Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.012
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Ius Constituendum Unes Law Review Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan JURNAL RECHTENS Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Majalah Hukum Nasional Journal Of World Science Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Raden Muhamad Ibnu Mazjah
Universitas Mathla'ul Anwar Banten
Religion Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN PRINSIP AQIDAH ISLAMIYAH DALAM KONTEKS KEBEBASAN BERKEYAKINAN DI ERA DIGITALISASI: (Protection of the Implementation of Islamic Aqidah Principles in the Context of Freedom of Beliefs in the Digitalization Era) R. Muhamad Ibnu Mazjah
Majalah Hukum Nasional Vol. 51 No. 2 (2021): Majalah Hukum Nasional Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v51i2.144

Abstract

Pelaksanaan prinsip Aqidah Islamiyah bagi seorang muslim baik dalam konteks beribadah secara ritual maupun dalam kehidupan sosial (muamalah) di dalam praktik seringkali mendapatkan stigma negatif dari sekelompok kalangan yang memiliki perbedaan pandangan politik maupun keyakinan pada era digitalisasi saat ini. Penulisan artikel ini, oleh karena itu diajukan sebagai sebuah diskursus yang mengetengahkan tentang Aqidah sebagai bagian dari hak asasi manusia yang pelaksanaannya mendapatkan perlindungan karena erat kaitannya dengan masalah berkeyakinan dan beragama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan dua pendekatan yakni pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Pada level pelaksanaan, meskipun kasus-kasus stigmatisasi terhadap mereka yang mengamalkan akidah dipandang mengandung unsur pelecehan bahkan penodaan terhadap agama, namun instrumen hukum pidana belum dapat menjangkau karena sempitnya penafsiran tentang ujaran kebencian sesuai ambang batas yang ditentukan berdasarkan instrumen-instrumen hukum internasional. Meski demikian, hal tersebut tidak boleh mengurangi peran negara untuk terlibat dalam memerangi segala tindakan stigmatisasi karena dapat memicu terjadi kasus-kasus permusuhan, kebencian dan diskriminasi. Upaya menyadarkan masyarakat agar beretika dalam beraktifitas di media sosial sebagai bentuk kewajiban moral juga harus terus dilakukan pemerintah di samping menciptakan suatu regulasi yang mendorong diwujudkannya norma etika dalam wujud yang lebih konkret.
FULL E-BOOK MAJALAH HUKUM NASIONAL VOLUME 51 NOMOR 2 TAHUN 2021 Esa Lupita Sari; Lista Widyastuti; Dominikus Rato; R. Muhamad Ibnu Mazjah; Moh Rosyid; Lina Kushidayati; Muhaimin; Kristianus Jimy Pratama; Kornelius Benuf
Majalah Hukum Nasional Vol. 51 No. 2 (2021): Majalah Hukum Nasional Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Versi Ebook ini merupakan kumpulan dari 7 tulisan (artikel) yang ada di Majalah Hukum Nasional Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.
Redefinisi Hukum Tindak Pidana pada Aktivitas Pendengungan (Buzzing) Informasi Elektronik Melalui Instrumen Media Sosial (Legal Redefinition of the Electronic Information Buzzing Activities Through Social Media Instruments) R Muhamad Ibnu Mazjah
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 12, No 2 (2021): JNH VOL 12 NO 2 November 2021
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v12i2.2335

