<![CDATA[Advokasi kebijakan merupakan proses yang dilakukan oleh masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan ataupun seluruh kegiatan di pemerintahan, dengan tujuan untuk membawa kebijakan publik yang sesuai dengan kehendak masyarakat banyak. Salah satunya adalah kebijakan atau kegiatan yang menyangkut tentang pelayanan publik. Seiring berjalannya waktu penyelenggaraan pelayanan publik belum berjalan dengan baik dan agak terkesan mempersulit masyarakat. Atas permasalahan itu, pemerintah membentuk Komisi Ombudsman Nasional yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang advokasi yang dilakukan oleh ombudsman dalam mengatasi mal administrasi di kota Padang Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa bentuk advokasi yang dilakukan oleh ombudsman perwakilan Sumatera Barat adalah membentuk masukan dan rekomendasi agar lebih baik dan melakukan perubahan terhadap kebijakan. Kendala yang dihadapi ombudsman adalah masih banyaknya masyarakat yang enggan untuk melapor ke ombudsman dan rekomendasi yang diberikan kurang dijalankan oleh pemerintah kota Padang.]]>
Copyrights © 2024
