Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

FUNGSI HUKUM ADAT DALAM PENGUATAN PERAN SEKAA TERUNA DI DESA ADAT KUTA UNTUK PERLINDUNGAN TRADISI MEDELOKAN PENGANTEN Kumala Dewi, Ni Komang Ratih; Vijayantera, I Wayan Agus; Saraswati, Putu Sekarwangi
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (598.542 KB) | DOI: 10.23887/jkh.v4i1.13661

Abstract

Sekaa teruna merupakan organisasi kepemudaan yang ada di Bali yang berada di masing-masing banjar pada desa adat di Bali. Organisasi sekaa teruna memiliki sebuah tradisi yang sejak dahulu dilaksanakan yakni tradisi medelokan penganten. Tradisi ini dilakukan organisasi sekaa teruna sebagai implementasi konsep Tri Hita Karana yakni menjaga hubungan baik antara sesama manusia (pawongan). Pola hidup masyarakat di Desa Adat Kuta yang semakin berkembang dalam sektor pariwisata serta gaya hidupnya akibat masuknya berbagai wisatawan ke daerah Kuta, dapat mengakibatkan indikasi berkurangnya peran organisasi sekaa teruna di Desa Adat Kuta dalam menjaga tradisi medelokan penganten, sehingga hal ini menarik untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif dengan menyoroti berbagai masalah terkait dengan tradisi medelokan penganten di Desa Adat Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, serta penguatan peran sekaa teruna guna menjaga tradisi medelokan penganten. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi medelokan penganten merupakan tradisi bagi sekaa teruna yang sangat penting untuk dilestarikan. Kendala utama pelestarian tradisi medelokan penganten yakni kurangnya pemahaman pemuda dalam sekaa teruna terkait melaksanakan tradisi medelokan penganten. Peran sekaa teruna dirasakan perlu juga untuk dilakukan penguatan dengan hukum adat baik berupa awig-awig maupun pararem sehingga peran sekaa teruna semakin kuat untuk menjaga tradisi medelokan penganten.  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG SERTIFIKATNYA MASIH BERADA DALAM PROSES PEMECAHAN (Studi Kasus Di Kantor Notaris/PPAT Kota Denpasar) Meliani, Ni Kadek; Vijayantera, I Wayan Agus
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT serta perlindungan hukum terhadap pihak pembeli dalam perjanjian jual beli tanah yang sertifikatnya masih berada dalam proses pemecahan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kekuatan perjanjian pengikatan jual beli tanah yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga apabila dalam Perjanjian Jual Beli Tanah salah satu pihak membatalkan perjanjian jual beli maka pihak yang membatalkan akan dikenakan denda serta perjanjian dianggap berakhir. Perlindungan hukum yang diberikan oleh notaris yaitu dengan dibuatkannya Pengikatan Jual Beli Tanah untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak pembeli. Dalam pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah harus memenuhi syarat perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang berfokus untuk melihat hukum dalam arti yang nyata dan jelas, meneliti bagaimana hukum berjalan dan bekerja di masyarakat. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis dan fakta hukum.
IMPLEMENTASI REGULASI PEMBATASAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP ANALISIS KARAKTER REMAJA DI KOTA DENPASAR Anom, I Gusti Ngurah; Vijayantera, I Wayan Agus; Hengki, I Gusti Bagus; Putra, I Kadek Aditya Anggara; Suartini, Ni Made
Jurnal Yusthima Vol. 3 No. 2 (2023): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v3i2.8039

