<![CDATA[Pembangunan hutan berbasis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)merupakan upaya menghadirkan negara di tingkat tapak dalampengelolaan kehutanan sebagai upaya mewujudkan optimalisasipengelolaan hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Penelitian dilakukan dengan berdasarkan fakta-fakta historis yang merupakan usaha pemerintah dalam hal ini KLHK yang berniatmelakukan pengelolaan sampai pada tingkat tapak. Pengelolaanhutan berbasis KPH mengedepankan sinergitas antarapeningkatan nafkah keluarga dan kemantapan hutan. Pendekatanpenelitian yang digunakan adalah metode campuran (mixed method) yaitu metode penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah-masalah yang dijadikan obyekpenelitian yang akan dikuantifikasi dengan menggunakan skalalikert. Konsep yang diterapkan dalam pelaksanaan need assessment lokal ini adalah perpaduan konsep kelembagaandengan konsep pengelolaan sumber daya alam berbasismasyarakat. Analisis data dalam penelitian ini berdasarkan hasilscoring menggunakan konsep skala likert dengan mengubahparameter kualitatif menjadi kuantitatif. Penilaian dilakukan oleh peneliti dengan informan yang relevan dengang topik penelitian, mengingat rumus yang digunakan adalah rumus interval yang didasarkan pada 5 (lima) interval. Fungsi kegiatan pemantauanterhadap KPH pada prinsipnya difokuskan pada kegiatan yang sedang dilaksanakan dengan cara menggali informasi secararegular berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja KPHP Bungo II yang belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor yaitu hambatanregulasi, kapasitas kelembagaan, kapasitas SDM dan kapasitasmasyarakat. Apabila kegiatan pemanfaatan hutan masih berjalan maka kemandirian pengelolaan sesuai dengan visi KPHP Bungo II tidak dapat tercapai.]]>
Copyrights © 2024
