Kriminalisasi Ajaran Komunisme sebagai Kejahatan terhadap Keamanan Negara Perspektif Hukum Pidana Islam

Najib, M. Ainun

Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam
Vol. 4 No. 1 (2024): Juni

Abstract: Traumatised by the tragedy of the 30 September Movement of the Communist Party of Indonesia (G30SPKI), the Indonesian government took preventive steps so that the tragedy would not be repeated. This step is to criminalise the teachings of Communism/Marxism-Leninism as a crime against state security in Law Number 27 of 1999. This decision then received a lot of criticism because it was considered to limit a person's right to express opinions, and was deemed incompatible with the principle of criminalisation. This paper aims to examine the government's decision from the perspective of Islamic criminal law and Islamic penology. This research uses a normative method that examines law as a normative concept, and the research data is collected using literature study techniques sourced from various sources such as books, journals and law books. The results of this study show that the government's decision to criminalise the teachings of communism in Law Number 27 of 1999 is part of the punishment of ta'zir. However, the formulation of the article should not use formal delicacies and make punishment the ultimate remedy.Keywords: Criminalisation; Crime; Security; Islamic Criminal Law. Abstrak: Trauma dengan tragedi Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30SPKI) membuat pemerintah Indonesia mengambil langkah preventif agar tragedi tersebut tidak terulang kembali. Langkah tersebut adalah dengan mengkriminalisasi ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai kejahatan terhadap keamanan negara di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Keputusan ini kemudian mendapat banyak kritik karena dianggap membatasi hak seseorang untuk menyatakan pendapat, dan dianggap tidak sesuai dengan asas kriminalisasi. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji keputusan pemerintah dalam perspektif hukum pidana Islam dan penologi Islam. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang mengkaji hukum sebagai suatu konsep norma, kemudian data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan yang bersumber dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan buku hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan pemerintah yang mengkriminalisasi ajaran komunisme dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 merupakan bagian dari hukuman ta'zir. Meski demikian, rumusan pasalnya tidak boleh menggunakan delik formil dan menjadikan hukuman sebagai ultimum remedium.Kata Kunci: Kriminalisasi; Kriminalisasi; Kejahatan; Keamanan; Hukum Pidana Islam.