Abstract

Perkawinan di bawah umur terjadi di Denpasar sebagaimana terlihat dalam statistik kasus permohonan dispensasi kawin hingga saat ini di Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Agama Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas umur minimal melangsungkan perkawinan sebagai langkah preventif terhadap perkawinan di bawah umur tidak maksimal. Menganalisis permasalahan ini, dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tujuan untuk menganalisis pola karakter remaja di Kota Denpasar yang melakukan perkawinan di bawah umur. Dalam penelitian ini berdasarkan hasil informasi dari para informan ditemukan fakta bahwa dominan remaja melakukan perkawinan di bawah umur karena alasan sudah terjadi kehamilan. Hal ini tentu disebabkan pola perilaku pergaulan bebas di kalangan remaja yang cenderung memandang hamil sebelum melangsungkan perkawinan adalah wajar, dengan didukung. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terdiri dari faktor sosial, keluarga, dan pendidikan. Dampak remaja melakukan perkawinan di bawah umur adalah hilangnya hak sebagai anak karena remaja yang telah melakukan perkawinan dipandang sebagai orang yang cakap untuk melakukan segala tindakan hukum. dampak lainnya melihat pada ketidaksiapan remaja untuk hidup berumah tangga dengan mempertimbangkan belum matangnya fisik dan psikis, cenderung rentang rumah tangga yang dibangun berakhir pada perceraian.
PEMBATASAN PELAKSANAAN KEGIATAN PAWIWAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BALI Vijayantera, I Wayan Agus
Jurnal Aktual Justice Vol 6 No 2 (2021): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v6i2.660

Abstract

Pengaturan pembatasan pelaksanaan pawiwahan sebagaimana Surat Edaran Bersama Parisadha Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali jika dianalisis pengaturannya tidak jelas dan bertentangan pula dengan Hak Asasi Manusia khususnya hak untuk melangsungkan perkawinan. Analisis permasalahan tersebut dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam pembahasannya, latar belakang terbitnya Surat Edaran Bersama tersebut adalah untuk menekan penyebaran virus varian delta Covid-19 di Bali yang saat ini angka kasus yang tertular cukup tinggi. Persoalan konflik norma yang terjadi antara Surat Edaran Bersama dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 terkait hak untuk melangsungkan perkawinan diselesaikan dengan asas lex superior derogat legi inferiori. Persoalan ketidakjelasan norma dalam pengaturan pelaksanaan pawiwahan dalam Surat Edaran Bersama dilakukan interpretasi norma dimana perlu adanya kejelasan bahwa pengaturan point a sifatnya menghimbau masyarakat sehingga tidak kontradiktif dengan pengaturan point b. Kata Kunci : Pembatasan, Pawiwahan, Covid-19.
Transformation of the sanctity marriage amidst high divorce cases in Denpasar district court Vijayantera, I Wayan Agus; Hengki, I Gusti Bagus; Permadhi, I Putu Lantika Oka
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 10, No 2 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020243805

Abstract

The Marriage Law, which fundamentally aims to make divorce difficult, when confronted with the reality of a high divorce rate in the Denpasar District Court, indicates concerns about the erosion of the sanctity of marriage. This transformation of the sanctity of marriage towards an undesirable direction is undoubtedly worrisome. Stemming from this issue, the research aims to analyze the sanctity of marriage and the role of the judicial system in preserving the sanctity of marriage by preventing and complicating divorce. This research employs empirical legal research methods. The procedures involve collecting data consisting of factual or social phenomena and legal norms. Primary data collection includes observation to gather data on divorce cases, followed by interviews with informants who are judges at the Denpasar District Court and lawyers who have litigated at the same court. Additionally, a questionnaire was administered to 29 respondents through a focus group discussion. In addition to primary data, the study also collects secondary data derived from legal regulations and related literature. The collected data is then analyzed using qualitative techniques to provide sound arguments in analyzing the research issues. The research findings indicate that the sanctity of marriage originates from its validation based on religious and cultural customs. The bitter reality of the high number of divorce cases in the Denpasar District Court suggests a decline in the understanding of marriage sanctity. To optimize marital sanctity, three solutions are proposed in this study: maximizing the role of judges at the Denpasar District Court in earnestly preventing divorce in every session, reforming mediation regulations to make them mandatory without exceptions, and fostering societal efforts to understand the importance of preserving marital sanctity.
Moralitas Persidangan Perkawinan di Bawah Umur Dalam Penguatan Kualitas Perkawinan Di Kota Denpasar Anom, I Gusti Ngurah; Hengki, I Gusti Bagus; Vijayantera, I Wayan Agus; Putra, I Kadek Aditya Anggara; Suartini, Ni Made
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol 10 No 1 (2025): Volume 10, Nomor 1 - Juni 2025
Publisher : Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jmk.v10i1.11202