Abstract

The ease with which the society can access and use social media as a means of communication, including expressing thoughtsand beliefs, sharing opinions, processing and conveying information, has given birth to a new activity in society known aselectronic information buzzing, along with its subject, called the buzzer. The buzzing activity is based on the right to freedomof expression and the dissemination of information to guarantee the protection of human rights. However, in reality, theseactivities have received criticism from the public because they are considered as a means of spreading hatred and hostility, asa result of violations from the side of morality because they misuse the meaning of freedom itself. On the other hand, legalprovisions do not specifically and comprehensively regulate buzzing activities. Moving on from this, this study discusses theredefinition of buzzing from a legal perspective as a contribution of thought to determine the extent to which the law regulatesfreedom and responsibility in carrying out buzzing activities along with the formulation of the elements of the crime. Thisarticle uses a normative legal research method, which at the end recommends the need for a separate law that regulates buzzingactivities as an occupation in accordance with the current conditions of society to include regulations regarding the applicationof a system of ethical norms to buzzers as a means to prevent behavior control-based crimes. AbstrakKemudahan masyarakat dalam mengakses dan menjadikan media sosial sebagai alat berkomunikasi termasuk untuk menyatakan pikiran dan sikap, mengeluarkan pendapat, mengolah dan menyampaikan informasi telah melahirkan sebuah aktivitas baru di tengah masyarakat yang dikenal dengan istilah pendengungan (buzzing) informasi elektronik, beserta subjeknya yang disebut buzzer. Pelaksanaan aktivitas buzzing itu berlandaskan pada pada hak atas kebebasan berekspresi dan menyebarkan informasi yang  mendapatkan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Akan tetapi, pada kenyataannya aktivitas tersebut mendapat celaan dari masyarakat karena dianggap sebagai alat penebar rasa kebencian dan permusuhan, akibat pelanggaran dari sisi kesusilaan karena menyalahgunakan arti kebebasan itu sendiri. Pada sisi lain, ketentuan hukum tidak secara spesifik dan komprehensif mengatur aktivitas buzzing. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membahas mengenai redefinisi buzzing dari perspektif hukum sebagai sumbangan pemikiran guna mengetahui sejauh mana hukum mengatur kebebasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan aktivitas buzzing tersebut berikut dengan perumusan unsur-unsur tindak pidananya. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang pada bagian akhir merekomendasikan perlunya undang-undang tersendiri yang mengatur aktivitas buzzing sebagai suatu pekerjaan sesuai dengan kondisi terkini masyarakat hingga mencakup pengaturan tentang pemberlakuan sistem normaetika kepada buzzer sebagai sarana untuk mencegah kejahatan berbasis pengendalian perilaku.
Dimensi Pengawasan pada Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat kepada Komisi Kejaksaan dalam Tinjauan Hukum Progresif R Muhamad Ibnu Mazjah
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 11, No 2 (2020): JNH Vol 11 No 2 November 2020
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v11i2.1624

