Jurnal Fatwa Hukum
Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum

PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH PEMEGANG HAKNYA DI DUSUN CABANG RUAN KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA

NIM. A1011191322, SOFIAH DEVI AYU WULANDARI (Unknown)



Article Info

Publish Date
25 Mar 2024

Abstract

Abstrac Land registration was intended to ensure legal certainty of the land. The registration of the land would make it easy to know the legal status and position of the land, whether of the location, extent, boundary and owner of the land and other burdens if available, such as burden. Of the proposition of the land results in a certificate as proof of legal ownership of the land. The objective of writing an essay on the application of data and information on the administration of land rights registration by the owner, knowing the rights and obligations of the owner of the property, knowing of the underlying factors that had not been done by property registration and knowing of the legal consequences that occurred to the landowner who had not yet had access to land rights. The method used in this study is an empirical law study method with a descriptive analysis approach. The first data-collecting technique the author uses is a direct communication technique (Interview) to the data source which is the headman of the batu ampar village, the head of the cabang ruan and the head of the land office kubu raya. The second is indirect communication techniques (Questioner) to the landowners in the cabang ruan village. The method of sampling the author uses is sampling. The indigenous people of the cabang ruan village still remain without a certificate of land as proof of legal ownership. The causes of people have not registered land in the cabang ruan as much as because of distance, lack of and lack of information about land registration have resulted in an absence of definite land rights that have resulted in frequent overtures of land ownership or property patents in the cabang ruan village. Keywords: Property Registration, Rights Holder, Land Abstrak Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas tanah. Dengan dilakukan pendaftaran tanah maka akan dapat dengan mudah mengetahui status dan kedudukan hukum dari tanah itu, baik mengenai letak, luas, batas dan pemilik tanah serta beban-beban lainnya bila ada, seperti pembebanan. Dari pendaftraan tanah ini menghasilkan Sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah atas tanah. Tujuan penulisan skripsi untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah oleh pemegang haknya, mengetahui hak dan kewajiban pemegang hak milik, mengetahui faktor faktor penyebab belum dilakukannya pendaftaran hak milik dan mengetahui akibat hukum yang timbul bagi pemilik tanah yang belum melakukan pendaftaran hak milik atas tanah Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yang pertama adalah Teknik komunikasi langsung (Interview) terhadap sumber data yaitu Kepala Desa Batu Ampar, Kepala Dusun Cabang Ruan dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Yang kedua Teknik komunikasi tidak langsung (Questioner) kepada pemilik tanah di dusun cabang ruan. Metode penentuan sampel yang penulis gunakan adalah purposive sampling. Masyarakat Dusun Cabang Ruan masih ada yang belum memiliki sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah. faktor penyebab Masyarakat belum melakukan pendaftarkan tanah di Dusun Cabang Ruan selain dikarenakan jarak yang jauh, ekonomi yang kurang serta kurangnya informasi tentang pendaftaran tanah mengakibatkan tidak adanya kepastian status hak atas tanah yang terdaftar yang mengakibatkan sering terjadinya tumpeng tindih batas penguasaan bidang tanah atau patok tanah di Dusun Cabang Rua

Copyrights © 2024






Journal Info

Abbrev

jfh

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum ...