Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ANALISIS PROVENANCE, DIAGENESIS DAN LINGKUNGAN PENGENDAPAN SERTA PENGARUH TERHADAP KUALITAS RESERVOIR BATUPASIR FORMASI TALANG AKAR, SUMUR FA-21, CEKUNGAN JAWA BARAT UTARA Abdillah, Fahmi; Nugroho, Hadi; Fahrudin, Fahrudin; Priyantoro, Agus
Geological Engineering E-Journal Vol 6, No 2 (2014): Wisuda Periode Juli - Oktober 2014
Publisher : Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5366.074 KB)

Abstract

The necessary of technology at this time resulted the necessary of energy resources will increasing, and it also result the scarcity of energy resources. One of the energy resources that is still used as a major energy resource is oil and gas. To overcome these problems, exploration activities at this time needs to be further improved. In the field of exploration, one of the most important things to know is reservoir. Reservoir quality is important for us to know so that we can determine whether an area has hydrocarbon potential to be developed or not. The main parameters of reservoir quality are porosity and permeability.In this study discussed the analysis of provenance, diagenetic and depositional environment of the sandstone reservoir of Talang Akar Formation, North West Java Basin and from the results of the analysis will be associated with the effect on reservoir quality. To determine the reservoir quality based on these parameters, can be done by several methods such as petrographic, cores, SEM and XRD analysis. From the analysis that has been done can be seen that the provenance of Talang Akar sandstone is Granite. So it can be seen that the Talang Akar sandstone which the provenance is Granite has good reservoir quality, with porosity values ranging from 19.04% to 24.28% and permeability ranging between 30-674 mD or belonging to the class good - very good (Koesoemadinata, 1980). Then the diagenetic process that occurs is compaction, cementation, replacement and dissolution. The process of compaction, cementation and replacement leads to reduced rock porosity values ranging from 2.25 to 11.5%, while the dissolution process resulting in increased rock porosity is about 1.5 - 2%. The depositional environment of the Talang Akar Sandstone is Upper Delta front. Rock facies in the upper delta front has good reservoir quality, with porosity values range from 19.04% to 24.28% and permeability range between 30-674 mD or belonging to the class is good - very good (Koesoemadinata, 1980). 
ANALISIS PROVENANCE, DIAGENESIS DAN LINGKUNGAN PENGENDAPAN SERTA PENGARUH TERHADAP KUALITAS RESERVOIR BATUPASIR FORMASI TALANG AKAR, SUMUR FA-21, CEKUNGAN JAWA BARAT UTARA Fahmi Abdillah; Hadi Nugroho; Fahrudin Fahrudin; Agus Priyantoro
Geological Engineering E-Journal Vol 6, No 2 (2014): Wisuda Periode Juli - Oktober 2014
Publisher : Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5366.074 KB)

Abstract

The necessary of technology at this time resulted the necessary of energy resources will increasing, and it also result the scarcity of energy resources. One of the energy resources that is still used as a major energy resource is oil and gas. To overcome these problems, exploration activities at this time needs to be further improved. In the field of exploration, one of the most important things to know is reservoir. Reservoir quality is important for us to know so that we can determine whether an area has hydrocarbon potential to be developed or not. The main parameters of reservoir quality are porosity and permeability.In this study discussed the analysis of provenance, diagenetic and depositional environment of the sandstone reservoir of Talang Akar Formation, North West Java Basin and from the results of the analysis will be associated with the effect on reservoir quality. To determine the reservoir quality based on these parameters, can be done by several methods such as petrographic, cores, SEM and XRD analysis. From the analysis that has been done can be seen that the provenance of Talang Akar sandstone is Granite. So it can be seen that the Talang Akar sandstone which the provenance is Granite has good reservoir quality, with porosity values ranging from 19.04% to 24.28% and permeability ranging between 30-674 mD or belonging to the class good - very good (Koesoemadinata, 1980). Then the diagenetic process that occurs is compaction, cementation, replacement and dissolution. The process of compaction, cementation and replacement leads to reduced rock porosity values ranging from 2.25 to 11.5%, while the dissolution process resulting in increased rock porosity is about 1.5 - 2%. The depositional environment of the Talang Akar Sandstone is Upper Delta front. Rock facies in the upper delta front has good reservoir quality, with porosity values range from 19.04% to 24.28% and permeability range between 30-674 mD or belonging to the class is good - very good (Koesoemadinata, 1980). 
ANALISIS HUKUM TERKAIT PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP BENDAHARA Priyantoro, Agus
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 9, No 1 (2024): VOL 9 NO 1 JUNI 2024
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v9i1.5502

