<![CDATA[ABSTRACT In this thesis, the author presents the title "Analysis of Internal Domain Name Misuse Disputes (Decision Number 002-0515)." The choice of this theme is driven by the rapid advancement of the digital era, marked by continuous technological development. One example of this technological progress is the use of domain names, which serve not only as the electronic address of a website but also reflect the image, reputation, and ownership rights of a brand or business. Therefore, managing domain names is crucial in maintaining the integrity and legal rights of an entity.Based on this background, the research formulates the problem statement: "What is the Legal Protection for Trademark Owners in Resolving Domain Name Disputes?" The objective of this research is to analyse the legal protection provided to domain name owners facing misuse disputes and to examine the legal consequences of PPNDI Decision No. 002-0515 in resolving domain name disputes. The research employs a normative legal research method, involving the study of secondary data through library research, including primary, secondary, and tertiary sources, followed by descriptive qualitative analysis.The research findings indicate that legal protection in resolving domain name disputes, as reflected in PPNDI Decision No. 002-0515, must consider the protection of existing trademark rights despite the application of the "first come, first serve" principle in domain name registration. The dissenting opinion highlights the importance of this principle but conflicts with the good faith requirement stipulated in the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). Therefore, the legal consequences of PPNDI Decision No. 002-0515 are consistent with prevailing legal principles and meet the good faith requirements in domain name registration. Keywords: domain name, trademark, trademark owner. ABSTRACT Dalam tesis ini, penulis mengangkat judul "Analisis Sengketa Penyalahgunaan Nama Domain Internal (Putusan Nomor 002-0515)". Pemilihan tema ini didorong oleh perkembangan era digital yang sangat pesat, ditandai dengan kemajuan teknologi berbasis digital yang terus berkembang. Salah satu contohnya adalah penggunaan nama domain, yang tidak hanya berfungsi sebagai alamat elektronik sebuah situs web, tetapi juga mencerminkan citra, reputasi, dan hak kepemilikan suatu merek atau bisnis. Oleh karena itu, pengelolaan nama domain menjadi aspek penting dalam menjaga integritas dan hak hukum suatu entitas. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian merumuskan permasalahan: "Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek dalam Menyelesaikan Sengketa Nama Domain?". Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik nama domain yang menghadapi sengketa penyalahgunaan dan menelaah konsekuensi hukum dari Putusan PPNDI No. 002-0515 dalam penyelesaian sengketa nama domain. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yang melibatkan studi data sekunder melalui penelitian kepustakaan, termasuk sumber primer, sekunder, dan tersier, dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa nama domain, sebagaimana tercermin dalam Putusan PPNDI No. 002-0515, harus mempertimbangkan perlindungan hak merek yang ada, meskipun diterapkan prinsip "first come, first serve" dalam pendaftaran nama domain. Pendapat berbeda menyoroti pentingnya prinsip ini tetapi bertentangan dengan persyaratan itikad baik yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu, konsekuensi hukum dari Putusan PPNDI No. 002-0515 konsisten dengan prinsip hukum yang berlaku dan memenuhi persyaratan itikad baik dalam pendaftaran nama domain. Keywords: domain name, trademark, trademark owner.]]>
Copyrights © 2024
