Articles
<![CDATA[AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH LHOKSEUMAWE ]]>
<![CDATA[Zulfiyanda, Zulfiyanda]]>;
<![CDATA[Faisal, Faisal]]>;
<![CDATA[Manfarisah, Manfarisah]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 1 (2020): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (241.069 KB)
|
DOI: 10.29103/sjp.v8i1.2485
<![CDATA[Penulisan ini dilatar belakangi pembiayaan yang dijalankan oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe dalam melakukan akad pembiayaan murabahah bil wakala, dimana nasabah sebagai wakil dari Unit Mikro Syariah untuk melakukan pembelian barang-barang kebutuhannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah serta akibat hukumnya pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, selain itu juga untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah serta upaya penyelesaiannya pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe. Hasil penelitian, terdapat belum sesuai prosedur dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, sehingga dikhawatirkan tidak terpenuhinya prinsip syariah dan berakibat tidak sah dan batal demi hukum. Selain itu, terdapat hambatan yang mengakibatkan belum amanahnya Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe menjalankan aktivitas pembiayaannya.Kata Kunci: Pembiayaan, murabahah bil wakalah]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN MENURUT PENDAPAT AHLI FIKIH ISLAM ]]>
<![CDATA[Fitri, Yulisa]]>;
<![CDATA[Jamaluddin, Jamaluddin]]>;
<![CDATA[Faisal, Faisal]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 1 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (455.494 KB)
|
DOI: 10.29103/sjp.v7i1.1980
<![CDATA[Perceraian di luar pengadilan masih sering terjadi hingga saat ini. Hal ini dikarenakan adanya pendapat ahli fikih yang membolehkan terjadinya perceraian di luar pengadilan. Pendapat ahli fikih dianggap sesuai dengan ketentuan hukum Islam sehingga kemudian masyarakat Muslim mengikuti ketentuan ini. Bertolak belakang dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menghendaki sebuah perceraian di lakukan di depan pengadilan. Adapun yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini ialah tentang akibat hukum dari perceraian di luar pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menurut pendapat ahli fikih Islam, serta peran negara dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, akibat perceraian di luar pengadilan adalah tidak sah secara hukum. Perceraian yang sah dan diakui oleh hukum adalah perceraian yang dilakukan di depan pengadilan. Sedangkan menurut pendapat ahli fikih Islam, perceraian di luar pengadilan tetap sah secara agama. Penegakan hukum dalam pemberian sanksi belum bisa diterapkan, sebab hingga kini belum ada satu aturanpun yang menyatakan bahwa perceraian di luar pengadilan merupakan sebuah kejahatan yang dapat dihukum. Selain itu Indonesia mengakui bahwa hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam membuat sebuah aturan hukum baru, negara perlu mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat agar hukum itu dapat diterima oleh masyarakat secara universal. Kedepan negara kiranya dapat membuat sebuah Perda atau Qanun sebagai sebuah regulasi baru yang berisi tentang sanksi tegas bagi pelaku perceraian di luar pengadilan. Hal ini tidak lain untuk menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum.]]>
<![CDATA[Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Mawah (Studi Kasus Di Kabupaten Pidie) ]]>
<![CDATA[Nouval, Muhammad]]>;
<![CDATA[Faisal, Faisal]]>;
<![CDATA[Manfarisyah, Manfarisyah]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 9, No 2 (2021): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (265.682 KB)
|
DOI: 10.29103/sjp.v9i2.4586
