<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan fungsi Kepolisian dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat fungsi pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tersebut. Metode Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif empiris dalam hal ini penelitian yang menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan aspek empirisnya berupa realitas di lapangan yang terjadi dalam Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah Polda Sulawesi Barat telah berjalan namun masih terdapat berbagai hambatan signifikan. Hambatan tersebut meliputi faktor perundang-undangan, faktor aparat penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor koordinasi antar instansi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi dan faktor dukungan Masyarakat. The research objective is to analyze the implementation of the Police's function in carrying out its authority to carry out investigations into criminal acts of corruption and identify factors that hinder the function of carrying out investigations into criminal acts of corruption. This research method is included in empirical normative research, in this case, research that combines normative analysis of statutory regulations with empirical aspects in the form of realities on the ground that occur within the West Sulawesi Regional Police. The results of the research show that the implementation of the Police function in investigating criminal acts of corruption in the West Sulawesi Regional Police area has been running but there are still various significant obstacles. These obstacles include legislative factors, law enforcement apparatus factors, facilities and infrastructure factors, coordination factors between law enforcement agencies in handling criminal acts of corruption and community support factors.]]>
Copyrights © 2024
