<![CDATA[Kekhawatiran akan netralitas birokrasi dari politik menjadi isu yang sangat hangat. Kebijakan pemerintah Indonesia dengan jelas menegaskan bahwa birokrasi harus netral dari politik. Terdapat larangan kuat bagi birokrat untuk terlibat dalam politik. Ditemukan bahwa politisi yang menghadapi persaingan politik tingkat tinggi lebih mungkin untuk mendelegasikan pelaksanaan proyek publik di konstituen mereka kepada organisasi yang lebih otonom; dan memberikan insentif informal kepada birokrat di organisasi tersebut. Tujuan penelitian telah ditentukan, termasuk eksplorasi konsep politisasi birokrasi, pemahaman implikasinya dalam konteks Indonesia, serta identifikasi berbagai alternatif atau strategi untuk mengatasi dan memitigasi masalah ini. Politisasi birokrasi merupakan isu yang cukup kompleks dan menantang di Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, namun hasilnya belum sepenuhnya memuaskan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif-alternatif baru yang dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan berdampak positif. Artikel ini akan mengulas beberapa cara yang telah dilakukan sebelumnya namun belum berhasil, serta memberikan alasan mengapa solusi yang ditawarkan dalam artikel ini mengandung kebaruan dan potensi untuk memitigasi praktik politisasi birokrasi di Indonesia.]]>
Copyrights © 2024