<![CDATA[Adat bersendikan syari’at merupakan dua unsur penting dalam masyarakat Aceh yang tidak dapat dipisahkan. Aqidah Islam menjadi motivasi kuat yang mendorong seseorang untuk bekerja. Salah satu kegiatan kerjasama pada masyarakat Aceh adalah mawah, Kabupaten Pidie merupakan salah satu tempat di Aceh dimana ditemukan praktik mawah. Perjanjian mawah tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa karena perjanjian yang tidak tertulis atau ingkar janji dalam pembagian hasil terjadi didalam masyarakat. Jika terjadi sengketa didalam masyarakat Aceh (termasuk sengketa mawah) akan diselesaikan melalui peradilan adat sebelum diserahkan kepihak kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penyelesaian sengketa mawah di kabupaten pidie dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa mawah di kabupaten pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa baik pidana ringan maupun perdata (termasuk mawah) di Kabupaten Pidie harus ditempuh melalui peradilan adat gampong dengan prinsip mufakat dan perdamaian. Penyelesaian sengketa mawah pada peradilan adat gampong di Kabupaten Pidie telah sesuai dengan penyelesaian sengketa dalam Islam yaitu dengan menempuh jalur arbitrase (tahkim). Penyelesaian sengketa mawah melalui peradilan adat secara sifat yaitu tahkim, namun mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketanya seperti konsep peradilan (Al-Qada).]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DI KABUPATEN PIDIE) ]]>
<![CDATA[Nidal, Ahmad]]>;
<![CDATA[Faisal, Faisal]]>;
<![CDATA[Herinawati, Herinawati]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 9, No 2 (2021): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (244.774 KB)
|
DOI: 10.29103/sjp.v9i2.4566
<![CDATA[Salah satu prinsip dalam kewarisan adalah ijbari, dimana peralihan harta waris kepada ahli warisnya dari harta seseorang yang telah meninggal berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat di Kabupaten Pidie yang belum melaksanakan kewarisan sesuai dengan yang disyari’atkan oleh Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya hukum masyarakat terhadap pembagian warisan di Kabupaten Pidie, dan untuk menganalisis efektivitas pembagian warisan menurut hukum Islam di Kabupaten Pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum yang di praktekkan oleh masyarakat di Kabupaten Pidie terhadap pembagian harta warisan adalah dengan cara membagikan harta pewaris secara hukum adat atau musyawarah. Pembagian harta warisan menurut hukum Islam belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Pidie, karena banyak masyarakat yang masih membagikan harta warisan secara hukum adat tanpa mempedulikan hukum yang telah di atur dalam Islam.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI PERKAWINAN EKSOGAMI MASYARAKAT SUKU GAYO DI LINGKUNGAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN (Studi Penelitian di Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah) ]]>
<![CDATA[nofrin ariska beru sembiring]]>;
<![CDATA[Jamaluddin J]]>;
<![CDATA[Faisal F]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 1 (2021): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i1.4089
<![CDATA[Abstrak The Gayo tribe community is prohibited from carrying out exogamous marriages for several reasons, one of which is that they consider one clan / split to be one offspring. The Gayo tribe community still maintains this custom and cannot be violated, if the Gayo people marry into one clan / split or one village with girls in the village then this is considered a disgrace and will have a direct impact on being ostracized by the community in that village. Communities who carry out exogamous marriages will be subject to customary sanctions in the form of farak (exile) which is decided by customary deliberations conducted by Sarak Opat (customary institution). But in reality, there are still Gayo people in urban and rural areas who carry out exogamous marriages. This study aims to determine and explain the Exogamy Marriage Exogamy of the Gayo Tribe between urban and rural areas in Central Aceh Regency, to find out and explain the legal consequences of exogamous marriages in urban and rural areas for the Gayo tribe in Central Aceh District and efforts to resolve customary sanctions given to people who carry out exogamous marriages in Central Aceh District. This study uses a qualitative method with an empirical juridical approach. Data obtained through library research (library research) and supported by field research (field research). Data analysis was carried out descriptively (descriptive analysis). Based on the results of the research, it is known that exogamous marriage in urban communities has maintained the prohibition of marrying one clan / split until now, while in rural communities the prohibition of marrying among tribes is not really cared about because there has been a shift in customs