Abstract

Upaya pemulihan kerugian negara salah satunya dilakukan denganmekanisme tuntutan perbendaharaan yang telah diatur dalam UndangUndangdanperaturanpelaksanaannya.PemerintahDaerahjugamembentukprodukhukumyangmengaturtuntutanperbendaharaandiwilayahnyabaikdenganPerda maupun Perbup. Penelitian ini bertujuan untuk menelitilembaga yang berwenang dalam menangani penyelesaian ganti kerugianterhadap bendahara, dan akibat hukum dari Surat Keputusan Pembebanandalam tuntutan perbendaharaan yang mendasarkan pada Perda atau Perbup.Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif denganpendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa lembaga yang berwenang dalam menanganipenyelesaian tuntutan perbendaharaan adalah BPK yang diperoleh secaraatribusi dari kewenangan asli UU No. 1 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun2006 dan merupakan implementasi dari asas dalam pengelolaan keuangannegara yaitu asas komtabilitas, asas pemisahan kekuasaan dalampengelolaan keuangan negara/daerah, serta asas pemeriksaan keuangan olehbadan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Bentuk dari proses penuntutanganti kerugian terhadap bendahara yang dilakukan berdasarkan Perda danPerbup adalah Surat Keputusan Pembebanan dari Bupati. Ditinjauberdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 maka Surat Keputusan Pembebanan dariBupati dalam penetapan ganti kerugian daerah terhadap bendahara tidak sahdan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.Kata kunci: tuntutan perbendaharaan, kerugian negara/daerah, ganti rugi,TP-TGR
ANALISIS HUKUM TERKAIT PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP BENDAHARA Priyantoro, Agus
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 7, No 2 (2022): Akta Yudisia
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v7i2.4944

Abstract

AbstrakUpaya pemulihan kerugian negara salah satunya dilakukan dengan mekanisme tuntutan perbendaharaan yang telah diatur dalam UndangUndang dan peraturan pelaksanaannya. Pemerintah Daerah juga membentuk produk hukum yang mengatur tuntutan perbendaharaan di wilayahnya baik dengan Perda maupun Perbup. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lembaga yang berwenang dalam menangani penyelesaian ganti kerugian terhadap bendahara, dan akibat hukum dari Surat Keputusan Pembebanan dalam tuntutan perbendaharaan yang mendasarkan pada Perda atau Perbup. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga yang berwenang dalam menangani penyelesaian tuntutan perbendaharaan adalah BPK yang diperoleh secara atribusi dari kewenangan asli UU No. 1 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006 dan merupakan implementasi dari asas dalam pengelolaan keuangan negara yaitu asas komtabilitas, asas pemisahan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, serta asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Bentuk dari proses penuntutan ganti kerugian terhadap bendahara yang dilakukan berdasarkan Perda dan Perbup adalah Surat Keputusan Pembebanan dari Bupati. Ditinjau berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 maka Surat Keputusan Pembebanan dari Bupati dalam penetapan ganti kerugian daerah terhadap bendahara tidak sah dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.Kata kunci: tuntutan perbendaharaan, kerugian negara/daerah, ganti rugi, TP-TGR