Abstract

Presidential Decree No. 18 of 2011 on the Prosecutors Commission of the Republic of Indonesia (PCRI) does not contain textual procedural law provisions regarding follow-up reports on public complaints. This raises a question of whether the PCRI has the authority to carry out direct examinations and investigations as part of its authority to follow up public complaints. Based on the provisions of Articles 4 a and 4 b of the Presidential Decree No. 18 of 2011, it is acknowledged that after PCRI received public complaints, PCRI has two options in exercising its authority, namely carrying out a direct follow-up or forwarding these public complaints to the Attorney General and have it followed-up by internal supervisors. However, the absence of written or textual provisions in the Presidential Decree No. 18 of 2011 regarding this matter has resulted in the interpretation that PCRI is not authorized to conduct direct examinations, inspections, and investigations. This encourages the author to interpret that the authority of the PCRI in carrying out the follow-up on public complaints is based on a progressive legal perspective. This writing uses a normative research method, which aims to obtain legal arguments about the dimensions of supervision as a follow-up to public complaint reports. This paper is expected to introduce a reasoned discussion of PCRI in carrying out the supervisory duties. At the end part of this paper, there are recommendations regarding the need for regulatory authority as reinforcement for PCRI in carrying out supervisory duties and its authority to impose sanctions in the event of non-compliance. At the operational level, it is necessary to have a common perception shared between PCRI and Prosecutors of the Republic of Indonesia to create synergy in carrying out supervisory duties. AbstrakPerpres Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan RI (KKRI) tidak memuat secara tekstual ketentuan hukum acara tentang tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat (lapdumas). Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah KKRI memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan dan pengusutan secara langsung sebagai bagian dari kewenangan menindaklanjuti lapdumas. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 a dan 4 b Perpres No. 18 Tahun 2011 dapat diketahui bahwa setelah KKRI menerima lapdumas, KKRI memiliki dua opsi kewenangan yakni menindaklanjuti secara langsung atau meneruskan lapdumas tersebut kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti pengawas internal. Namun, tidak adanya ketentuan tertulis di dalam Perpres No. 18 Tahun 2011, menimbulkan tafsir KKRI tidak berwenang melakukan pemeriksaan, pengusutan, penyelidikan secara langsung. Hal ini mendorong penulis untuk menafsirkan kewenangan KKRI dalam menindaklanjuti lapdumas berdasarkan perspektif hukum progresif. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, yang bertujuan untuk mendapatkan argumentasi hukum tentang dimensi pengawasan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. Tulisan ini diharapkan dapat berdaya guna dalam pengembanan tugas pengawasan oleh KKRI. Di bagian akhir, tertuang rekomendasi mengenai perlunya pengaturan kewenangan sebagai penguatan bagi KKRI dalam menjalankan tugas pengawasan serta kewenangan penjatuhan sanksi apabila terjadi ketidakpatuhan. Pada tataran operasional, diperlukan penyamaan persepsi antara KKRI dengan Kejaksaan RI agar tercipta sinergitas dalam menjalankan tugas pengawasan.
TANGGUNGJAWAB PERS NASIONAL SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF TANGGUNGJAWAB KORPORASI Raden Muhamad Ibnu Mazjah
Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 16, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Law - Tarumanagara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Every legal subject who commits a crime can be subject to criminal liability as long as it meets the element of error. No exception to criminal liability against the press which is an instrument in expressing opinions and expression. Based on the system of criminal law, criminal acts carried out using press instruments are included in the provisions concerning defamation and humiliation either through writing and or drawing. The emphasis of the criminal act of the press is on the aspect of publication. Birth of Law No. 40 of 1999 which places the national press as a legal entity should have implications for the accountability of the press to the concept of corporate responsibility. This is a reference given that in carrying out the duties and functions of the press, the corporation is the carrier of rights and obligations that have goals as well as the controlling parties of a national press company. The position of the person of the press or journalist is the party who runs the activity or receives orders from the corporation. In practice, journalists are often placed as legal subjects who are liable for the consequences of a criminal act in carrying out their journalistic duties. This happens because the regulation of corporate criminal liability regarding press cases does not manifest explicitly in Law No. 40 of 1999. The existence of individual accountability arrangements (naturlijke persoon) based on geen teachings straf zonder schuld as the teachings of accountability in the Criminal Code in turn become a threat to journalists in carrying out their work. Scientific writing uses normative legal research methods. In addition to relying on the law approach, this research also uses a conceptual approach, namely by presenting the doctrine of corporate responsibility and superior respondeat doctrine. In practice, the freedom of the press for journalists ultimately depends very much on the attitudes and objectives of the national press company where they are playing. This writing finally brings a concept of the criminal responsibility of the national press that adheres to the criminal responsibility of the corporation in the form of criminal administration, so that it further guarantees the implementation of press freedom because it no longer accommodates imprisonment for the press or journalists.
Quo Vadis Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 dalam Pusaran Kewenangan Kejaksaan sebagai Dominus Litis Ibnu Mazjah, R Muhamad
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 15, No 1 (2024): JNH VOL 15 NO 1 JUNI 2024
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v15i1.4376