in the countryside. So that the customs in the Gayo Tribe, not all people of Central Aceh District comply with the customary prohibition of exogamous marriage. The leniency of customs in several places, especially in Linge District, is because the majority of pentani communities from outside the region who carry out exogamous marriages due to ignorance of local customary rules. It is recommended for the community to continue to maintain the customs in the Gayo Tribe. Gayo and Reje Adat Majlis so that they can provide guidance to all rural communities so that they understand and know the local customs rules because the Gayo Tribe customs are the norms (rules) for all people in Central Aceh Regency that must be obeyed. Keywords: Exogamy Marriage of the Gayo Tribe, Traditional Gayo Tribe, Sanctions of Gayo Tribe Customary Law, and Differences in the Application of Gayo Customs.]]>
<![CDATA[AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH LHOKSEUMAWE ]]>
<![CDATA[Zulfiyanda Zulfiyanda]]>;
<![CDATA[Faisal Faisal]]>;
<![CDATA[Manfarisah Manfarisah]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 1 (2020): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v8i1.2485
<![CDATA[Penulisan ini dilatar belakangi pembiayaan yang dijalankan oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe dalam melakukan akad pembiayaan murabahah bil wakala, dimana nasabah sebagai wakil dari Unit Mikro Syariah untuk melakukan pembelian barang-barang kebutuhannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah serta akibat hukumnya pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, selain itu juga untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah serta upaya penyelesaiannya pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe. Hasil penelitian, terdapat belum sesuai prosedur dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, sehingga dikhawatirkan tidak terpenuhinya prinsip syariah dan berakibat tidak sah dan batal demi hukum. Selain itu, terdapat hambatan yang mengakibatkan belum amanahnya Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe menjalankan aktivitas pembiayaannya.Kata Kunci: Pembiayaan, murabahah bil wakalah]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN MENURUT PENDAPAT AHLI FIKIH ISLAM ]]>
<![CDATA[Yulisa Fitri]]>;
<![CDATA[Jamaluddin Jamaluddin]]>;
<![CDATA[Faisal Faisal]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 1 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v7i1.1980
<![CDATA[Perceraian di luar pengadilan masih sering terjadi hingga saat ini. Hal ini dikarenakan adanya pendapat ahli fikih yang membolehkan terjadinya perceraian di luar pengadilan. Pendapat ahli fikih dianggap sesuai dengan ketentuan hukum Islam sehingga kemudian masyarakat Muslim mengikuti ketentuan ini. Bertolak belakang dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menghendaki sebuah perceraian di lakukan di depan pengadilan. Adapun yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini ialah tentang akibat hukum dari perceraian di luar pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menurut pendapat ahli fikih Islam, serta peran negara dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, akibat perceraian di luar pengadilan adalah tidak sah secara hukum. Perceraian yang sah dan diakui oleh hukum adalah perceraian yang dilakukan di depan pengadilan. Sedangkan menurut pendapat ahli fikih Islam, perceraian di luar pengadilan tetap sah secara agama. Penegakan hukum dalam pemberian sanksi belum bisa diterapkan, sebab hingga kini belum ada satu aturanpun yang menyatakan bahwa perceraian di luar pengadilan merupakan sebuah kejahatan yang dapat dihukum. Selain itu Indonesia mengakui bahwa hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam membuat sebuah aturan hukum baru, negara perlu mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat agar hukum itu dapat diterima oleh masyarakat secara universal. Kedepan negara kiranya dapat membuat sebuah Perda atau Qanun sebagai sebuah regulasi baru yang berisi tentang sanksi tegas bagi pelaku perceraian di luar pengadilan. Hal ini tidak lain untuk menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum.]]>
<![CDATA[Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Mawah (Studi Kasus Di Kabupaten Pidie) ]]>
<![CDATA[Muhammad Nouval]]>;
