<![CDATA[Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk mengurusi sebagian urusan negara dan masyarakat dalam lingkup hukum perdata, memiliki ketentuan hukum terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris. Dalam hal ini, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) menyatakan bahwa notaris dilarang melakukan publikasi/promosi diri terhadap jabatannya melalui media cetak maupun media elektronik, namun batasan terhadap publikasi dan promosi diri dinilai kurang memberikan kejelasan hukum bahwasanya ditemukan konten tik tok notaris yang berindikasi pelanggaran Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris. Bahwa dalam melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan yang diatur dalam Pasal 4 ayat 3 Kode Etik Notaris yang memberikan larangan terhadap publikasi/promosi diri Notaris tidak mendefinisikan lebih dalam berkenaan dengan jabatan yang dimaksud. Terhadap hal tersebut ditemukan 2 bentuk pengkategorian terhadap publikasi/promosi diri notaris yaitu publikasi/promosi diri secara langsung yaitu nama dan jabatan sedangkan publikasi/promosi diri secara tidak langsung pemaknaan lebih dalam berkenaan dengan hal-hal yang dimaksud dengan “jabatan”. Bahwa apabila ditarik berdasarkan hal tersebut maka konten-konten tik tok notaris yang mana berisikan nama, jabatannya, lokasi kantor, plang nama/kantor, dst telah memenuhi unsur publikasi/promosi diri notaris. Selanjutnya Penegakan Kode Etik Notaris Terhadap Pelanggaran Publikasi/Promosi Diri belum berjalan maksimal, sebab kode etik notaris yang masih memiliki kelemahan baik dari pasal hingga pada sanksinya menyebabkan penegakan kode etik notaris terhambat.]]>
Copyrights © 2024
