<![CDATA[Upaya pemulihan kerugian negara salah satunya dilakukan denganmekanisme tuntutan perbendaharaan yang telah diatur dalam UndangUndangdanperaturanpelaksanaannya.PemerintahDaerahjugamembentukprodukhukumyangmengaturtuntutanperbendaharaandiwilayahnyabaikdenganPerda maupun Perbup. Penelitian ini bertujuan untuk menelitilembaga yang berwenang dalam menangani penyelesaian ganti kerugianterhadap bendahara, dan akibat hukum dari Surat Keputusan Pembebanandalam tuntutan perbendaharaan yang mendasarkan pada Perda atau Perbup.Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif denganpendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa lembaga yang berwenang dalam menanganipenyelesaian tuntutan perbendaharaan adalah BPK yang diperoleh secaraatribusi dari kewenangan asli UU No. 1 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun2006 dan merupakan implementasi dari asas dalam pengelolaan keuangannegara yaitu asas komtabilitas, asas pemisahan kekuasaan dalampengelolaan keuangan negara/daerah, serta asas pemeriksaan keuangan olehbadan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Bentuk dari proses penuntutanganti kerugian terhadap bendahara yang dilakukan berdasarkan Perda danPerbup adalah Surat Keputusan Pembebanan dari Bupati. Ditinjauberdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 maka Surat Keputusan Pembebanan dariBupati dalam penetapan ganti kerugian daerah terhadap bendahara tidak sahdan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.Kata kunci: tuntutan perbendaharaan, kerugian negara/daerah, ganti rugi,TP-TGR]]>
Copyrights © 2024
