<![CDATA[This study investigates the contribution of hotel and restaurant taxes to the enhancement of Local Own-Source Revenue (PAD) in Langsa City, Aceh, Indonesia, while evaluating the government strategies to optimize tax contributions in alignment with Islamic public finance principles. Employing a qualitative approach, primary data were gathered through interviews with hotel and restaurant owners and government officials at BPKD Langsa, complemented by content analysis of both primary and secondary data. Findings reveal that from 2016 to 2022, the contribution of these taxes to PAD remains minimal, constituting only 3% of the total revenue. Key challenges include taxpayers reluctance to pay due to a lack of transparency in financial management. The Langsa City government addresses these issues through continuous promotion, imposing fines, and enhancing oversight. These efforts align with Islamic economic principles, as they are not burdensome to taxpayers and aim to fulfill societal needs. Additionally, the government is advancing transparency in tax collection via the QRIS payment system. The study recommends that stakeholders enhance supervision and functions to optimize the PAD of Langsa City. This research provides valuable insights into the intersection of local tax policy and Islamic economic principles, offering implications for similar contexts in other regions.========================================================================================================ABSTRAK – Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah: Strategi Pajak dalam Perspektif Keuangan Publik Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Langsa, Aceh, Indonesia, dan upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan pajak hotel dan restoran, serta kesesuaiannya dengan teori keuangan publik Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai sumber dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Langsa selama tujuh tahun terakhir (2016-2022) masih sangat rendah, yaitu di bawah 3% dari total PAD. Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Kota Langsa adalah kurangnya kesadaran wajib pajak pemilik hotel dan restoran untuk membayar pajak, yang disebabkan oleh kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Kota Langsa telah melakukan berbagai upaya, seperti promosi berkelanjutan melalui baliho, penerapan denda dan sanksi, serta memperketat fungsi pengawasan. Upaya ini sejalan dengan teori ekonomi Islam, terutama dalam konsep keuangan publik Islam, karena tidak memberatkan wajib pajak dan pajak dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Selain itu, pemerintah juga berupaya mendorong transparansi dalam proses pemungutan pajak melalui aplikasi QRIS. Penelitian ini memberikan rekomendasi tentang keselarasan antara kebijakan pajak lokal dengan prinsip ekonomi Islam dan pengaplikasiannya untuk konteks serupa di wilayah lain.]]>
Copyrights © 2024
