<![CDATA[ABSTRACT This research discusses a case study at the Sungai Banyak Religious Court with number 22/PDT.G/2022/PA.Spn. Basically, a panel of judges must consider a decision regarding the individual conditions of the plaintiff and defendant regarding a case between the mother as the plaintiff and The father is the defendant in deciding child custody (hadhanah) for a child who is 5 years old or not yet an adult (mumayyiz). The sociological basis of law can embrace the community and court environment. The crux of the problem is that the plaintiff wants the judge to immediately determine custody of the child and ask for a solution to the problem regarding the Family Card being withheld by one of the parties, of course this causes difficulties for the plaintiff when they want to take care of the child"™s administration during school registration. In essence, to resolve a case, legal certainty is needed which is therefore in the interests of the child if there is a dispute regarding control of the child, in accordance with the philosophy of Indonesian society, namely the 1945 Constitution and Pancasila. Because justice is one of the highest values in a law if it is related to the theory of justice, the theory of justice itself explains that both parties have thought about getting justice or not in resolving the problem at hand, because if justice has been obtained then human welfare will be well maintained which Basically, the principle of benefit is considered. Based on the research conducted, the problem formulation that can be taken is in the form of How to Analyze Legal Considerations Regarding Decision No.22/PDT.G/2022/PA.Spn. The aim of this research is to analyze the considerations of the panel of judges in the hadhanah case in decision No.22/PDT.G/2022/PA.Spn.KEYWORDS: Hadhanah, Divorce, Family Card, Mumayyiz, Jurisprudence ABSTRAK Penelitian ini membahas studi kasus yang ada di Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan nomor 22/PDT.G/2022/PA.Spn Pada dasarnya seorang Majelis Hakim harus mempertimbangkan suatu putusan terhadap kondisi individu pihak penggugat dan tergugat yang mengenai perkara antara ibu sebagai pihak penggugat dan ayah sebagai tergugat dalam memutuskan hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak yang masih berumur 5 tahun atau belum dewasa (mumayyiz). Landasan sosiologis hukum bisa menganut lingkungan masyarakat dan pengadilan. Inti permasalahan adalah pihak penggugat ingin hakim segera mentapkan hak asuh anak dan meminta solusi permasalahan mengenai Kartu Keluarga yang ditahan oleh salah satu pihak, tentunya hal ini menyebabkan kesulitan bagi penggugat disaat ingin mengurus administrasi anak saat pendaftaran sekolah. Pada hakikatnya untuk menyelesaikan suatu perkara maka dibutuhkan kepastian hukum yang oleh karena itu demi kepentingan anak jika terjadi perselisihan tentang penguasaan anak, sesuai dengan foilosofis masyarakat Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila. Karena keadilan adalah salah satu puncak nilai tertinggi dalam sebuah hokum jika dikaitkan dengan teori keadilan, teori keadilan sendiri menjelaskan kedua belah pihak sudah berpikir mendapatkan keadilan apa tidak dalam peyelesaian perkara masalah yang dihadapi, karena jika keadilan sudah didapat maka kesejahteraan manusia akan terjaga dengan baik yang pada dasarnya dipertimbangkan asas kemanfaatannya. Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan maka rumusan masalah yang dapat diambil berupa Bagaimana Analisis Pertimbangan Hukum Mengenai Putusan No.22/PDT.G/2022/PA.Spn. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalsis pertimbangan majelis hakim dalam perkara hadhanah pada putusan No.22/PDT.G/2022/PA.Spn.KATA KUNCI: Hadhanah, Perceraian, Kartu Keluarga, Mumayyiz, Putusan Hakim]]>
Copyrights © 2024
