2022): Anterior Jurnal
Publisher : ​Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/anterior.v21i3.3596

Abstract

Dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mempersamakan batas minimal perkawinan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, semula 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Undang-Undang tersebut juga mengharuskan setiap permohonan dispensasi kawin terdapat alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sehingga hakim dapat mengabulkan atau menolak dispensasi perkawinan yang diajukan, termasuk dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analisis, baik data primer dan data sekunder, dengan lokasi penelitian Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sekian banyak permohonan perkara dispensasi kawin yang diajukan lebih banyak (mayoritas) mendapatkan penetapan dikabulkan. Konstruksi berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat terhadap UU Nomor 16 tahun 2019, terutama dalam hal penerapan ketentuan alasan mendesak, yang tidak hanya dimaknai telah terjadinya perbuatan zina ataupun perbuatan yang melanggar norma, namun harus dipahami mendesak dalam arti telah adanya kemampuan baik secara fisik maupun psikis, telah adanya kemampuan untuk bertanggung jawab, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera dapat terwujud. Upaya mekonstruksi ketentuan alasan mendesak dispensasi kawin, yaitu dengan mengubah dalam tataran normatif perundang-undangan dan pada tahadap praktis dalam putusan dan penetapan hakim. Kebutuhan tersebut paling tidak didasarkan pada kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, dan ekonomi.
Co-Authors Ahmad Subakir, Ahmad Ahmadi Hasan Ahmadi Hasan Ahmadi Hasan Al Amruzi, HM Fahmi al-Amruzi, M. Fahmi Alfiandri Setiawan Alias Azhar, Alias APHA, Journal Manager Ariyadi Athoillah Islamy Dominikus Rato Emy Handayani Fahmi Al amruzi Faridh, Miftah Firqah Annajiyah Mansyuroh Hafidzi, Anwar Jalaluddin Jalaluddin M. Fahmi Al Amruzi, M. Fahmi Mansyuroh, Firqah Annajiyah Marthin, Marthin Muhsin Aseri, Muhsin Munisah Munisah Nur Aida, Nur Nur Wakhidah Pawana, Sekhar Chandra Purwoko, Agus Rabiatul Adawiyah Rahadian, Mohammad Febry Raihanah Abdullah Rini Fidiyani Rosnidar Sembiring Sadiani Sri Warjiyati St. Zubaidah Suprapto Suprapto Susilo, Adib . Syaikhu Syaikhu Syaikhu Syaikhu, Syaikhu Ummu Salamah Musaddad Wahidah Wahidah Yusuf Setyadi Zeti Nofita Sari Ziyad, Ziyad