<![CDATA[Kebutuhan pemerintah atas perbaikan tata kelola data pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi latar belakang pemerintah menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). Penelitian ini berfokus pada “Implementasi Kebijakan SDI pada Pemerintah Kabupaten Banyumas”. Kajian pustaka penelitian ini mengadopsi kajian implementasi kebijakan model Smith (1973) dan street level bureaucracy oleh Lipsky (1983) yaitu aspek idealized policy, implementing organization, target groups, dan social dynamics. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SDI di Kabupaten Banyumas telah berjalan, namun masih terdapat kendala. Dalam penyelenggaraan kebijakan SDI memiliki potensi pengembangan yang dapat dilakukan dengan adanya komitmen dan keberlanjutan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Open Government Data, Satu Data Indonesia, Satu Data Kabupaten Banyumas.]]>
Copyrights © 2024
