<![CDATA[Banyaknya permasalahan hukum yang melibatkan Notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya menyebabkan Notaris berurusan dengan hukum pidana. Hukum pidana yang seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), namun pada praktiknya dijadikan sebagai pilihan utama (primum remedium), sehingga tidak ada perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat yang mempunyai peran penting dalam pembuatan akta autentik. Tujuan penelitian ini adalah menjawab implementasi ajaran dualistis hukum pidana dalam menyelesaikan perkara pidana di bidang kenotariatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan bersumber pada studi pustaka/data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi ajaran dualistis dalam menyelesaikan perkara pidana terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya masih minim diterapkan oleh hakim (pengadilan). Hakim masih memandang bahwa Notaris yang melakukan perbuatan sesuai rumusan tindak pidana (actus reus) layak dipidana, tanpa mempertimbangkan keadaan batin (mens rea) sebagai unsur kesalahan Notaris. Sehingga dalam hal ini tidak ada pemisahan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidananya.]]>
Copyrights © 2024