<![CDATA[Faisal Faisal]]>;
<![CDATA[Manfarisyah Manfarisyah]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 9, No 2 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v9i2.4586
<![CDATA[Adat bersendikan syari’at merupakan dua unsur penting dalam masyarakat Aceh yang tidak dapat dipisahkan. Aqidah Islam menjadi motivasi kuat yang mendorong seseorang untuk bekerja. Salah satu kegiatan kerjasama pada masyarakat Aceh adalah mawah, Kabupaten Pidie merupakan salah satu tempat di Aceh dimana ditemukan praktik mawah. Perjanjian mawah tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa karena perjanjian yang tidak tertulis atau ingkar janji dalam pembagian hasil terjadi didalam masyarakat. Jika terjadi sengketa didalam masyarakat Aceh (termasuk sengketa mawah) akan diselesaikan melalui peradilan adat sebelum diserahkan kepihak kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penyelesaian sengketa mawah di kabupaten pidie dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa mawah di kabupaten pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa baik pidana ringan maupun perdata (termasuk mawah) di Kabupaten Pidie harus ditempuh melalui peradilan adat gampong dengan prinsip mufakat dan perdamaian. Penyelesaian sengketa mawah pada peradilan adat gampong di Kabupaten Pidie telah sesuai dengan penyelesaian sengketa dalam Islam yaitu dengan menempuh jalur arbitrase (tahkim). Penyelesaian sengketa mawah melalui peradilan adat secara sifat yaitu tahkim, namun mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketanya seperti konsep peradilan (Al-Qada).]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DI KABUPATEN PIDIE) ]]>
<![CDATA[Ahmad Nidal]]>;
<![CDATA[Faisal Faisal]]>;
<![CDATA[Herinawati Herinawati]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 9, No 2 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v9i2.4566
<![CDATA[Salah satu prinsip dalam kewarisan adalah ijbari, dimana peralihan harta waris kepada ahli warisnya dari harta seseorang yang telah meninggal berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat di Kabupaten Pidie yang belum melaksanakan kewarisan sesuai dengan yang disyari’atkan oleh Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya hukum masyarakat terhadap pembagian warisan di Kabupaten Pidie, dan untuk menganalisis efektivitas pembagian warisan menurut hukum Islam di Kabupaten Pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum yang di praktekkan oleh masyarakat di Kabupaten Pidie terhadap pembagian harta warisan adalah dengan cara membagikan harta pewaris secara hukum adat atau musyawarah. Pembagian harta warisan menurut hukum Islam belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Pidie, karena banyak masyarakat yang masih membagikan harta warisan secara hukum adat tanpa mempedulikan hukum yang telah di atur dalam Islam.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS ‘UQUBAT CAMBUK DALAM MENGURANGI ANGKA JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL DI KABUPATEN ACEH UTARA ]]>
<![CDATA[Mawardi Mawardi]]>;
<![CDATA[Hamdani Hamdani]]>;
<![CDATA[Faisal Faisal]]>
<![CDATA[ Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[Geuthèë Institute, Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52626/jg.v5i1.143
<![CDATA[Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat di Aceh sudah mulai legal sejak tahun 2014, diharapkan dengan berlakunya uqubat cambuk dalam qanun tersebut dapat mengurangi angka kasus jarimah pelecehan seksual di Kabupaten Aceh Utara. Riset ini bertujuan guna mengidentifikasi serta menganalisa kendala yang menyebabkan tidak efektivnya pemberkuan ‘uqubat cambuk dalam menurunkan angka jarimah pelecehan seksual di Aceh Utara. Teknik riset yang dipakai yaitu empiris dengan memakai pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ‘uqubat cambuk belum efektiv untuk mengurangi angka jarimah pelecehan seksual di Aceh Utara, hal ini disebabkan oleh mutu serta jumlah sumber daya manusia penegak hukum, pemahaman hukum, biaya operasional, sarana dan prasarana dalam melakukan pencegahan rutin sangat terbatas, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan syiar Islam melalui anun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat. Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Qanun Jinayat, Pelecehan Seksual]]>
