PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH POLRESTA PONTIANAK

NIM. A1011201249, BENEDIKTUS LEO

Jurnal Fatwa Hukum
Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum

ABSTRACTOne of the objectives of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is to maintain the integrity of a harmonious and prosperous household. This is in line with the objective of implementing restorative justice, namely seeking a just solution through peace by emphasizing the restoration of the original state. However, in this study, not all cases from reports received at the Pontianak Police can be resolved through the restorative justice process.The formulation of the research problem is: Why can't the application of the restorative justice principle resolve all cases of domestic violence in the Pontianak Police Department? This study uses an empirical legal method by analyzing secondary data in the form of regulations related to the elimination of domestic violence and the application of the restorative justice principle and documents obtained from the results of research conducted with the Pontianak City Police Investigators. The purpose of this study is to obtain data on cases of domestic violence in the Pontianak Police Department, to determine the Restorative Justice principle applied by Investigators in cases of domestic violence in the Pontianak Police Department and to determine the reasons why the application of the Restorative Justice principle cannot resolve all cases of domestic violence in the Pontianak Police Department.The results of the study showed that there were 69 cases of domestic violence if calculated in total from 2021 to 2023. The principle of Restorative Justice was implemented by the Pontianak City Police Investigators based on (Republic of Indonesia Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice). Investigators cannot provide advice in resolving cases (only as facilitators). The application of the principle of Restorative Justice carried out by investigators in cases of domestic violence has not been able to be resolved all through Restorative Justice because the domestic violence crime is classified as abuse and continues to occur repeatedly so that in the implementation of the Restorative Justice process no agreement is reached between the victim and the perpetrator.Keywords: Principles of Restorative Justice; Investigator; Domestic violence    ABSTRAKSalah satu tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT adalah untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis. Hal tersebut sesuai dengan tujuan penerapan keadilan restoratif yaitu mencari penyelesaian adil melalui perdamaian dengan mengutamakan pemulihan kembali ke keadaan semula. Namun dalam penelitian ini tidak semua kasus dari laporan yang masuk di Polresta Pontianak dapat diselesaikan melalui proses keadilan restoratif.Rumusan masalah penelitian ini adalah: Mengapa penerapan asas restorative justice tidak dapat menyelesaikan semua kasus KDRT di Wilayah Polresta Pontianak? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menganalisis data sekunder berupa aturan yang terkait dengan penghapusan KDRT dan penerapan asas keadilan restoratif dan dokumen-dokumen diperoleh dari hasil penelitian yang dilaksanakan bersama Penyidik Kepolisian Resor Kota Pontianak. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk Memperoleh data kasus KDRT di Wilayah Polresta Pontianak, mengetahui asas Restorative Justice yang diterapkan oleh Penyidik dalam kasus KDRT di Wilayah Polresta Pontianak dan untuk mengetahui sebab penerapan asas Restorative Justice tidak dapat menyelesaikan semua kasus KDRT di Wilayah Polresta Pontianak.Hasil penelitian diperoleh bahwa terjadi sebanyak 69 Kasus KDRT apabila dihitung total dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Asas Restorative Justice dilaksanakan oleh Penyidik Polres Kota Pontianak berpedoman pada (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan Restoratif). Penyidik tidak dapat memberi saran dalam penyelesaian perkara (hanya sebagai falisitator).Penerapan asas Restorative Justice yang dilaksanakan oleh penyidik dalam kasus tindak pidana KDRT belum dapat diselesaikan semua melalui Restorative Justice dikarenakan tindak pidana KDRT tersebut sudah tergolong penganiayaan dan terus terjadi pengulangan sehingga dalam pelaksanaan proses Restorative Justice tidak tercapainya kesepakatan antara korban dan pelaku.Kata kunci: Asas Keadilan Restoratif; Penyidik; Kekerasan Dalam Rumah Tangga