<![CDATA[Abstractproblem reflects social inequality and the system's failure to meet the basic needs of vulnerable groups. This research aims to analyze the Pontianak City Regional Government's strategy in fulfilling state obligations towards the poor in accordance with Regional Regulation Number 12 of 2012. This study evaluates the city government's policies and programs in improving social welfare, reducing poverty, and providing protection for. The research uses empirical legal methods with a prescriptive approach. Primary data was obtained through interviews and field observations, while secondary data came from legal literature, books and related journals. Data from the Pontianak City Social Servicehelps understand the population of the poor and the effectiveness of the policies implemented. The research results show that the Pontianak City Regional Government has implemented various economic empowerment programs, providing basic services and social protection. However, there are still structural and regulatory obstacles that need to be refined to increase policy effectiveness. Collaboration between government, society and the private sector is neededKeywords: Local government strategy, the poor, social welfare AbstrakKemiskinan adalah masalah sosial yang signifikan di Indonesia, termasuk di Kota Pontianak. Masalah ini mencerminkan ketidaksetaraan sosial dan kegagalan sistem dalam memenuhi kebutuhan dasar kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam memenuhi kewajiban negara terhadap fakir miskin sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012. Studi ini mengevaluasi kebijakan dan program pemerintah kota dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan, dan memberikan perlindungan bagi fakir miskin. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan preskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari literatur hukum, buku, dan jurnal terkait. Data dari Dinas Sosial Kota Pontianak membantu memahami populasi fakir miskin serta efektivitas kebijakan yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Pontianak telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan ekonomi, penyediaan layanan dasar, dan perlindungan sosial. Namun, masih terdapat hambatan struktural dan regulasi yang perlu disempurnakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk solusi holistik dan berkelanjutan dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Pontianak. Kata Kunci: Strategi pemerintah daerah, fakir miskin, kesejahteraan sosial]]>
Copyrights © 2024