Abstract

Bermula dari fenomena sing beling sing nganten di Bali yang berdampak pada terjadinya perkawinan di bawah umur di Kota Denpasar mengakibatkan munculnya permohonan perkawinan di bawah umur pada lembaga peradilan di Kota Denpasar. Kehamilan di luar perkawinan berpotensi dikabulkannya permohonan perkawinan dibawah umur di Pengadilan. Tujuan penelitian dispesifikkan untuk menjelaskan moralitas persidangan perkawinan di bawah umur dalam upaya menguatkan kualitas perkawinan. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer yang bersumber dari wawancara, observasi, maupun kuesioner. Hasil dalam penelitian menemukan bahwa kehamilan di luar perkawinan menjadi latar belakang mengajukan permohonan perkawinan di bawah umur pada Lembaga Peradilan di Kota Denpasar. Moralitas persidangan permohonan perkawinan di bawah umur terlihat pada peran dan tanggung jawab hakim dalam memberi nasehat perkawinan serta memberikan edukasi dampak perkawinan di bawah umur. Tujuannya adalah untuk memberikan kebahagiaan yang sejati dalam menguatkan kualitas perkawinan yang tergolong prematur. Hal ini juga mencerminkan sistem penegakan hukum yang dilakukan sebagai penegakan hukum yang progresif, dimana Hakim selain berintegritas dalam menjalankan tugasnya tentu juga harus bermoral baik dalam menjunjung tinggi nilai keadilan. 
FUNGSI HUKUM ADAT DALAM PENGUATAN PERAN SEKAA TERUNA DI DESA ADAT KUTA UNTUK PERLINDUNGAN TRADISI MEDELOKAN PENGANTEN Kumala Dewi, Ni Komang Ratih; Vijayantera, I Wayan Agus; Saraswati, Putu Sekarwangi
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v4i1.13661

Abstract

Sekaa teruna merupakan organisasi kepemudaan yang ada di Bali yang berada di masing-masing banjar pada desa adat di Bali. Organisasi sekaa teruna memiliki sebuah tradisi yang sejak dahulu dilaksanakan yakni tradisi medelokan penganten. Tradisi ini dilakukan organisasi sekaa teruna sebagai implementasi konsep Tri Hita Karana yakni menjaga hubungan baik antara sesama manusia (pawongan). Pola hidup masyarakat di Desa Adat Kuta yang semakin berkembang dalam sektor pariwisata serta gaya hidupnya akibat masuknya berbagai wisatawan ke daerah Kuta, dapat mengakibatkan indikasi berkurangnya peran organisasi sekaa teruna di Desa Adat Kuta dalam menjaga tradisi medelokan penganten, sehingga hal ini menarik untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif dengan menyoroti berbagai masalah terkait dengan tradisi medelokan penganten di Desa Adat Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, serta penguatan peran sekaa teruna guna menjaga tradisi medelokan penganten. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi medelokan penganten merupakan tradisi bagi sekaa teruna yang sangat penting untuk dilestarikan. Kendala utama pelestarian tradisi medelokan penganten yakni kurangnya pemahaman pemuda dalam sekaa teruna terkait melaksanakan tradisi medelokan penganten. Peran sekaa teruna dirasakan perlu juga untuk dilakukan penguatan dengan hukum adat baik berupa awig-awig maupun pararem sehingga peran sekaa teruna semakin kuat untuk menjaga tradisi medelokan penganten.