<![CDATA[Pemberlakuan KUHP Indonesia Tahun 2023 berakibat pada pemberlakuan hukum pidana adat sebagai dasar hakim dalam mengadili pelanggar hokum pidana adat (Pasal 597 KUHP). Ketentuan pidana adat tersebut tidak dapat diterapkan oleh hakim jika hokum pidana adat tersebut tidak dituangkan dalam Peraturan Daerah. Namun, belum jelas bagaimana kaitan antara hokum pidana adat dengan hokum yang hidup di masyarakat, bagaimana konstruksi tindak pidananya, jenisnya, keberlakuannya, dan bagaimana cara penentuan daerah hukum Keberlakuan Peraturan Daerah tentang Hukum Pidana Adat. Padahal ketiga permasalahan tersebut harus terjawab sebelum terbentuknya Perda. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dapat digunakan menganalisis 3 permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa hokum pidana adat dalam konteks KUHP 2023 merupakan bagian dari hokum yang hidup di masyarakat hokum adat yang dituangkan dalam Perda. Penentuan manakah masyarakat hokum adat yang memiliki hokum pidana adat ditentukan oleh kriteria teritorialitas, bukan kriteria genealogis. Konstruksi tindak pidana adat terdiri atas (a) perbuatan pidana yang kualifiksainya diatur dalam Perda, dan (b) pertanggungjawaban pidana yang kualifikasinya diatur dalam KUHP. Keberlakuan hokum pidana adat didasarkan pada wilayah berlakunya Perda hokum adat, dan pengadilan negeri yang berwenang mengadili adalah Pengadilan yang mempunyai daerah hokum atas Kabupaten atau Kota tempat terjadinya delik. Kata Kunci: konstruksi, kualifikasi, tindak pidana adat, hukum yang hidup dalam masyarakat]]>
Copyrights © 2023