Abstract

The implementation of National Police Regulation Number 8 of 2021 on the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice, with the prosecutor serving as the case controller (dominus litis), has the potential to create conflicts in authority within the restorative justice process, leading to disharmony in law enforcement. This article examines the position of National Police Regulation No. 8 of 2021 within the criminal justice system and explores whether the National Police has the authority to resolve criminal acts through restorative justice despite legal norms and principles indicating the prosecutor’s authority as dominus litis. This research adopts normative legal methods, employing both a statutory and conceptual approach. The discussion results reveal that when conducted by the prosecutor’s office, restorative justice aligns with the principle of dominus litis, wherein the authority to control and ensure effective law enforcement rests with the prosecutor’s office. However, Article 109, paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, which grants the National Police authority to halt investigations, seemingly conflicts with the prosecutor’s dominus litis principle, leading to overlapping functions and authority. Therefore, the implementation of restorative justice policies necessitates synergy between law enforcement agencies. This article suggests that penal policies related to restorative justice should be more integrated into the legal framework, particularly concerning the direction of police duties and functions, adapting them to the roles and responsibilities of the prosecutor’s office. AbstrakKeberlakuan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan kewenangan kejaksaan sebagai pengendali perkara (dominus litis) berpotensi terjadi benturan kewenangan dalam pelaksanaan keadilan restoratif (restorative justice), yang memungkinkan terjadinya disharmoni dalam penegakan hukum. Artikel ini mengkaji bagaimana kedudukan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 dalam perspektif sistem peradilan pidana; dan apakah Polri berwenang melakukan penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, meski di sisi lain terdapat norma hukum dan asas hukum yang menunjuk kepada kewenangan kejaksaan sebagai dominus litis. Penyusunan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan menyebutkan, bahwa restorative justice oleh kejaksaan bertumpu pada asas dominus litis yang bermakna bahwa kewenangan mengendalikan dan mengefektifkan penegakan hukum ada pada Kejaksaan. Tetapi Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menjadi dasar kewenangan Polri untuk menghentikan penyidikan menjadi dasar yang kuat untuk menerapkan restorative justice, dalam praktik nampak tumpang tindih dengan fungsi dan kewenangan kejaksaan berdasarkan asas dominus litis. Oleh karena itu, dalam implementasi kebijakan restorative justice dibutuhkan sinergitas. Artikel ini merekomendasikan, kebijakan penal policy terkait pelaksanaan restorative justice perlu diatur lebih terintegratif dalam undang-undang terutama menyangkut arah tugas dan fungsi kepolisian dengan menyesuaikan pada kondisi tugas dan fungsi kejaksaan.
Declaration of a Corruption-Free Zone In the Prosecutor’s Office from the Perspective of Legal Theory R. Muhamad Ibnu Mazjah; Kurdi Kurdi
Jurnal Ius Constituendum Vol. 10 No. 2 (2025): JUNE
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v10i2.11935

Abstract

This study aims to analyze the application of psychoanalytic and empiricist learning theories in human resource (HR) development and to examine the function of law in fostering compliance through the Integrity Zone at the Trenggalek District Attorney's Office. The urgency of this study lies in the importance of the integrity and professionalism of prosecution officials as a foundation for ensuring just legal certainty. This research employs a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The findings indicate that effective HR management reflects a psychoanalytic aspect (internal mentality) influenced by empirical factors (work environment and infrastructure) as a driving force. This driving factor is then engineered through law to shape behavior. The novelty of this research is positioning the Integrity Zone not merely as an administrative program, but as an instrument of legal engineering that consciously applies learning theories to control and prevent behavioral deviations. In conclusion, administrative law, through the declaration of an Integrity Zone, serves as a strategic tool for building a culture of compliance and accountability within law enforcement institutions.
Meaningful Participation in Lawmaking: A Case Study Of The 2025 TNI Law Amendment Kurdi; R. Muhamad Ibnu Mazjah; Teuku Ahmad Dadek
Al-Risalah Vol 25 No 1 (2025): MAY (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.v25i1.56574

Abstract

More meaningful community participation must be applied in the preparation of laws and regulations so that the resulting legal products are responsive or autonomous. Meaningful participation is not applied in the drafting of the TNI Bill. The purpose of this research is to find out the arrangement of meaningful participation in the formation of legislation based on the PUU Law. In addition, it is also to find out the application of meaningful participation in the formation of Law No. 3 of 2025 (TNI Law). This research method is normative juridical with a statutory and conceptual approach, using legal material collection techniques with literature studies. The results showed that meaningful participation is regulated in Article 96 of the PUU Law and must be applied in the drafting of laws and regulations, including the drafting of the TNI law. However, meaningful participation has not been applied perfectly in the drafting of the TNI Law, because public participation in its drafting is still limited to hearing their opinions in public consultation activities, but the legislators do not seriously consider the opinions of civil society, and also do not provide an explanation for the reasons for not using their opinions. In addition, it is difficult for the public to access the academic papers and draft of the TNI Bill because they are not uploaded on the DPR's official website.
Analisis Yuridis Pengaturan Pelintasan Jalan untuk Pengangkutan Hasil Tambang Kurdi, Kurdi; Mazjah, Ibnu; Cahayo, Raul Gindo
JURNAL RECHTENS Vol. 14 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v14i1.4113

