<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaporan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaiannya. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pelaporan belum berjalan maksimal karena sering melibatkan pihak luar, sehingga mengurangi efisiensi dan akuntabilitas. Penelitian menggunakan metode hukum sosiologis yang memeriksa bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, termasuk hambatan administratif, politik, dan sosial yang memengaruhi pelaporan dana desa. Hambatan utama meliputi keterbatasan kapasitas administratif, infrastruktur teknologi yang tidak memadai, serta intervensi politik. Untuk mengatasi masalah ini, langkah strategis yang diperlukan meliputi peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, peningkatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta penegakan hukum terhadap korupsi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaporan penggunaan dana desa di Kabupaten Kampar dapat lebih efektif dan efisien, sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diatur oleh undang-undang.]]>
Copyrights © 2024
