PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG SERTIFIKATNYA MASIH BERADA DALAM PROSES PEMECAHAN (Studi Kasus Di Kantor Notaris/PPAT Kota Denpasar)

Meliani, Ni Kadek
Vijayantera, I Wayan Agus

JUMAHA
Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT serta perlindungan hukum terhadap pihak pembeli dalam perjanjian jual beli tanah yang sertifikatnya masih berada dalam proses pemecahan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kekuatan perjanjian pengikatan jual beli tanah yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga apabila dalam Perjanjian Jual Beli Tanah salah satu pihak membatalkan perjanjian jual beli maka pihak yang membatalkan akan dikenakan denda serta perjanjian dianggap berakhir. Perlindungan hukum yang diberikan oleh notaris yaitu dengan dibuatkannya Pengikatan Jual Beli Tanah untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak pembeli. Dalam pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah harus memenuhi syarat perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang berfokus untuk melihat hukum dalam arti yang nyata dan jelas, meneliti bagaimana hukum berjalan dan bekerja di masyarakat. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis dan fakta hukum.