Abstract

One of the districts in Aceh Province that has quite high potential mineral and coal reserves is West Aceh District. One of the companies holding a Coal Commodity IUP in Aceh is PT. Mifa Bersaudara. In the process of transporting West stone mining results from PT Mifa, there is an alleged crossing of the Regency road which occurred due to an overlap between the Regency road area and the IUP mining area. The alleged crossing of the Balee-Reudeup road which is included in the Regency road by PT Mifa raises questions regarding the authority to manage the Regency road that crosses the IUP area. This study is intended to determine the condition of the road crossing rules for transporting mining results in the applicable laws and regulations and the application of these regulations in the case of crossing the West Aceh Regency road by PT Mifa Saudara. The results of the study indicate that the road crossing rules for transporting mining results in West Aceh are still ineffective because they cannot force companies to have a road crossing permit, including in resolving the case of crossing the Balee-Reudeup road without a permit by PT Mifa Bersaudara. This ineffectiveness is evident from the absence of regulations to reimburse the losses experienced by the West Aceh Regional Government due to road damage caused by unauthorized road crossings.  ABSTRAK Salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki potensi cadangan mineral dan batubara cukup tinggi adalah Kabupaten Aceh Barat. Salah satu perusahaan pemegang IUP Komoditas batubara di Aceh yakni PT. Mifa Bersaudara. Pada proses pengangkutan hasil tambang batu Barat PT Mifa, terdapat dugaan crossing jalan Kabupaten yang terjadi akibat adanya tumpang tindih antara wilayah jalan kabupaten dengan wilayah IUP tambang. Dugaan crossing jalan Balee-Reudeup yang termasuk dalam jalan Kabupaten oleh PT Mifa tersebut menimbulkan pertanyaan terkait kewenangan pengelolaan jalan Kabupaten yang melintasi area IUP. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi aturan perlintasan (crossing) jalan untuk mengangkut hasil tambang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan pengaturan tersebut dalam kasus crossing jalan Kab. Aceh Barat oleh PT Mifa bersaudara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan pelintasan (crossing) jalan untuk pengangkutan hasil tambang di Aceh Barat masih belum efektif karena tidak dapat memaksa perusahaan memiliki izin pelintasan (crossing) jalan, termasuk dalam penyelesaian kasus crossing jalan Balee-Reudeup tanpa izin oleh PT Mifa Bersaudara. Ketidakefektifan ini terlihat dengan ketiadaan aturan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Pemda Aceh Barat akibat kerusakan jalan yang terjadi akibat crossing jalan tanpa izin.  Kata Kunci: Crossing Kalan; Perizinan; Pertambangan; Aceh Barat  
Mitigating the Risk of Prosecutiontermination Based on Restorative Justice from Transactional Aspects Ibnu Mazjah, R. Muhamad
Journal of World Science Vol. 3 No. 6 (2024): Journal of World Science
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jws.v3i6.635

Abstract

Restorative justice, as a manifestation of the Prosecutor's authority and discretion in controlling criminal cases, is vulnerable to abuse of authority if it is not supported by the principle of accountability and a robust supervision system. This research aims to strengthen the authority of prosecutors in applying restorative justice by strengthening regulations at the legal level and proposing stricter criteria for crimes that fall into this category. The research method used is normative legal research, which aims to find coherence between the Prosecutor's authority and legal norms, legal concepts, and legal principles through a legislative and conceptual approach. This study finds that implementing restorative justice by prosecutors requires strengthening regulations and a more muscular supervision system to prevent abuse of authority and ensure legal certainty and justice for all parties. This study implies the need for more transparent regulations and a strict monitoring system to avoid abuse of authority in the application of restorative justice by prosecutors, ensure an accountable law enforcement system, and protect human rights.
Co-Authors Cahayo, Raul Gindo Dadek, Teuku Ahmad Dominikus Rato Esa Lupita Sari Kornelius Benuf Kristianus Jimy Pratama Kurdi Kurdi Kurdi Kurdi Kurdi Lina Kushidayati Lista Widyastuti Moh Rosyid Muhaimin Teuku Ahmad Dadek