TINJAUAN YURIDIS AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SEBAGAI OPEN LEGAL POLICY

NIM. A1011171207, ROBY

Jurnal Fatwa Hukum
Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum

AbstrakPenelitian ini membahas tentang pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam proses pengujian ketentuan Presidential Threshold sebagai syarat yang harus terpenuhi bagi partai politik untuk dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden (Pilpres). Ketentuan Presidential Threshold menimbulkan polemik lantaran telah mengganggu hak konstitusional partai politik dan mempengaruhi partisipasi rakyat. Pengujian pada Presidential Threshold telah banyak dilakukan untuk dapat melakukan penghapusan angka yang menjadi syarat bagi partai politik. Namun Mahkamah Konstitusi selalu menolak permohonan terkait presidential threshold, hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ambang batas tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur secara jelas mekanisme pemilihan sehingga ambang batas tersebut dianggap sebagai mekanisme atau tata cara pemilihan presiden yang di delegasikan kepada para pembentuk undang-undang, meskipun pada perjalanannya mahkamah konstitusi pernah membatalkan ketentuan yang terkait dengan open legal policy.Kata kunci : mahkamah konstitusi; presidential threshold; kebijakan hukum terbuka                                                                                                                           AbstractThis study discusses the Constitutional Court's considerations in the judicial review process of the Presidential Threshold provision as a requirement for political parties to nominate presidential and vice-presidential candidates in the presidential election (Pilpres). The Presidential Threshold provision has sparked controversy as it interferes with the constitutional rights of political parties and affects public participation. Numerous attempts have been made to eliminate the threshold requirement for political parties. However, the Constitutional Court has consistently rejected applications related to the presidential threshold, stating that this threshold is an open legal policy. The Court argues that the 1945 Constitution does not explicitly regulate the election mechanism, thus considering the threshold as a mechanism or procedure for the presidential election delegated to the legislators. This stance persists despite the Court's history of invalidating provisions related to open legal policy.Keywords : constitutional court; presidential threshold; open legal policy