<![CDATA[Penegakan hukum suatu proses atau upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penegakan hukum terhadap Netralitas Kepala Desa merupakan salah satu tantangan bagi Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pemlihan Kepala Daerah Tahun 2020. Penerapan sanksi netralitas kepala desa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indramayu dirasa tidak bisa memberikan efek jera mengingat muatan norma dalam regulasi serta penerapan sanksi oleh Penegak Hukum dirasa tidak maksimal. Penlitian ini akan membahas mengenai Penentuan dan Penerapan Unsur-unsur netralitas Kepala Desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indaramyu dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN.Idm. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu mendalami kaidah atau aturan hukum sebagai sistem yang terkait dengan peristiwa hukum tertentu.]]>
Copyrights © 2022
