Kinerja Penyuluh dari Perspektif Petani dan Eksistensi Penyuluh Swadaya Sebagai Pendamping Penyuluh Pertanian

Kurnia Suci Indraningsih (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian)
Basita G. Sugihen (Pascasarjana Institut Pertanian Bogor)
Prabowo Tjitrpranoto (Pascasarjana Institut Pertanian Bogor)
Pang S. Asngari (Pascasarjana Institut Pertanian Bogor)
Hari Wijayanto (Pascasarjana Institut Pertanian Bogor)

Analisis Kebijakan Pertanian
Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian

Kinerja penyuluh pertanian PNS belum menunjukkan manfaat yang signifikan dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Azas keseimbangan kegiatan penyuluhan, yang memperhatikan keseimbangan antara kebijakan, inovasi teknologi dengan kearifan masyarakat setempat, keseimbangan pemanfaatan sumberdaya dan kelestarian lingkungan, serta keseimbangan antar kawasan yang maju dengan kawasan yang relatif tertinggal, masih belum terlaksana dengan baik. Azas kerjasama dalam penyelenggaraan penyuluhan yang seharusnya dilaksanakan secara sinergis dalam kegiatan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan serta sektor lain belum tercapai dengan baik. Azas berkeadilan, belum tercermin dalam penyelenggaraan penyuluhan yang memposisikan pelaku utama dan pelaku usaha berhak mendapatkan pelayanan secara proporsional sesuai dengan kemampuan, kondisi, serta kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Satu tenaga penyuluh pertanian PNS di Cianjur dan Garut membina 3-4 desa, ditambah tugas-tugas administratif. Kebijakan yang telah dicanangkan Kementerian Pertanian menetapkan satu desa satu penyuluh pertanian. Untuk pencapaian target tersebut, alternatif yang dipandang sejalan dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2006 adalah merekrut ketua kelompok tani sebagai penyuluh swadaya yang bertugas mendampingi penyuluh pertanian PNS.