<![CDATA[ Penempatan Wali Nanggroe sebagai pemersatu masyarakat Aceh melalui pendekatan adat ini tampak sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam MoU Helsinki yang kemudian dispesifikkan pengaturannya dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh terkait dengan kewenangan Wali Nanggroe. Perkembangan Lembaga Wali Nanggroe Aceh masih mengalami ketidaktransparan secara kelembagaan yang mengungkapkan bahwa Majelis Tuha Peut tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemilihan Wali Nanggroe. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Peran dan hambatan serta upaya Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe dalam pemilihan Wali Nanggroe Aceh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, metode yuridis empiris, dengan sifat penelitian perspektif analisis terkait tentang Peran Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe dalam pemilihan Wali Nanggroe Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe dalam pemilihan Wali Nanggroe tidak melakukan perannya, dikarenakan Malik Mahmud Al-Haythar ditetapkan menjadi Wali Nanggroe periode kedua 2018-2023 oleh Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe, pada 7 Desember 2018. Penetapan tidak melalui proses pemilihan melainkan kesepakatan antar tiga Majelis Tinggi secara musyawarah mufakat dan tidak melibatkan salah satu dari empat unsur panitia pemilihan yakni ulama. Hambatan Majelis Tuha Peut dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nanggroe periode 2018-2023 yaitu: pemilihan Wali Nanggroe tidak transparan, tidak terbentuknya komisi pemilihan dikarenakan Majelis Tuha Peut belum terbentuk secara definitif, tidak adanya pelaksanaan aturan turunan atau regulasi terkait pemilihan (Reusam Pemilihan Wali Nanggroe) dan pemilihan saat itu tidak menghadirkan para alim ulama dari setiap kabupaten/kota seperti yang diamanatkan oleh Qanun Aceh. Upaya Majelis Tuha Peut yaitu keterlibatan Majelis Tuha Peut dalam pemilihan Wali Nanggroe, dan mengupayakan regulasi, dan menyelenggaraan pemilihan.]]>
Copyrights © 2023
