Quo Vadis Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 dalam Pusaran Kewenangan Kejaksaan sebagai Dominus Litis

Ibnu Mazjah, R Muhamad

Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan
Vol 15, No 1 (2024): JNH VOL 15 NO 1 JUNI 2024

The implementation of National Police Regulation Number 8 of 2021 on the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice, with the prosecutor serving as the case controller (dominus litis), has the potential to create conflicts in authority within the restorative justice process, leading to disharmony in law enforcement. This article examines the position of National Police Regulation No. 8 of 2021 within the criminal justice system and explores whether the National Police has the authority to resolve criminal acts through restorative justice despite legal norms and principles indicating the prosecutor’s authority as dominus litis. This research adopts normative legal methods, employing both a statutory and conceptual approach. The discussion results reveal that when conducted by the prosecutor’s office, restorative justice aligns with the principle of dominus litis, wherein the authority to control and ensure effective law enforcement rests with the prosecutor’s office. However, Article 109, paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, which grants the National Police authority to halt investigations, seemingly conflicts with the prosecutor’s dominus litis principle, leading to overlapping functions and authority. Therefore, the implementation of restorative justice policies necessitates synergy between law enforcement agencies. This article suggests that penal policies related to restorative justice should be more integrated into the legal framework, particularly concerning the direction of police duties and functions, adapting them to the roles and responsibilities of the prosecutor’s office. AbstrakKeberlakuan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan kewenangan kejaksaan sebagai pengendali perkara (dominus litis) berpotensi terjadi benturan kewenangan dalam pelaksanaan keadilan restoratif (restorative justice), yang memungkinkan terjadinya disharmoni dalam penegakan hukum. Artikel ini mengkaji bagaimana kedudukan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 dalam perspektif sistem peradilan pidana; dan apakah Polri berwenang melakukan penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, meski di sisi lain terdapat norma hukum dan asas hukum yang menunjuk kepada kewenangan kejaksaan sebagai dominus litis. Penyusunan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan menyebutkan, bahwa restorative justice oleh kejaksaan bertumpu pada asas dominus litis yang bermakna bahwa kewenangan mengendalikan dan mengefektifkan penegakan hukum ada pada Kejaksaan. Tetapi Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menjadi dasar kewenangan Polri untuk menghentikan penyidikan menjadi dasar yang kuat untuk menerapkan restorative justice, dalam praktik nampak tumpang tindih dengan fungsi dan kewenangan kejaksaan berdasarkan asas dominus litis. Oleh karena itu, dalam implementasi kebijakan restorative justice dibutuhkan sinergitas. Artikel ini merekomendasikan, kebijakan penal policy terkait pelaksanaan restorative justice perlu diatur lebih terintegratif dalam undang-undang terutama menyangkut arah tugas dan fungsi kepolisian dengan menyesuaikan pada kondisi tugas dan fungsi kejaksaan.